strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

dilakukan untuk meminimalisasi ruang-ruang terjadinyakorupsi pada bidang-bidang tersebut.Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun2011 menyebutkan, skor rata-rata Integritas Sektor PublikIndonesia mencapai 6,31. Skor tersebut relatif rendahapabila dibandingkan dengan negara lain, meskipun bagiIndonesia merupakan peningkatan, yaitu dihitung dari basispenghitungan pada tahun 2007 dengan skor sebesar 5,53.Dari survei tersebut dapat ditarik benang merah, kurangmaksimalnya mutu birokrasi dan penegakan hukum yangdisertai dengan lemahnya mekanisme pemberian izin danpengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakanakar masalah korupsi. Celakanya, reformasi manajemenkeuangan negara, terutama dalam hal perencanaan danpenganggaran pembangunan, belum juga kunjung tuntas.Semua ini merupakan permasalahan sistemik yang harusdapat dicegah melalui kerja keras penyempurnaan sistemdan kelembagaan.Berbagai permasalahan di atas mengisyaratkan bahwa,agar upaya pemberantasan korupsi bisa optimal dalamkonteks strategi pencegahan, pelibatan sektor swasta danmasyarakat wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintahsebagai penyedia pelayanan umum. Artinya, ketiga pilarpemberantasan korupsi (pemerintah, masyarakat danswasta) harus secara sadar membangun komitmen bersamabagi pencegahan korupsi.14