strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

3.1.c. Strategi 3. Harmonisasi PeraturanPerundang-undanganIsu utama dalam menghadapi tumpang-tindih regulasiterkait upaya pemberantasan korupsi adalah harmonisasidan penyusunan peraturan perundang-undangan dalamrangka implementasi UNCAC. Kegiatan berjangka panjangdalam strategi ini difokuskan pada:a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangansesuai dengan kebijakan nasional dankebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumberdaya alam.b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangandan penyusunannya dalam rangka modernisasipenegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasiperaturan perundang-undangan terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan yang tumpang-tindih dantidak konsisten.d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundangundanganterkait proses penegakan hukum, antaralain: perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama(justice collaborator), serta menghalangi proses hukum(obstruction of justice).e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundangundangandalam rangka implementasi UNCAC danperaturan pendukung lainnya.f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perijinan dalamkapasitas daerah.g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan39