10.07.2015 Views

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(success rate) pengembalian orang, pengambilan barangbukti, <strong>dan</strong> repatriasi aset dari luar negeri masih tergolongrendah. Beberapa permasalahan terkait dengan hal tersebutantara lain:a. Kesesuaian pelaksanaan proses hukum di dalam negeridengan permohonan bantuan kerja sama yang dimintakankepada negara lain yang melibatkan sistem hukum asingseringkali tidak saling sejalan.b. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, OtoritasPusat (Central Authority), <strong>dan</strong> lembaga terkait lainnyamasih perlu ditingkatkan, dengan a<strong>dan</strong>ya mekanismeyang jelas <strong>dan</strong> ditepati untuk mendukung kelancaranproses kerja sama inter<strong>nasional</strong>.c. Kapasitas <strong>dan</strong> kapabilitas sumber daya manusia dariinstansi terkait perlu menjadi perhatian.d. Selain itu, upaya-upaya ekstradisi dari negara lainbelum menemukan titik keberhasilan dengan hambatanyang serupa. Terlebih lagi masih perlu penguatan <strong>dan</strong>penambahan perjanjian ekstradisi dengan tempat-tempatsafe haven bagi pelaku tipikor.Khusus mengenai penyelamatan aset, baik di dalammaupun luar negeri, diperlukan mekanisme <strong>pencegahan</strong>pemindahan aset (transfer of assets) <strong>dan</strong> pengembaliannyadengan memperhatikan ketentuan UNCAC. Dari awalproses hukumnya, pemanfaatan intelijensi keuangan jugadirasa sangat penting sehingga aset di dalam <strong>dan</strong> luar negeridapat dirampas jika perlu. Khusus proses pengembalianaset hasil <strong>korupsi</strong> yang berada di luar negeri dengan16 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!