tugas akhir sistem politik indonesia

kepada antitesa dari liberalisme dan kapitalisme tersebut, yang juga terdapatdalam khazanah pemikiran Barat, antara lain kepada nasionalisme, sosialisme,bahkan pada komunisme.Dengan latar belakang sejarah yang demikian tadi dapatlah dipahami mengapagaris merah yang menjelujuri seluruh artikel yang ditulis oleh para pemimpinpergerakan Indonesia sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua adalah kritik danprotes yang teramat pedas kepada kapitalisme dan politik ekonomi rezimkolonial Hindia Belanda.Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dalam merumuskan tujuanterbentuknya negara, dalam menetapkan dasar negara, serta dalam menentukantugas pemerintahan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,masalah kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tema sentral. Dalam alineakedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Danperjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yangberbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depanpintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmurâ€?.ÂAdapun jiwa dari keseluruhan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945terdapat dalam alinea keempat, yang menyatakan:“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan NegaraIndonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan KebangsaanIndonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiayang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesiaâ€?.ÂÂKarena itu upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan tugasutama pemerintahan negara, yang mau tidak mau harus menjadi tolok ukurkinerja pemerintah, yang dalam sistem pemerintahan presidensial dengansendirinya berarti salah satu tolok ukur kinerja seorang presiden. Mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia bahkan merupakan salah satu siladari lima sila Pancasila sebagai dasar Negara.Seharusnya sejak tahun 1961, Republik Indonesia sudah dapat mulaimencurahkan seluruh potensi dan kekuatannya untuk membangun gunameningkatkan kesejahteraan rakyat, melaksanakan rencana pembangunan jangkapanjangnya, yaitu sewaktu pemberontakan di daerah yang terakhir telah dapatditanggulangi. Namun, ternyata masih ada berbagai “agendaâ€? nasional yang dipandanglebih perlu ditangani terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dimulai, sepertipembebasan Irian Barat bulan Desember 1961, konfrontasi Malaysia yang baruterbentuk, menggalang “The New Emerging Forcesâ€? untuk menghadapi“The Old Established Forcesâ€?, dan me-nasakom-kan ideologi40