strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP
strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP
strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen yang dimaklumatkan sebagai acuanbagi para pihak di pemerintahan Pusat <strong>dan</strong> Daerah dalammemberantas <strong>korupsi</strong> ini menekankan pada upaya-upaya<strong>pencegahan</strong> <strong>dan</strong> penindakan, selain juga sebagai pedomanbagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) <strong>dan</strong> evaluasi.Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsungdinamika menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan <strong>dan</strong>konsolidasi kelembagaan; sementara di sisi lain, masyarakatmakin sadar <strong>dan</strong> kritis akan pentingnya <strong>pemberantasan</strong><strong>korupsi</strong>. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RANPemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009, sejumlah daerahbahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranyajika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yangterbukti mampu mencegah praktik <strong>korupsi</strong> di birokrasipemerintahan.Pemberantasan <strong>korupsi</strong> di Indonesia telah menarikperhatian dunia inter<strong>nasional</strong>. Indonesia, melalui Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasiUnited Nations Convention against Corruption (KonvensiPerserikatan Bangsa-Bangsa Anti <strong>korupsi</strong>, UNCAC)2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satunegara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnyadi dalam skema UNCAC. Upaya <strong>pemberantasan</strong> <strong>korupsi</strong>di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul didalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (gap2
Change language