strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP
strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP
strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
g. Harmonisasi <strong>dan</strong> pembatalan peraturan mengenaipungutan yang bertentangan dengan peraturan Pusat.h. Penyederhanaan jumlah <strong>dan</strong> jenis perizinan dalamkapasitas Daerah.i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahankewenangan Pemerintah Pusat kepada PemerintahDaerah.j. Penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat <strong>dan</strong> Daerah.k. Pengaturan <strong>dan</strong> penegakan aturan main konflikkepentingan, yang berlaku juga bagi partai politik.l. Analisis putusan pengadilan <strong>dan</strong> pangkalan data putusan<strong>korupsi</strong> sebagai preseden bagi para hakim.m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta.n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara takwajar (illicit enrichment), memperdagangkan pengaruh(trading in influence), <strong>dan</strong> penyuapan pejabat asing.o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatanperaturan perun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>gan, termasuk jaminanpartisipasi dalam uji publik.3.2.d. Strategi 4. Kerja Sama Inter<strong>nasional</strong> <strong>dan</strong>Penyelamatan Aset Hasil TipikorLangkah yang perlu ditempuh adalah denganmeningkatkan kerja sama inter<strong>nasional</strong> dalam rangka<strong>pencegahan</strong>, pengembalian aset, <strong>dan</strong> penyelesaian tindakpi<strong>dan</strong>a lainnya. Langkah itu dilakukan melalui penyusunaninstrumen hukum <strong>dan</strong> mekanisme kerja sama (inter<strong>nasional</strong>,bilateral, <strong>dan</strong> regional), khususnya dalam pengajuan MLA47
Change language