Asasi September- Oktober 2011... - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAeditorialMatinya Institusi Hukumdi Hadapan KekerasanDalam sebuah video singkat yang beredar didunia maya, terlihat serombongan orangdengan suara-suara garang yangmengepung sekelompok umat gereja Yasmin yangtengah melakukan ritual doa di trotoar. Seorang diantaranya, berkacamata hitam, gelap, dan posturtinggi besar, mengingatkan saya pada gambaranpreman yang sering dituturkan di media. Diamerangsek masuk mendekati jemaat yang sedangberibadah itu, dengan suara-suara keras menantang,mendesak polisi segera membubarkan kelompoktersebut. Adegan ditutup dengan hingar bingarteriakan yang tersingkirnya kelompok yang sedangberibadah itu dari tempat tersebut. Tak terjadipertumpahan darah memang, tapi adegan itu jelasseperti sedang mengirimkan pesan sangat hidupbahwa kekuatan dan kenekatan bisa mengalahkanapapun.Di hadapan mereka, orang-orang bermukagarang dan menakutkan itu, hukum dan keputusanlembaga pengadilan yang mengikat, tak lebih dariseonggok kertas tak bernyawa, tak memiliki dayapaksa. Kalau sudah demikian, bukankah demonstrasipaling banal dari matinya institusi hukum sedangdipertontonkan, digantikan dengan 'hukum' laindimana daya paksa diletakkan pada kekuatan ototdan senjata, dan dukungan politik (baca kuasa)?Disadari atau tidak peristiwa tersebutmenyiratkan ancaman yang jauh lebih besar daritersingkirnya sekelompok jemaat gereja Yasmin daritempat mereka menjalankan ritual doanya,khususnya bagi masa depan penegakan hak asasimanusia. Selama ini, penegakan hak asasi manusiamendasarkan pada adagium berlangsungnya checkand balances dari cabang-cabang kekuasaan yaknieksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal ini jugamencerminkan semangat gerakan hak asasi yang takmelulu bersifat politik tapi juga hukum. Bersifat politikkarena perjuangan hak asasi merupakan responterhadap ketidakadilan, yang muncul baik sebagaipraktek penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanyaperjuangan hak asasi langsung ataupun tak langsungbertujuan untuk menjaga timbangan keadilan bagipublik. Ia bersifat hukum karena hampir seluruhrealisasi dari hak membutuhkan bekerjanya institusihukum dan supremasi hukum. Dalam diskursus hakasasi, institusi hukum merupakan instrumen pentinguntuk merealisasi klaim atas hak, baik melaluipenghukuman atas mereka yang melanggar maupununtuk memperoleh pemulihan bagi korban baik dalambentuk pengembalian hak, pemberian kompensasiataupun yang lain.Terlepas dari seluruh kekurangannya,instrumen hukum dan institusi yudisial tetap masihmerupakan satu institusi yang dipercaya untuk dapatsecara adil memediasi perbedaan kepentingan danpembacaan atas klaim hak. Terlebih bagi kelompokyang secara sosial politik lemah, institusi hukumdisadari atau tidak menjadi salah satu harapandimereka bisa memiliki kedudukan yang setaradihadapan hukum, terlepas dari latar belakangekonomi dan politiknya. Fungsi ini yang sebagiantelah dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi melaluipengujian peraturan perundang-undangan. Harapanpenegakan Hak Asasi tak mungkin dilepaskan dariterjaganya pendulum keseimbangan kedudukan dansupremasi institusi hukum, termasuk pengadilan.Pembiaran pemerintah (Pusat) ataspembangkangan kekuasaan eksekutif di daerah atasnama praktek desentralisasi dan otonomi daerahjelas membawa pesan pembiaran lunturnyasupremasi institusi yudisial. Secara tidak langsung,pemerintah pusat justru berkontribusi terhadappenciptaan kekacauan baru dalam penegakan hakasasi warga negara melalui kediamannya ini. Tak adacara lain selain memaksa pemerintah pusat kembalimenjalankan fungsi kontrol atas perilaku pemerintahdaerah apabila tak hendak menyaksikan meluasnyapraktek yang sama di seluruh nusantara.Indriaswati D. SaptaningrumDirektur Eksekutif04ASASI EDISI SEPTEMBER-OKTOBER 2011