Jurnal DIGNITAS Edisi HAM dan Realitas Transisional - Elsam

dignitasVolume VII No. 1 Tahun 2011Tetapi bukan sekedar pada konstruksi kebudayaan soalrepresentasi politik perempuan terhambat. Pada tataran formal partaipun, pengakuan terhadap kepemimpinan politik perempuan masihtetap sebatas basa-basi manipulatif elite partai. Kepemimpinanperempuan masih sebatas fungsi-fungsi domestik dalam strukturpimpinan partai.Keadaan yang sama berlaku di dalam parlemen. Bahkanupaya penyatuan isu dan kepentingan perempuan melalui "kaukusperempuan", tetap melowongkan intervensi partai di dalampengambilan keputusan.Politik perempuan dalam upaya penegakan HAM, padadasarnya adalah politik untuk memperjuangkan berlapis-lapishambatan: kultur, hukum, kebijakan politik, struktur ekonomi.Dengan itu kita pahami bahwa pada perempuanlah seluruh jenislogika ketidakadilan beroperasi: biologis, ideologis, psikologis.Karena itu, menemukan hakikat ketidakadilan melalui'pengalaman perempuan' adalah orientasi paling origin di dalamupaya menghidupkan diskursus HAM. Tentu saja orientasi itu bukandimaksudkan untuk mengeksklusifkan "keperempuanan" ataumenciptakan esensialisme identitas perempuan. Pokok soal yanghendak dikemukakan adalah bahwa terhadap kelompok yang palingmengalami ketidakadilan, ke arah itulah seharusnya energiperlindungan negara seharusnya ditujukan.Cerminan pemihakan negara tidak hanya harus terlihat dalamprinsip pengaturan hukum publik, tetapi juga terasa dalam praktekkesejahteraan melalui APBD yang berperspektif keadilan jender.Kewarganegaraan adalah ukuran normatif kesetaraan hak. Tetapikesejarahan keadilan telah meminggirkan hak perempuansedemikian lama dan sistematis. Kewarasan tindakan negara hanyadapat kita tuntut pada pemihakan afirmatif terhadap kepentinganpolitik keadilan perempuan.IVEvaluasi terhadap HAM adalah evaluasi terhadap demokrasi. Faktabahwa kita kini memiliki secara lengkap semua fasilitas demokrasi(partai, parlemen, mahkamah, opini publik), tidak membuktikanbahwa demokrasi telah diselenggarakan dalam semangat15