ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAPolisi:antaraUNAS dan MONASEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008www.elsam.or.id

daftar isieditorial 03Sense of Victimhoodlaporan utamanasional11-12POLISI: Di antara Kekerasandan Korupsidaerah(Dok diolah dari : sijo sudarsono & islamkejawen.multiply.com)kolom tetapdari pembaca 4Pemekaran Daerah di Papua:Bertemunya Dua Kepentingan17perspektif 20Tragedi UNAS danAksi Brutal Aparat Kepolisianresensi 22Profil ELSAM 24(Profesionalisme Polisi dipertanyakan? Dok. Bbg)Suatu konsekuensi logis dari rendahnya keberdayaan politik negaradalam menegakkan HAM adalah digerogotinya dirinya sendiri olehsuatu sense of victimhood yang menyebar ke segala kepentinganpolitik. Pengusaha merasa korban ketidakpastian hukum danpungli. Militer merasa korban penghinaan. Pemerintah merasakorban campur tangan partai politik. Partai politik merasa korbanmaneuver pemerintah. Kaum sekuler menjadi korban maneuverkaum agama dan kaum agama menjadi korban kaum sekuler.Masyarakat lokal merasa korban kebijakan pemerintah pusat.Pemerintah pusat merasa korban dari politik lokal. Maling adalahkorban kesewenangan polisi. Koruptor menjadi korban lawan atausaingannya. Siapa sesungguhnya korban? Bila perasaan sebagaikorban itu menjadi titik gerak segala kekuatan politik, maka politikbukan lagi bicara tentang suatu yang baik di masa depan,melainkan menjadi arena meratap dan membalas dendam.laporan utama 5 - 10Melihat Peran Polri dalam KasusUNAS dan MONASKasus kekerasan aparat polisi di kampus Universitas Nasional(Unas) dan kekerasan massa dari Front Pembela Islam (FPI) diMonas tidak akan terjadi bilamana polisi selaku aparat yangbertanggung jawab dalam penegakan hukum, pemeliharaanketertiban dan keamanan (Pasal 14 UU No. 2/2002 tentang Polri)dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara tepat dan benar.Polisi dan Penegakan HAMPenting untuk diingat oleh seluruh aparat kepolisian bahwaperlindungan dan penegakan HAM adalah kewajiban negara,karenanya seluruh penggunaan instrumen kekerasan olehaparat kepolisian tidak hanya ditujukkan untuk menjaga rasaaman semata tetapi juga sepenuhnya ditujukkan untukmenjaga dan melindungi hak-hak warga negara itu sendiri.Dengan demikian sesat pikir aparat kepolisian dalammenggunakan kekerasan selama ini yang akhirnya berujungpada praktik brutalitas sepantasnya dihentikan.laporan khusus 13-16Resolusi Konferensi Warisan Otoritarianisme“Demokrasi dan Tirani Modal”,Modal internasional tidak hanya mengeruk keuntungan darikebijakan yang dibuat tapi juga menganjurkan agarpemerintah mengurangi tanggung jawabnya untukmelindungi dan mensejahterakan rakyat. Kekuasaankorporasi yang tidak terbatas membuat semua bidangkehidupan digerus oleh kepentingan mencari untung. Di titikinilah modal menjadi tirani.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIADari pembacaw w w . e l s a m . o r . i dRedaksionalPenanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:Agung PutriWakil Pemimpin Redaksi:Amiruddin al RahabRedaktur Pelaksana:Eddie RiyadiRedaktur:A.H. Semendawai, Eddie Riyadi, BettyYolanda, Triana Dyah Pujiastuti, Otto AdiYulianto, Raimondus ArwalembunSekretaris Redaksi:Raimondus ArwalembunSirkulasi/Distribusi:KhumaedyDesain & Tata Letak:Alang-alangPenerbit:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM)Alamat Redaksi:Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta 12510,Telepon: (021) 7972662, 79192564Faximile: (021) 79192519E-mail:office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.idHai.......ASASI:?Perkenalkan saya Khudori, mahasiswa tingkat akhirSekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Saya senangmembaca berita-berita aktual yang ada di ASASI,khususnya menyangkut fenomena-fenomena sosial dankaitannya dengan penegakan hak asasi manusia. Sayaingin menulis untuk ASASI tetapi persoalannya adalahbahwa saya tidak tahu tema apa yang akan diusung olehASASI di Edisi berikutnya. Saran saya, kalau bisa dalamsetiap penerbitannya, tolong dicantumkan tema untukterbitan edisi berikutnya sehingga saya dan teman-temanyang lain dapat ikut berpartisipasi dalam menyumbangkantulisan.Terima kasihSalamKhodoriMahasiswa jurusan Filsafat pada STF Driyarkara JakartaRedaksi:Saudara Khudori, terima kasih banyak untuk ide yang bagusdari anda. Semoga ASASI edisi berikut nanti, usulan andasudah dapat dilaksanakan sehingga anda dan teman-temanlain dapat menulis untuk ASASI.Website:www.elsam.or.id.Redaksi senang menerima tulisan, saran,kritik dan komentar dari pembaca. BuletinASASI bisa diperoleh secara rutin.Kirimkan nama dan alamat lengkap keredaksi. Kami juga menerima penggantibiaya cetak dan distribusi berapapunnilainya. Transfer ke rekeningTulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapatDikirimkan via email di bawah ini:asasi@elsam.or.idELSAM Bank Mandiri Cabang PasarMinggu No. 127.00.0412864-9ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA04 EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaMelihat Peran Polridalam KasusUNAS dan MONASOleh Gufron Mabruri(Staf Peneliti di IMPARSIAL)e r j a l a n a n s a t udasawarsa reformasinampaknya belumcukup mendorongp e r u b a h a n d a n Pperbaikan kinerja Polri ke arahyang lebih baik. Prinsip-prinsipyang seharusnya dijadikans e b a g a i l a n d a s a n k e r j ak e p o l i s i a n , s e p e r t i a s a sprofesionalitas, HakAsasi Manusia (HAM),dan pendekatan kerjayang lebih humanis,dalam kenyataannyamasih terus diabaikanoleh aparatnya. Kondisiini tercerminkan darirealitas kinerja polisi saatini yang masih beradadalam derajat rendah danburuk. Selain itu, polisijuga masih menunjukkanbahwa mereka terusmewarisi watak polisi dimasa Orde Baru yangwatak represif-militeristik.L e b i h l a n j u t , a d a n y apemisahan Polri dari TNI yangdituangkan dalam TAP MPR No.VI Tahun 1999 dan TAP MPR No.VII Tahun 1999, yang padadasarnya merupakan titik awaldilakukannya reformasi kepolisiandalam upaya merubah watak Polridari “polisi yang militeristik”menjadi “polisi sipil,” belummenunjukkan hasil signifikan.Dengan masih menyimpan watakyang represif, polisi masih rentanuntuk melakukan kekerasan.Begitu juga dengan keluarnya UUNo. 2 Tahun 2002 tentang Polrisebagai bagian dari tahapanreformasi Polri, juga tidak sertam e r t a m e m p e r b a i k i d a nmendorong aparat polisi dapatbekerja dengan baik sesuai fungsidan tugas yang dinyatakan didalam UU tersebut.Salah satu aksi FPI dalam Kasus Monas dok: kiwaras.blogspot.comA l h a s i l , b u k a n n y apencapaian positif dan prestasibaik yang kini didapat, tetepi polisijustru mengulangi kesalahankesalahanserupa yang telahbanyak dilakukan sebelumnya.Dengan realitas seperti ini, tidakmengherankan jika kemudianterjadi kasus kekerasan dikampus Unas (UniversitasNasional) dan melakukanpembiaran atas kekerasan FPI diMonas (Monumen Nasional).Sebab, realitas kultur dan kinerjayang buruk sangat berkorelasidengan proses reformasi internalkepolisian yang tidak tuntas dantidak menyeluruh. Pola kerja yangmasih terus mengedepankancara-cara represif-militeristik danmengabaikan hak asasi manusiaselalu akan menghasilkank e k e r a s a n b a r u .Ketidakprofesionalanakan berakibat padaburuknya kinerja danperforma aparat.Polisi dalam KasusUnas dan MonasS e h a r u s n y a p o l i s ib e r p e g a n g p a d aketentuan hukum danprinsip-prinsip kerja yangmengaturnya. Namun,hal itu nampaknya tidakt e r j a d i d a l a mpenanganan kasus Unasdan Monas. Ada dua polapenanganan yang berbedaterhadap kedua kasus tersebut dimana kedua-duanya berakibatburuk. Dalam kasus Unas yangterjadi pada 24 Mei 2008, dapatd i l i h a t b a g a i m a n a p o l i s im e n g g u n a k a n p e n d e k a t a nrepresif dalam menghadapi danmenangani aksi demonstrasimahasiswa yang menolakkebijakan pemerintah yangm e n a i k a n h a r g a B B M .Penggunaan pola pendekatan iniEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200805

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaberakhir dengan penyerbuanaparat kepolisian ke dalamkampus, terjadinya kekerasanterhadap mahasiswa, sertapengrusakan sejumlah properti.Pola berbeda digunakanpolisi dalam mengahadapi aksimassa Front Pembela Islam(FPI), di mana polisi cenderungmelakukan pembiaran terhadapaksi massa dari organisasi ituyang melakukan penyerangandan kekerasan terhadap massaAliansi Kebangsaan untukKebebasan Beragama danBerkeyakinan (AKK-BB) yangtengah melakukan aksi damaim e m p e r i n g a t i h a r ikelahiran Pancasila pada01 Juni 2008 di Monas.Proses pembiaran inik i a n m e m b u k akesempatan bagi massaF P I u n t u k t e r u smelanjutkan aksinya.Alih-alih mencegah, dariawal aparat kepolisianterlihat tidak berupayamelakukan penjagaansecara proporsional dis e k i t a r M o n a s .Penegakan oleh Polisijustru dilakukan setelahbeberapa hari kemudian.Kasus kekerasanaparat polisi di kampusUniversitas Nasional(Unas) dan kekerasanmassa dari Front Pembela Islam(FPI) di Monas tidak akan terjadibilamana polisi selaku aparatyang bertanggung jawab dalampenegakan hukum, pemeliharaanketertiban dan keamanan (Pasal14 UU No. 2/2002 tentang Polri)dapat menjalankan fungsi dantugasnya secara tepat dan benar.Kendati demikian, harus digarisbawahi bahwa implementasinyaharus tetap mengacu pada normaHAM. Adanya keharusan itusebenarnya telah dinyatakandalam Pasal 4 UU tentang Polri,yang mengharuskan polisi untukmenjunjung tinggai HAM. Hal inimenjadi penting mengingatketaatan aparat polisi terhadapnorma HAM sekiranya dapatm e n c e g a h m e r e k a d a r ik e m u n g k i n a n t e r j a d i n y apenyalahgunaan kekuasaandalam pelaksanaan tugastugasnya.Adanya keharusan tersebutsejalan dengan prinsip kewajibannegara terkait dengan HAM (torespect, to protect, to fulfill) yangjuga memandatkan polisi sebagaiaparat negara untuk menjalankankewajiban itu. Tidak bisa dan tidakboleh polisi mengabaikan normaHAM dalam pelaksanaan fungsidan tugasnya. Namun demikian,adanya keharusan ini nampaknyatidak dilakukan atau tidakdiindahkan oleh aparat polisik e t i k a m e n g h a d a p i a k s iDok. diolah dari : islamkejawen.multiply.com dan peepoop-online.blogspot,comdemonstrasi mahasiswa di Unas.Upaya polisi dalam menjagakeamanan dan ketertiban dimasyarakat tidak diimbangi olehpelaksanaan kewajiban lainnyauntuk tetap menghormati danmenjamin kebebasan rakyat.Prinsip menjaga keseimbangana n t a r a u n t u k m e n j a m i nk e a m a n a n ( s e c u r i t y ) d a nkebebasan (liberty) tidak terjadidalam kasus Unas.Menjadi aneh bila polisi yangsudah memiliki Prosedur Tetap(Protap) namun masih terjadikekerasan polisi. Hal ini menjadipertanyaan apakah Protap yangbermasalah, atau aparat dilapangan tidak menjalankan isidari Protap itu? Keduanyamemiliki rumusan masalah dankonsekuensi yang berbeda.Namun terlepas dari itu, adalahpenting bagi polisi untuk memilikiProtap yang selaras denganp r i n s i p P B B m e n g e n a iPenggunaan Kekerasan danP e n g g u n a a n S e n j a t a A p i(Resolusi 34/169 Majelis UmumPBB). Prinsip ini memangmengizinkan aparat penegakhukum menggunakan kekerasandalam tugasnya, namun secarategas dibatasi dalam keadaanyang sangat diperlukan dalambatas tertentu. Namun, yangterjadi dalam kasus Unas tidaklahdemikian, penggunaan kekerasanmenjadi bagian dari watak aparatyang represif.Sementara itu, berbedadengan yang terjadi di kasusMonas. Polisi memang tidakmelakukan kekerasan ataupelanggaran hak asasisecara langsung, namunjustru melakukan upayapembiaran atas kekerasanyang terjadi sehinggaberakibat terlanggarnyahak-hak asasi warga negara(by ommision). Sikap polisiini menyalahi tujuan darikepolisian sebagai aparatnegara yang salah satunyaa d a l a h m e m b e r i k a nperlindungan (Pasal 5 UUNo.2 Tahun 2002) selarasd e n g a n H A M . U p a y apembiaran bertentangandengan Pasal 15 berikutnyayang menyebutkan bahwa dalamm e n y e l e n g g a r a k a n t