strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

1.1. Sekilas Stranas PPKBAB IPENDAHULUANPemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokusutama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagaiupaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupunmemberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secaraserentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melaluiPemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, sertayudikatif.Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikadpemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Halitu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalampencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlahinstitusi pelaksana dan pendukung pemberantasankorupsipun terbentuk, antara lain Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksidan Korban (LPSK).Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksidan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi(PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagailangkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi1