Jurnal DIGNITAS Edisi HAM dan Realitas Transisional - Elsam

dignitasVolume VII No. 1 Tahun 2011politik yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur1masalah-masalahnya sendiri. Pemerintah adalah sekelompok orangdi dalam negara yang memiliki otoritas penuh untuk bertindak atasnama negara. Mereka adalah kelompok yang unik di dalam negara;mereka, dan hanya mereka, yang memiliki hak untuk membuatkeputusan-keputusan yang semua orang di dalam negara memiliki2tugas untuk menerima dan mematuhinya.Pemerintah yang bertindak atas nama negara, memilikikekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini didefinisikan sebagai“kemampuan seseorang atau sekelompok orang untukmempengaruhi orang atau kelompok lain untuk bertindak sesuaidengan yang pihak pertama inginkan, dengan berbagai cara.”Kekuasaan dapat dijalankan dengan berbagai cara: pertama, coercionatau paksaan, yaitu bila kita memaksa seseorang atau sekelompokorang untuk melakukan sesuatu yang orang atau kelompok itu tidakingin melakukannya; kedua, persuasion atau bujukan, ketika kitameyakinkan seseorang/kelompok bahwa apa yang kita instruksikanitu sesuai dengan keinginan atau kepentingannya; ketiga,construction of incentives atau membangun insentif-insentif yaituketika kita membuat alternatif menjadi tidak atraktif dan hanya satu3opsi yang paling masuk akal yang tersisa dan menjadi pilihannya.Kemampuan orang atau kelompok untuk menjalankankekuasaannya didasari oleh basis kekuasaan yang dimilikinya sepertimoney, affection, physical strength, legal status (the power of a policeofficer to direct traffic, for instance), the possession of importantinformation, a winning smile, strong allies, determination,4desperation, dsb.Kekuasaan negara terbagi dalam tiga bidang: pertama, rangeof power atau jangkauan kekuasaan; kedua, domain of power ataudomain kekuasaan negara, dan; ketiga, scope of power, atau lingkupkekuasaan negara. Jangkauan, lingkup dan domain kekuasaan negaraini akan memudar di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaannegara, atau terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu yangmemiliki pengaruh kuat di dalam negara seperti pejabat ataukelompok yang digunakan oleh negara untuk bertindak atas namakepentingan negara, apakah kelompok ini kelompok resmi yangataupun tidak resmi.Dalam situasi normal, yakni situasi di mana rakyat atau1. W. Phillips Shively, Power and Choice. An Introduction to Political Science. New York: McGraw-Hill,Third Edition, 1993, hlm. 31.2. Ibid., hlm. 29.3. Ibid., hlm. 6.4. Ibid., hlm 6.41