u g a s -tugasnya (Pasal 13 dan 14) Polri diantaranya dapat melakukantindakan pertama di tempatkejadian. Kewenangan ini justrutidak digunakan polisi terhadapmassa FPI kendati secara jelastindakan masuk kategori pidana.Jika dibandingkan dengankasus Unas, polisi cenderungdiskriminatif. Dalam menghadapidemonstrasi mahasiswa polisibertindak represif, namunterhadap massa FPI justru polisit i d a k m e l a k u k a n l a n g k a hseharusnya. Padahal polisimemiliki kewenangan untukmengambil langkah-langkah yangdiperlukan guna melindungi hakwarga dari kemungkinan adanyaancaman dari kelompok lain.06EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaKorban kekerasan kasus Monas dok: kiwaras.blogspot.comSebab, hak atas rasa aman bagiseluruh warga diatur dalamkonstitusi, dan negara melaluiaparat hukum wajib memenuhihak tersebut. Untuk mencegaht e r j a d i s e r a n g a n F P I i t useharusnya polisi menugaskanaparat secara proporsional dilokasi dalam upaya menjagakeamanan dan ketertiban yangmenjadi bagian dari tugas polisi(Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002).Jadi, kekurangan personil bukanalasan yang dibenarkan. Adalahtidak mungkin bila Polri tidakmengetahui akan ada banyakkeramaian di sekitar Monas.M a s i h R e n t a n u n t u kDipolitisasiKekerasan aparat Polisi di Unastelah menimbulkan kembalik e t i d a k p e r c a y a a n r a k y a tterhadap polisi karena tidaka d a n y a p e r u b a h a n y a n gsignifikan sejak berpisah darimiliter. Padahal sebelumnyamuncul harapan baru dari rakyatbahwa polisi akan berubahmenjadi sosok baru, sosok yanghumanis ketika dideklarasikanlepas dari ABRI/TNI tahun 2000.Upaya pemisahan Polisi dariA B R I / T N I i n i s e h a r u s n y amembawa konsekuensi di manapolisi bukan lagi institusi militer,melainkan merupakan institusisipil. Sejalan dengan itu, institusiPolri dan juga aparatnya harusm e n i n g g a l k a n s i f a t - s i f a tmiliteristik yang selama inidilakukan. Namun, tuntutan ininampaknya belum disadari betulsebagai satu keharusan dansekaligus kebutuhan yangmenjadi penting untukdilakukan.D a l a mperjalanannya, rakyatkini kembali harusm e n e l a nk e k e c e w a a n n y adengan realitas polisiyang ternyata belumb e r u b a h m e n j a d isebuah institusi danindividu sipil. Kendatiterjadi perkembangandi sektor reformasiregulasi terutama dengankeluarnya TAP MPR No. VI Tahun1999 dan TAP MPR No. VII Tahun1999, serta Undang-Undang No.2Tahun 2002 tentang Polri, namunhal itu belum memberikankonstribusi positif bagi perubahanpolisi yang lebih signifikan.Pendekatan represif yangberujung pada kekerasan polisimasih melekat dan kerap menjadibagian dari pendekatan kerjakerjayang tetap digunakanhingga hari ini.Lebih lanjut, jika melihatsejarah kekerasan aparat dalamkasus-kasus yang bersifatstruktural, maka sesungguhnyaaksi kekerasan aparat polisi dapatdilihat bukanlah tindakan yangberada dalam ruang kosong yangtidak memiliki maksud dan tujuan.Hal ini tidak terlepas dariparadigma di dalam kepolisian itusendiri yang seringkali masihmemposisikan dirinya sebagaibagian dari penguasa. Posisipolisi sebagai alat negaraseringkali disempitkan maknanyamenjadi alat pemerintah atau alatpenguasa, sehingga ketika terjadimasalah antara pemerintah vis avis rakyat, polisi menunjukkank e b e r p i h a k a n n y a p a d apenguasa. Pandangan inimenempatkan rakyat yang kritisdan berbeda dengan penguasasebagai bentuk perlawananterhadap penguasa, sehinggaacapkali dihadapi secara represif.Kasus kekerasan polisi diUnas menunjukkan bahwapersepsi Polisi sebagai bagiandari penguasa atau pemerintahmenemukan relevansinya. Dalamkasus tersebut polisi cenderungmenempatkan dirinya sebagaimengawal dan mengamankanjalannya kebijakan kenaikan BBM,daripada menjalankan fungsi dantugasnya secara tepat sebagaiaparat negara dan aparat hukum.Politisasi Polri ini sangatd i m u n g k i n k a n m e n g i n g a thubungan Polri yang dekat dengankekuasaan yang dimanifestasikanmelalui kedudukan atau posisi Polriyang berada langsung di bawahPresiden sebagaimana diaturdalam Pasal 8 (1) UU No. 2 Tahun2000. Posisi ini membuka peluangkemungkinan digunakannya Polisisebagai alat kekerasan politik.Kasus Unas dan Monasselayaknya dijadikan pelajaranoleh Polri untuk segera melakukanperubahan dan perbaikan sejalandengan tuntutan reformasi. Diantaranya adalah reformasikelembagaan (struktur organisasi)dan culture (doktrin, pendidikan)menuju arah kepolisian sipil yangberfungsi sebagai abdi hukum danabdi masyarakat, dengan lebihm e n g e d e p a n k a n t i n d a k a npreventif-mengayomi, dan bukant e r u s m e w a r i s i d a nmempertahankan praktek represifmiliteristik.Lebih lanjut, keduakasus tersebut juga harus dijadikancacatan untuk evaluasi terhadapkeberadaan standar ProsedurTetap (Protap) Polri, apakah sudahsesuai dengan prinsip HAM tanpak e m u d i a n m e n e g a s i k a nkebutuhan akan keamanan danketertiban.EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200807

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaPolisi dan Penegakan HAMOleh Al Araf(Koordinator Peneliti IMPARSIAL)e j a r a h p a n j a n gkekerasan berlebihaparat kepolisiannampaknya tidakkunjung usai. Tragedi Sdi kampus Universitas Nasional(Unas) adalah kepinganperistiwa yang memperkukuhbahwa praktik brutalitas polisi ituterus berlanjut. Tragedi ini tidakhanya menunjukkan rendahnyapenghargaan terhadap kualitaskita sebagai manusia, tetapijuga membuktikan masihkuatnya budaya militeristik didalam institusi kepolisian.Seringkali atas namakeamanan dan ketertiban,penggunaan kekerasan yangb e r l e b i h a n o l e h a p a r a tk e p o l i s i a n m e n j a d i s a hhukumnya untuk digunakan.Keamanan acapkali dipakaiuntuk memberi justifikasi ataskebijakan-kebijakan dan semuatindakan yang dilakukan olehnegara. Atas nama keamanan,n e g a r a s e r i n g k a l im e n y a l a h g u n a k a nkekuasaannya (abuse ofp o w e r ) , s e h i n g g amemposisikan masyarakatdalam kondisi yang terhimpit.Oleh karenya tidak salah bilakonsepsi kritis tentang negarasebagaimana dikembangkanoleh kaum Marxis yang melihatnegara sebagai institusi yangh a n y a m e l a n g g e n g k a nhubungan antar kelas yangsaling bertentangan, keamanantidak lebih dari kepentingankelas penguasa.Watak militeristik yangkental di dalam institusikepolisian itu, di satu sisimerupakan bagian dari warisansejarah masa lalu. Aparatk e p o l i s i a n m a s i h s u l i tmelepaskan diri dari kulturmiliter yang dulu menjadi indukorganisasi kepolisian. Sejalandengan pola pikir militer padas a a t i t u y a n g s a n g a tPolisi sebagai alat Negara dan bukan sebagai alat Penguasa dok: sijo sudarsonomendominasi sipil, maka carapandang, cara pikir dan carabertindak yang militeristik masihmendominasi dalam mindsetaparat kepolisian. Hal ini diakuisendiri oleh Kapolri waktu itu,Jenderal Da'i Bachtiar yangmenyatakan: “masih banyaknyapolisi yang menjalankan tugasmenggunakan cara-cara militer(militeristik), salah satunyadikarenakan oleh dampak daripenggabungan Polri dengan TNI1di masa lalu.”Dalam dekade kekinian,di mana demokrasi telahmemberikan ruang dan gerakb a g i w a r g a n e g a r a u n t u kmengaktualisasikan pendapats e c a r a b e b a s d a nmenyalurkannya melalui salurandemokrasi yang ada, praktikkekerasan berlebihan olehaparat kepolisian seharusnyatidak lagi mendapatkan tempat didalam lingkungan kehidupanpolitik kita. Sebab, tatanandemokrasi lebih mengutamakankeunggulan cara-cara persuasif,n e g o i s a s i d a n t o l e r a n s iketimbang cara-cara koersif,pemaksaan dan penggunaankekerasan yang berlebih.Dalam relasi kuasanegara dengan warganegara,penggunaan kekerasan oleha p a r a t n e g a r a m e m a n gd i b e n a r k a n . P e n g g u n a a nkekerasan itu telah menjadisalah satu bagian dari fungsinegara itu sendiri. Namun,pelaksanaan tugas represiftersebut harus didasarkan padaasas legalitas sehingga tidakm e l a m p a u i b a t a skewenangannya. Lebih dari itu,penggunaan kekerasan itu08EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

laporan utamaANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAsejatinya hadir untuk melindungihak dan kebebasan warganegara itu sendiri, dan bukansebaliknya. Di sini penggunaank e k e r a s a n o l e h a p a r a tkeamanan harus dapat menjagakebutuhan untuk menjaga rasaaman di satu sisi dan kebutuhanuntuk melindungi hak dankebebasan di sisi lain.Penting untuk diingatbahwa melindungi kebebasandan keamanan warga adalahkewajiban negara (state duty).Itu ditegaskan oleh hukuminternasional hak-hak asasimanusia dan diperintahkanoleh konstitusi setiapnegara demokratik. Libertyand security of personadalah hak-hak asasimanusia dari setiap warganegara yang selain tidakboleh dikurangi dalamkeadaan apapun (nonderogable),juga bersifattidak dapat diceraikan(indivisible). Adalah sangatberbahaya bila negarabertindak dalam pikirankeliru bahwa hak-hakfundamental itu bisa salingmenggantikan.B a h k a n ,perlindungan terhadap haka s a s i s e s u n g g u h n y amerupakan esensi darikonsep keamanan itusendiri. Perkembangantafsir dan persepsi terhadapancaman yang dipengaruhioleh situasi dan kondisisosial, ekonomi dan politik yangberubah telah memperlihatkanbahwa persoalan kelaparan,kemiskinan, kejahatan terhadapkemanusiaan, penyakit menulardan pencemaran lingkunganm e n j a d i a n c a m a n b a g ik e m a n u s i a a n k i t a .Kompleksitas ancaman tersebuttelah mempengaruhi konsepk e a m a n a n y a n g a d a .Keamanan tidak lagi hanyaditujukkan kepada upayamenjaga keutuhan teritorialnegara tetapi juga keamananmanusianya (human security).Dalam kerangka itu,Human security menilai bahwakeamanan juga meliputikeamanan manusia yang didalamnya mencakup masalahk e s e j a h t e r a a n s o s i a l ,p e r l i n d u n g a n h a k - h a kk e l o m p o k m a s y a r a k a t ,kelompok minoritas, anak-anak,wanita dari kekerasan fisik danmasalah-masalah sosial,ekonomi dan politik. Ciri khasperspektif ini melihat bahwaancaman utama bagi humansecurity adalah penolakan hakhakasasi manusia dan tidakadanya supremasi hukum.Aksi demo mahasiswa menuntut SBY-JK mundur akibat brutalisme polisi dok:RayDalam pendekatan nontradisionaltersebut, konsepsikeamanan lebih ditekankank e p a d a k e p e n t i n g a nkeamanan pelaku-pelakubukan negara (non-state2actors). Dengan demikian,u p a y a u n t u k m e n j a g akeamanan negara tidak bolehmenegasikan esensi darikeamanan itu sendiri yakniperlindungan terhadap hak-hakasasi manusia.HAM dan PolisiSebagai sebuah nilai, HAMsesungguhnya telah menjadiperhatian dan perjuangan umatmanusia bersamaan denganperkembangan peradabanmencapai kemuliaan kehidupanmanusia. HAM adalah anaksejarah yang dilahirkan dandiperjuangkan oleh umatmanusia. Maka universalitasHAM tidak bisa dipungkiri lagi.Konsepsi dasar HAM adalahpengakuan bahwa semuamanusia dilahirkan bebas dansama dalam hal hak danmartabatnya. Semua manusiadikaruniai akal budi dan hatinurani untuk saling berhubungand a l a m s e m a n g a tpersaudaraan. Konsepsih a k a s a s i m a n u s i am e m b u a t p e r b e d a a nstatus, seperti ras, gender,agama dan status sosialmenjadi tidak relevansecara politis dan hukumyang menuntut adanyaperlakuan yang sama.D a l a m k o n t e k skenegaraan, kewajibannegara dalam penegakkanHAM itu meliputi upayapemenuhan (to fullfil),perlindungan (to protect),penghormatan (to respect),promosi atau sosialisasi (topromote) nilai-nilai danhukum HAM yang ada.Dengan demikian, sebagaibagian dari aparatusnegara, polisi memilikiperan yang sangat pentingu n t u k m e w u j u d k a nk e w a j i b a n - k e w a j i b a nnegara tersebut, yang salahsatunya adalah menjaminterpenuhinya hak-hak individusetiap warga negara. Tugastersebut sejatinya adalahkewajiban setiap organ negarayang tidak bisa dinegasikan,termasuk salah satunya olehinstitusi kepolisian.Dalam hal yang lebihkhusus adalah sangat pentingbagi mereka untuk memahamiadanya kesepakatan tentanghak-hak asasi minimal yangtidak boleh dilanggar dalamkeadaan atau situasi apapun, dimana hak-hak asasi minimal ituEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200809

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaAksi demo mahasiswa dalam korban kekerasan polisi (Ressay.wordpress.com)disebut sebagai non derogablerights atau hak-hak asasi yangtidak boleh dilanggar. Hak-hakminimal tersebut meliputi hakatas kehidupan; kebebasan daripenganiayaan dan perlakuanatau hukuman yang kejam dantidak manusiawi; kebebasandari perbudakan dan kerjapaksa; hak untuk tidak ditahansecara sewenang-wenang; dll.Terlebih lagi aparatkepolisian perlu memperhatikanResolusi Majelis Umum PBBNo. 34/169 mengenai prinsipprinsipberperilaku bagi aparatp e n e g a k h u k u m y a n gdituangkan dalam Code ofConduct Law Enforcement danUN Basic Principle on the Use ofForce and Fireams by LawEnforcement Officials mengenaipenggunaan kekerasan danpenggunaan senjata api.Terdapat tiga asasesensial dalam penggunaansenjata kekerasan dan senjataa p i y a n g p e n t i n g u n t u kdiperhatikan polisi yaitu asaslegalitas (legality), kepentingan(necessity) dan proporsional(proportionality). Sungguh punpenggunaan kekerasan dansenjata api tidak dapatdihindarkan, aparat penegakhukum harus mengendalikansekaligus mencegah denganbertindak secara proporsionalberdasarkan situasi dan kondisilapangan. Penyalahgunaankekerasan dan senjata api dapatm e n g a k i b a t k a n p e t u g a smendapatkan masalah, apalagiyang mengakibatkan kematian.Penyalahgunaan kewenanganini mengakibatkan pelanggaranpidana sekaligus pelanggaranatas harkat dan martabatmanusia.D a l a m P r i n s i pKesembilan UN Basic Principleon the Use of Force andFireams by Law EnforcementOfficials ditegaskan bahwaaparat penegak hukum tidakdapat menggunakan senjataapi kecuali: b. Pertama,membela diri (self defence) ataumembela orang lain daria n c a m a n y a n g t i b a - t i b a(imminent threat) dari kematiandan luka-luka yang serius;Kedua, mencegah kejahatan(perpretation) yang merupakankejahatan serius termasukancaman terhadap hidup dan;Ketiga, menangkap orang yangs a n g a t b e r b a h a y a d a nmelawan kewenangan mereka(resisting their authority) ataumencegah kaburnya seseorangdan jika tindakan tersebutdipandang tidak berbahayasehingga tidak cukup mencapaiketentuan ini. Dalam setiapkejadian, penggunaan senjatay a n g m e m a t i k a n h a n y adiperuntukkan apabila terjadih a l y a n g t i d a k d a p a tdihindarkan untuk melindungihidup.Lebih lanjut, dalamprinsip-prinsip tersebut jugadisebutkan bahwa dalamp e n a n g a n a n t e r h a d a ppertemuan yang tidak sahnamun berjalan dengan damai,aparat penegak hukum harusmenghindari penggunaankekerasan. Apabila tidak dapatdihindari, mereka harusm e m b a t a s i p e n g g u n a a nkekerasan hingga batasminimum yang diperlukan. Bilaterjadi kerusuhan, kekacauan,dan keributan dalam pertemuantersebut, aparat penegakh u k u m d i p e r b o l e h k a nmenggunakan kekerasannamun hingga batas minimumy a n g d i p e r l u k a n . Ti d a kdiperkenankan melakukanpenembakan dengan membabibuta ke arah pertemuan denganp e n g g u n a a n k e k e r a s a nsebagai taktik praktis untukmembubarkan pertemuantersebut. Aparat penegak hukumharus pula meminimalisasikerusakan dan korban luka sertadalam tugasnya menghormatidan menjaga martabat manusiaTerakhir, sekali lagipenting untuk diingat olehseluruh aparat kepolisian bahwaperlindungan dan penegakanHAM adalah kewajiban negara,karenanya seluruh penggunaaninstrumen kekerasan oleh aparatk e p o l i s i a n t i d a k h a n y aditujukkan untuk menjaga rasaaman semata tetapi jugasepenuhnya ditujukkan untukmenjaga dan melindungi hakhakwarga negara itu sendiri.Dengan demikian sesat pikira p a r a t k e p o l i s i a n d a l a mm e n g g u n a k a n k e k e r a s a nselama ini yang akhirnyaberujung pada praktik