Asasi September- Oktober 2011... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utama5adalah memberdayakan sistem penegakan hukum .Proses penegakan hukum bagi pelaku kekerasanyang mengatasnamakan agama selama ini terlihattidak menjadi lebih baik, bahkan justrumemperlihatkan ketidakmampuan dalammemberikan rasa keadilan bagi para korban.Dalam konstruksi hukum pidana, pihak yangmenyuruh lakukan seharusnya dituntut dan diberikanhukuman yang tentu lebih berat dibanding parapelaku lapangan. Selanjutnya hukum pidanasebenarnya menjelaskan, bahwa terkait perbuatanpidana seseorang haruslah tegas pembedaannyadalam tindak pidana, apakah dia seorang pembujuk( uitloker), yang menyuruh melakukan ( doen pleger),atau hanya ikut serta melakukan ( mendeplegen),sehingga tentunya hukumannya pun tidak dapatdisamakan antara masing-masing posisi tersebut. Halinilah yang gagal dilihat oleh Hakim dalam memutusperkara-perkara tersebut.Minimnya hukuman yang dijatuhkanterhadap para pelaku penyerangan dan kekerasanyang berbasiskan kebencian terhadap suatukelompok tertentu sangat tidak masuk akal. Karena,secara faktual dan sudah menjadi pengetahuanumum ( prima facie) bahwa peristiwa-peristiwatersebut bukan merupakan peristiwa kejahatan biasa(penghasutan, pengrusakan, penganiayaan, danpengeroyokan), melainkan kejahatan serius ( seriouscrimes) yang memiliki bobot kejahatan tinggi, bahkanmenewaskan orang lain dari pihak korban.Secara parsial dalam prakteknya Pengadilanhanya berhasil menemukan pelaku-pelaku lapanganyang bertanggungjawab atas peristiwa, tetapi tidakaktor intelektualnya. Sehingga, wajar saja putusan initidak akan memberikan efek jera terhadap kasuskasuskekerasan yang berbasis kebencian terhadapsuatu kelompok agama, seperti yang telah terjadidalam kasus kekerasan terhadap Jemaat HKBPPondok Timur Indah di Ciketing Bekasi; kasuspenyerangan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik,Pandeglang dan peristiwa kerusuhan Temanggung.Dalam hal ini, Pengadilan sebagai benteng terakhirkeadilan, tidak berdaya untuk menegakkan hukumdan hak asasi manusia di tengah-tengah kepunganmassa anarkis. Idealnya, melalui perangkat aparatpenegak hukum baik, Polisi, maupun Jaksa danberujung di Pengadilan, negara bisa membongkarotak pelaku, yang langsung maupun tidak langsung,termasuk juga pihak-pihak yang selama inimemberikan dukungan akan terjadinya kekerasan.Melihat kecenderungan hal tersebut di atas,Pengadilan sepertinya tak lagi dapat digunakansebagai salah satu sarana untuk menghalangimerebaknya kekerasan yang mengatasnamakanagama dan mengembangkan kehidupan pluralisme diIndonesia. Apalagi untuk melindungi hak-hakfundamental rakyat Indonesia, khususnya hak untukberibadah berdasarkan agama dan keyakinan, hakyang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Halini telah dijamin UUD 1945, yakni Pasal 28I ayat (1)UUD 1945, yang berbunyi:“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hakuntuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”Jaminan Negara tentang kemerdekaanmemeluk agama pun dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD1945. Lebih lanjut, Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999tentang HAM juga menyatakan bahwa Hak Beragamamerupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun. Begitu juga dalam peraturanperaturanInternasional . Hal inilah mengapa hak6beragama merupakan hak fundamental.Situasi ketidakmampuan Pengadilanmengungkap dan menghukum setimpal para pelakukekerasan bukan tidak mungkin justru mendorongdan memberikan pembenaran diam-diam bagiberbagai kelompok untuk melakukan kekerasan dantindakan sepihak dengan kekerasan kepadakelompok-kelompok rentan, yang saat ini marakterhadap agama minoritas.Keterangan1. Laporan Tim Penyelidikan Pelanggaran HakAsasi Manusia yang SeriusAtas JemaahAhmadiyah Indonesia, Komnas HAM, 20112. Vonis Pendeta Antonius Richmond Bawengan, warga Jakarta Timur diPN Temanggung terkait kasus Penistaan Agama yang dihukum ringanpenjara 5 tahun. Kasus ini berawal pada pertengahan 2010 daripenyebaran dua buah buku yang berisi penistaan terhadap agama Islam.3. Putusan terhadap 13 (tiga belas) terdakwa dibacakan serentak padaKamis, 24 Februari 2011.4. Kesaksian Muhamad Arkanul Safe'i dalam Putusan Perkara Nomor:308/PID/2011/PN.Serang, dengan terdakwa Ujang Muhamad Arif binAbuya Surya di Pengadilan Negeri Serang.5. Manan, Bagir. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak AsasiManusia di Indonesia, Bandung:Alumni, 2001, hlm. 596. Lihat Pasal 18 DUHAM; Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik;dan lihat juga Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransidan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan, disahkanResolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi inimengatur tentang larangan melakukan diskriminasi berdasarkan agama,serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragamasebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan InternasionalTentang Hak-Hak Sipil dan Politik10ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2011
