ment Cooperation Indonesian-German Development ... - Gtz

Kebijakan Pembangunan JermanWalau sempat hancur akibat Perang Dunia II,Jerman berhasil melakukan pemulihanekonomi dan sosial yang menakjubkan dalamwaktu sekitar satu dasawarsa. Pada tahun1950-an, Jerman mulai memberikan bantuanpembangunan. Peningkatan volume danlingkup kegiatan menyebabkan dibentuknyakementerian khusus, pada bulan November1961, yaitu Kementerian Federal untukKerjasama dan Pembangunan Ekonomi(BMZ). Selain didasarkan atas alasan praktis,pembentukan kementerian baru tersebutjuga menunjukkan semakin pentingnyabidang ini secara politis.Banyak alasan untuk memberikan bantuanpembangunan. Pertama, kewajiban moralterhadap mereka yang kurang beruntung didunia yang kita diami bersama ini. Selain itu,ada pula tujuan yang merupakan kepentinganbersama Jerman dan para mitranya, sepertiharapan akan perdamaian dan stabilitas jangkapanjang yang didasarkan pada kemakmurandan kesejahteraan semua bangsa. Hal keduaitu sangat penting bagi perekonomian Jermanyang berorientasi ekspor. Pelestarian sumberdaya alam vital juga merupakan masalahkepedulian global.Kebijakan pembangunan Jerman bertujuanuntuk memperbaiki kondisi ekonomi dansosial di negara-negara berkembang sertameningkatkan pendayagunaan kemampuanproduktif masing-masing dengan penekanankhusus pada kelompok masyarakat termiskin,atau dengan kata lain, memberikanbantuan untuk swadaya. Untuk mencapaitujuan itu, kebijakan pembangunan Jermanmemusatkan perhatian pada lima kondisiutama yang kondusif bagi pembangunan.Kriteria yang mempengaruhi baik levelmaupun cakupan kerjasama yang ditempuhadalah: Penegakan hak asasi manusia Keikutsertaan rakyat dalam pengambilankeputusan politik Supremasi hukum Perekonomian yang berdasarkan prinsippasar sosial Kebijakan negara mitra yang berorientasipada pembangunanProgram-program kerjasama pembangunanditujukan untuk menyikapi penyebabmasalah, bukan sekadar menyembuhkangejala. Untuk mengamankan efektifitas dankelangsungan, program-program tersebutharus sejalan dengan kebijakan pembangunannegara mitra. Oleh karena itu permohonanresmi merupakan syarat bagi setiap proyekatau program. Apabila permohonan sejalandengan kebijakan umum Pemerintah Jermandan dengan strategi sektoral serta konsepuntuk negara bersangkutan – yang merupakanrencana strategi jangka menengah – makaperlu dilakukan penelitian pendahuluan untukmemeriksa proposal secara rinci. Jika hasilpenelitian positif, kedua negara akanmelakukan negosiasi bilateral untuk2 Indonesian - German Development Cooperation