Asasi September- Oktober 2011... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAmonitoring sidangKejanggalan Peradilan Petani UrutsewuOleh Akhmad Murtajib(Direktur Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat/ INDIPT Kebumen)Kawasan Urutsewu dikenal luas sejak kasuspenembakan secara brutal oleh pasukan TNIAngkatan Darat terhadap petani setempat diDesa Setrojenar, 16 April 2011. Media masamemberitakan kejadian itu sebagai 'bentrok' antaraPetani Urutsewu vs TNI. Korban kejadian itu 12 orangluka, tujuh di antaranya terkena luka tembakanpeluru, 12 motor hancur dan tanaman warga rusakparah. Sedang dari pihak TNI, gapura TNI dangudang senjata sedikit rusak.Sampai beberapa hari paska kejadian, situasikawasan Setrojenar sangat mencekam. Wargamengalami ketakutan, trauma, apalagi pada malamharinya muncul isu sweeping terhadap warga. WargaSetrojenar, terutama laki-laki mengungsi di berbagaitempat. Beberapa diantaranya menyempatkanpulang di siang hari untuk mengurus ladang, tapimengungsi kembali saat petang. Semingguan lebihsituasi mencekam di Setrojenar berlangsung.Pengadilan dan Kriminalisasi WargaDalam kasus Urutsewu ini beberapa wargaditangkap dan ditahan aparat kepolisian. Sebagiandilepaskan, tetapi beberapa dari mereka ditahan, dandalam beberapa minggu kemudian diseret kepengadilan. Tercatat empat orang diseret kepengadilan dengan tuduhan melakukan perusakangapura Markas Dislitbang TNI. Sedangkan dua wargalain yang ditahan adalah warga Desa Setrojenar danDesa Bercong dalam kasus lima hari sebelumnya,tetapi masih dalam satu rangkaian kasus Urutsewu.Keenam orang diseret pengadilan dalamkasus ini nampaknya berbeda, tapi sejatinya dalamsatu rangkaian. Empat di antaranya adalah Solekhan,Mulyono, Adi Wiluyo dan Sobirin (selanjutnya disebutSolekhan Cs). Mereka diseret ke pengadilan dengandakwaan perusakan Gapura TNI, dijerat Pasal 170ayat (1) KUHP dengan tuntutan masing-masing satutahun penjara. Sedang dua orang lainnya, yakniAsmarun dan Sutriono (selanjutnya disebut AsmarunCs) dituduh telah melakukan pemukulan terhadapseseorang yang akan mengirimkan makanan untukprajurit TNI AD. Mereka juga dijerat dengan pasalKUHP yang sama, plus pasal penganiayaan.Proses pengadilan terhadap keenam petaniUrutsewu tersebut diwarnai dengan kejangalankejanggalan.Pertama, persidangan terkesan lepasatau dilepaskan dari konteks kasus Urutsewu secarautuh. Perspektif Jaksa Penuntut Umum, yang bisadilihat dari dakwaan, begitu kuat menggiring kasusUrutsewu sebagai semata tindak pidana murni yangtidak berkait dengan peristiwa yang melatarbelakangiyakni penolakan warga Urutsewu terhadap tempatlatihan TNI AD. Padahal, kedua kasus Asmarun Csdan Solekhan Cs itu hampir mustahil dilakukan tanpaadanya peristiwa yang melatari. Melepaskan kasusini dari konteks kejadiannya sama saja kriminalisasiterhadap terdakwa.Begitu pula dengan majelis hakimnya.Misalnya, dalam sesi persidangan saat penasehathukum terdakwa meminta penangguhan penahanan.Atas permintaan itu, hakim mengajukan syarat bilapara terdakwa bisa menunjukkan bukti kepemilikantanah Urutsewu maka permohonan Tim PenasehatHukum bisa dipenuhi. Syarat yang sebenarnya takterkait langsung dengan pokok perkara kriminalisasi.Tetapi begitu dalam sidang berikutnya penasehathukum terdakwa dapat menunjukkan buktikepemilikan tanah warga berupa Letter C dansertifikat, pihak hakim tidak jadi memenuhipermintaan penangguhan penahanan tersebut.Pada satu sisi, permintaan hakim memintabukti kepemilikan tanah dianggap oleh rakyat sebagaibentuk apresiasi terhadap kontek peristiwa kasusUrutsewu. Namun pada kenyataannya, buktikepemilikan tanah itu pun tidak bisa jadi jaminanpenangguhan penahanan. Dan sampai persidanganberakhir, bukti kepemilikan tanah itu juga tidakmenjadi landasan untuk pembebasan petani.Kedua, pengadilan petani Urutsewu sejakpenyidikan terkesan sangat dipaksakan untuk segeraselesai. Kesan dipaksanakan tersebut jugamenunjukkan bahwa pengadilan itu memang sudahby design. Hal ini tercermin dalam BAP (Berita AcaraPemeriksaan) yang dibuat untuk kedua kasus baikSolekhan cs maupun Asmarun Cs, yakni bahwa BAPdibuat sebelum adanya laporan polisi. Untuk kasusSolekhan cs, BAP dibuat satu jam sebelumpemeriksaan dilakukan, sedang untuk kasusAsmarun Cs, BAP dibuat setengah jam sebelumnya.Logikanya, penyidik terlebih dahulumelaksanakan tindakan mengumpulkan barang buktisetelah adanya laporan dari korban. Baru kemudianpenyidik melakukan tindakan pemeriksaan terhadapsaksi korban. Majunya waktu satu jam (untuk kasusSolekhan Cs) dan setengah jam (untuk kasusAsmarun Cs) mengindikasikan sudah ada tandatandakriminalisasi terhadap para terdakwa. Merekasudah dikorbankan jauh sebelum persidangandimulai. Kesan bahwa pemeriksaan di kepolisian inidipaksakan untuk segera dilimpahkan ke kejaksaandan pengadilan.Dalam proses awal di kepolisian terlihat daritidak adanya penasehat hukum baik untuk terdakwaAsmarun cs maupun Solekhan Cs. Padahal, untukkasus pelanggaran Pasal 170 ayau (1) KUHAP paraterdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum,20ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2011
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAbaik pilihan sendiri ataupun penunjukan. Namundalam kenyataannya, para terdakwa dari dua kasusitu tidak ada penasehat hukumnya. Memang, dalamBAP disebutkan bahwa Polres Kebumen menunjukpenasehat hukum untuk terdakwa. Tetapi dalamkenyataan juga, para terdakwa tidak pernahdipertemukan dengan penasehat hukum yangditunjuk oleh kepolisian tersebut.Tiadanya penasehat hukum saatpemeriksaan, atau adanya penunjukan penesehathukum bagi terdakwa tapi tidak pernah dipertemukandengan terdakwa, artinya bahwa para penyidik tidakmemenuhi hak konstitusional tedakwa dalam halmendapatkan penasehat hukum. Ini juga menjadiindikasi bahwa pengadilan petani Urutsewu memangdipaksakan, agar proses kriminalisasi tidakterbongkar dan secepatnya selesai.Ketiga, saksi dalam persidangan yangdiajukan oleh penuntut umum banyak saksi dari parapolisi. Dari tujuh saksi yang diajukan oleh penuntutuntuk kasus Asmarun Cs, tiga di antaranya adalahpolisi. Begitu juga untuk kasus Solekhan Cs saksiyang ditampilkan ada delapan orang, dua TNI dan tigakepolisian, termasuk salah satunya adalah KapolsekBuluspesantren.Saksi dari unsur kepolisian yang begitubanyak menunjukan bahwa pihak kepolisian telahmengetahui kejadiannya. Secara logika, aparatkepolisian juga sudah mengetahui kasus Urutsewuyang saat itu sudah menjadi pembicaraan publik diKebumen. Apalagi Markas Polsek Buluspesantrendekat dengan lokasi kejadian. Keberadaan polisi ditempat kejadian, yang diwujudkan dengan adanyasaksi, dan mereka tidak melakukan tindakan apapun,mengindikasikan bahwa kasus Urutsewu memangtelah dirancang untuk kriminalisasi petani yang saatitu, dan jauh-jauh tahun sebelumnya menolakkawasan Urutsewu sebagai kawasan latihan perangTNIAD.Empat, pengadilan terhadap petani Urutsewuadalah pengadilan sepihak. Petani diseret kepengadilan karena melakukan pemukulan danperusakan, tapi dalam kenyataannya sampaipersidangan petani selesai, tidak ada satu pun oknumTNI yang diseret ke pengadilan. Padahal, para oknumTNI itu juga secara brutal telah melakukanpenembakan dan penganiayaan terhadap petaniUrutsewu serta merusak barang berupa motor milikwarga. Pengadilan sepihak ini menjadi bukti bahwapengadilan yang digelar di Pengadilan NegeriKebumen memang untuk kriminalisasi petani.Membaca kasus Urutsewu tidak bisa lepasatau dilepaskan dari kontek peristiwa penolakanpetani terhadap kawasan Urutsewu sebagai tempatlatihan TNI. Pengadilan terhadap petani Urutsewuyang lepas konteks yang melatarinya, serta terkesandipaksakan dan sepihak, bukanlah solusipenyelesaian konflik tanah di kawasan itu.Sebaliknya, pengadilan semacam itu akanmelahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru berupakriminalisasi petani.KETERANGAN:1. Sweeping tidak hanya di desa dekat kejadian, yakni Desa Setrojenar,tetapi hampir di seluruh desa yang menjadi bagian dari FPPKS, yakniDesa Bercong, Ayamputih, Desa-Desa di kecamatan Ambal (Entak,Kenoyojayan, Ambalresmi, Kaibonpetangkuran, Kaibon, Sumberjati),Desa di kecamatan Mirit (Wiromartan, Lembupurwo, Tlogopragoto, Mirit,Tlogedepok, dan Mritpetikusan).2. Kejaksaan Negeri Kebumen, Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM – 70/KEBUM/0611 atas nama terdakwa: Solekhan alias Lekhan,Mulyono,Adi Wiluyo, Sobirin alis Birin,Agustus 2011.3. Kejaksaan Negeri Kebumen, Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM – 71/KEBUM/0611 atas nama terdakwa: Asmarun alias Lubar,Sutriono alias Godreg,Agustus 2011.4. Wawancara dengan Teguh Purnomo, SH, Penasehat Hukum terdakwadari TAPUK, TeamAdvokasi Petani Urutsewu Kebumen.5. Tapuk (Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen), Eksespsi AtasDakwaan Jaksa Penuntut Umum Dengan No. Reg Perkara: PDM-70/KEBUM/0611, dalam Perkara Pidana Nomor: 123/Pid.B/2011/PNKBM atas Nama Terdakwa: Solekhan alias Lekhan bin Sadimin, Mulyonobin Mihad, Adi Wiluyo bin Banjir, Sobirin alias Birin bin Wasijo, yangdidakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana atau Pasal 406 ayat(1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.6. Tapuk (TimAdvokasi Petani Urutsewu Kebumen), EksepsiAtas DakwaanJaksa Penuntut Umum Dengan No. Reg Perkara: PDM-71/KEBUM/0611, dalam Perkara Pidana Nomor: 122/Pid.B/2011/PNKBM atas Nama Terdakwa: Asmarun als Lubar bin Jaswadi, Sutriono alsGodreg bin Lamija, yang didakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPatau Pasal 351 KUHP ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.7. Kejaksaan Negeri Kebumen, Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM – 71/KEBUM/0611 atas nama terdakwa: Asmarun alias Lubar,Sutriono alias Godreg,Agustus 2011, point Keterangan Saksi-saksi8. Kejaksaan Negeri Kebumen, Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM – 70/KEBUM/0611 atas nama terdakwa: Solekhan alias Lekhan,Mulyono, Adi Wiluyo, Sobirin alis Birin, Agustus 2011, point keterangansaksi-saksi9. Gapura TNI berada di pusat Kota Kecamatan Buluspesantren, danletaknya sekitar 1 km dari Polsek Buluspesantren.10. Informasi terakhir bahwa 12 motor milik warga yang dirusak oleh oknumTNI sekarang ada di Subdempom, Purworejo, kabupaten di sebelahtimur Kebumen. Ada kabar bahwa motor itu akan menjadi barang bukti,tapi barang bukti untuk siapa tidak jelas.ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 201121
Page 1 and 2: Memutus RantaiPelanggaranKebebasan
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 19: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: Pendudukan Jepang dengan rakyat dal

Asasi September- Oktober 2011... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?