strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui,lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yangmerupakan paradigma yang berkembang di masyarakat,bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yangefektif untuk menimbulkan efek jera.Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadisecara masif dan sistematis di banyak lini; di lembagaeksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara,lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta di sendisendilainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upayapencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkahyang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yangakan datang mengingat besarnya peluang kesinambunganyang dimilikinya.Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadarihak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspekkemudahan dan kecepatan dalam layanan administratifmenjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamisini. Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahsudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan padapelayanan publik, tapi pada praktiknya, masyarakat masihbelum merasakan manfaatnya secara optimal. Belumtuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutamadalam hal rightsizing, business process, dan sumber dayamanusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selainitu, keterbukaan informasi juga telah merupakan hakmasyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini10