Pedoman Insentif Riset Edisi-5 - Lembaga Penelitian dan ...

oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, kecualidiperjanjikan lain.6) PerjanjianPengusul proposal baik Peneliti, lembaga, institusi pemerintah/swasta wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihakterkait untuk mengatur pengelolaan KI dan pembagian royaltiyang mungkin timbul pada saat penelitian sedang berjalan atausesudahnya.3.3. Manajemen Aseta) Dasar Hukum1. Undang-Undang No. 5/1994 tentang Konvensi PBBmengenai Keanekaragaman Hayati2. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang KeuanganNegara.3. Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang PerbendaharaanNegara.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang InventarisMilik/Kekayaan Negara.6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/KekayaanNegara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.b) Kepemilikan Aset pada Insentif Riset1. Pengelolaan, kepemilikan, dan pemanfaatan hasil insentifriset yang mencakup KI dilakukan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.2. Sebelum insentif riset ini berlangsung, setiap pihak yangterkait telah membuat kesepakatan tentang KI yangmungkin timbul dalam pelaksanaan insentif riset ini.3. Ketentuan sebagaimana angka 1, dan 2 tidak berlaku jikadiperjanjikan lain.24