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaMemutus RantaiPelanggaran Kebebasan BeragamaOleh Zainal Abidin(Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM ELSAM)Saat ini, jaminan hak asasi manusia di Indonesiadalam tataran normatif pada satu sisi semakinmaju yang ditandai dengan semakinlengkapnya perangkat hukum tentang hakasasi manusia (HAM), termasuk hak atas kebebasanberagama atau berkeyakinan. Namun, di sisi lain, masihbanyak regulasi masa lalu dan munculnya regulasi baru(yang lebih rendah) justru menghambat implementasijaminan bahkan terjadi pelanggaran hak atas kebebasanberagama atau berkeyakinan. Adanya kebijakan yangmembatasi dan diskriminatif, kekerasan berdasarkanlatar belakang agama atau keyakinan yang terusberlangsung, dan kriminalisasi terhadap kelompokminoritas yang dianggap “sesat” atau “menodai”, adalahsejumlah persoalan yang terus muncul.Negara dan aparatnya selama ini tampak tidaknetral dan berpihak dalam menjamin kebebasan warganegaranya untuk menjalakan kebebasan beragama danberkeyakinan. Negara masih membedakan perlakuanterhadap penganut kepercayaan, sekte dan agama.Misalnya saja sejak tahun 2008, terdapat situasi yangnyata-nyata mengancam kehidupan bangsa, munculnyasikap intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompokminoritas, adanya pemaksaan kehendak satu kelompokmasyarakat lainnya, dan maraknya kekerasan. Situasiini diperparah dengan minimnya ketegasan sikap negaradalam melakukan perlindungan dan pemenuhanterhadap hak-hak kelompok minoritas, khususnya dalamisu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.Pada tahun 2010, situasi hak atas kebebasanberagama atau berkeyakinan semakin memburuk, yangterlihat dari jumlah pelanggaran yang kian meningkat,dan parahnya adalah peran negara dalam “mendukung”pelanggaran yang terjadi. Kasus-kasus yang munculjuga tidak mampu diselesaikan secara memadai olehpengadilan, termasuk kasus-kasus baru yang mulaidok.politikana.com1mengarah ke penyerangan fisik . Hingga kini, persoalanpersoalanyang muncul juga tidak jauh berbeda,diantaranya permasalahan perundang-undangan,permasalah penegakan hukum, dan permasalah peranwarga negara dan pemahaman tentang negara bangsa(nation-state). Eksisnya regulasi-regulasi masa lalu danmunculnya regulasi baru yang diskriminatifmemunculkan pelanggaran serius terhadap kelompokkelompoktertentu, pun ketika terjadi kekerasanterhadap kelompok minoritas, negara seolah tidak ada2dan seolah ada politik pembiaran oleh negara .Problem regulasi menjadi salah satu sorotanyang mengemuka dalam problem-problem tesebut,selain munculnya regulasi yang mendiskriminasi,penegakan hukum yang diskriminatif, ternyata masihbanyak regulasi yang tidak sejalan dengan jaminankebebasan beragama atau berkeyakinan berdasarkannorma-norma HAM internasional. Padahal, pada 2005,Indonesia telah meratifikasi The International Covenanton Civil and Political Rights, yang seharusnya Indonesiaberkewajiban untuk menyelaraskan segala bentukregulasi agar sejalan dengan Kovenan tersebut.Jaminan Berdasarkan Norma InternasionalKebebasan beragama merupakan salah satu bagianpenting dari hak asasi manusia. Berbagai instrumen hakasasi manusia internasional telah menegaskan tentangjaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Pasal18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UniversalDeclaration of Human Rights) memberikan landasan hakbahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,berhati nurani dan beragama.Lebih rinci, Pasal 18 Konvenan InternasionalHak Sipil dan Politik. Pasal tersebut terdiri dari 4 pokok;pertama, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,keyakinan dan beragama yang mencakup kebebasanuntuk menetapkan agama atau kepercayaan ataspilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agamadan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan,pengamalan, dan pengajaran. Kedua, tidak seorang pundapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untukmenganut atau menetapkan agama atau kepercayaannyasesuai dengan pilihannya. Ketiga,kebebasan menjalankan dan menentukan agama ataukepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi olehketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukanuntuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan,atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasanmendasar orang lain. Keempat, negara pihak berjanjiuntuk menghormati kebebasan orang tua dan apabiladiakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwapendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka3sesuai dengan keyakinan mereka sendiri .ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 201111
Page 1 and 2: Memutus RantaiPelanggaranKebebasan
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 9: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: Pendudukan Jepang dengan rakyat dal

Asasi September- Oktober 2011... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?