tugas akhir sistem politik indonesia

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara demografi peningkatanpenduduk Indonesia akan terjadi secara perlahan. Akan tetapi permasalahankependudukan berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan mutuketerampilan dan keahlian mereka masih menjadi persoalan di tahun 2020.Meskipun demikian, suatu hal yang menjadi keuntungan Indonesia di tahun 2020adalah jumlah usia kerja yang maksimal. Apabila pemerintah nasional bisamengakomodasi nilai tersebut dengan menyiapkan lapangan kerja makadiprediksikan Indonesia akan menjadi negara industrialis yang besar dengantingkat kesejahteraan yang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain pada duadekade kemudian. Sistem politik Indonesia akan nantinya haruslah mengarah padakebijakan yang mendukung penyerapan dan penggunaan sumber daya manusiasecara efektif dan efisien.3. Iklim politik dan dukungan politika. Sistem Politik IndonesiaIndonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai sistemdemokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat.Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presidenberkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistempolitik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif,eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembagabernama Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaituDPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPDyang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerahdiwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masingmasing.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara(Anonim, 2009).Pemerintahan SBY-Boediono terus berupaya meningkatkan kemajuanekonomi melalui program-program ekonominya. program ekonomi yang telahdijalankan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berpihak kepadarakyat kecil yang tertinggal, meskipun belum mampu memuaskan semua pihak.Dalam UUD 1945 pada pasal 33 disebutkan bahwa “pemerintah harus melakukan19