brutalitassepantasnya dihentikan. Ingat,k e a m a n a n t i d a k b o l e hmengalahkan kebebasan.Kedua hal tersebut adalah duakeping mata uang yang tidakbisa di pisahkan apalagidigantikan.Catatan:1 Harian Media Indonesia, “ Kapolri akuiPolisi masih militeristis”, Jumat, 26november 2004, hal 12 Penekanan akan pentingnya hak asasimanusia sebagai komponen dasar humansecurity sebenarnya sudah berasal sejakperjanjian Peace of Westphalia, yangtertuang dalam Traktak Osnabruck danMunster 1648, lihat Andi Widjayanto,Human Security, Makalah, 200610EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIANasionalPOLISI:Di antara Kekerasan dan KorupsiOleh Emerson Yuntho(Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch)ibalik suka citamenyambut hariB h a y a n g k a r aK e p o l i s i a nR e p u b l i k DIndonesia, tanggal 1 Juli 2008lalu, sesungguhnnya adakeprihatian mendalam yangditujukan kepada institusikepolisian di negeri inikhususnya mengenai tindakankekerasan dan korupsi yangdilakukan oleh (oknum) anggotakepolisian. Dari tahunke tahun, perilakumenyimpang tersebutselalu terjadi danmencoreng nama baikkorps kepolisian.S a l a h s a t uperistiwa kekerasanoleh oknum polisi yangpaling fenomenal ditahun ini adalah saatm e n a n g a n id e m o n s t r a s imahasiswa UniversitasNasional (Unas) diPejaten, Jakarta, Sabtu(24 Mei 2008). Tindakankekerasan terjadi saatpolisi menyerbu masukke dalam kampus Unas.Sejumlah sepeda motor dansarana kampus dirusak polisi,puluhan orang luka-luka, dansebanyak 140 orang dibawa keMapolres Jakarta Selatan untukdiamankan dan dimintaik e t e r a n g a n . S e o r a n gmahasiswa, Maftuh Fauzy,beberapa hari setelah kejadianmeninggal dunia. Didugakematiannya akibat dipukulaparat polisi saat penyerbuanyang nahas tersebut.Fenomena kekerasanpolisi ini menarik untukdicermati. Kekerasan yangdilakukan oleh polisi di Unaspada akhirnya menambahcatatan buruk citra kepolisian dimata masyarakat. Selama tahun2007 sampai 2008, KomisiNasional untuk Hak AsasiManusia (Komnas HAM)mencatat ada 180 kasusMengenang korban kekerasan polisi dok:Raykekerasan yang dilakukan olehaparat kepolisian. Jumlah inilebih besar daripada tindakkekerasan yang dilakukan olehaparat Te ntara NasionalIndonesia (TNI) yang hanya 18kasus. Faktanya, kekerasantidak saja dilakukan antaraaparat polisi dengan wargamasyarakat yang harusnyadilindungi, namun juga antaraaparat polisi dengan aparatkeamanan lainnya (baca: TNI).Akibat kekerasan, tugasutama polisi yang seharusnyamelindungi dan mengayomimasyarakat kenyataannya justrus e b a l i k n y a . M e m b u a tmasyarakat tidak terlindungi dantidak nyaman jika bersentuhanlangsung aparat kepolisian.Te n t u n y a b u k a n s e c a r ainstitusional kepolisian yangbersalah, tetapi keberadaanpersonil yang melakukantindakan kriminal tersebut maut i d a k m a u t e l a hmencermarkan namabaik institusi.Kenapa polisib i s a s e d e m i k i a nb e r i n g a s n y a ?Setidaknya terdapat 2(dua) faktor munculnyaperilaku kekerasanyang dilakukan olehoknum polisi (AminSudarsono: 2007).P e r t a m a , f a k t o rpsikologis personal.Kompleksitas tugaspolisi di lapanganditambah penghasilanyang minim dapatmenyebabkan mereka mudahstres dan frustrasi. Selain tingkatancaman dan risiko pekerjaansangat tinggi, polisi bekerjaselama 24 jam per hari dan tujuhhari dalam seminggu tanpamengenal hari libur dan cuaca.Polisi dituntut untuk selaluberdisiplin tinggi, patuh padaperaturan yang berlaku dantunduk pada perintah atasan,cepat dan tanggap dalammengatasi berbagai masalah.EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200811

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAnasionalKondisi ini yang mendorongagresivitas polisi dalampenanganan sebuah perkara.K e d u a , f a k t o rk e b a n g g a a n k o r p s .Kebanggaan yang berlebihanseringkali menjadikan arogansikorps. Diakui maupun tidak,menjadi seorang anggotaKepolisian adalah sebuahprestasi bagi sebagian orang.Artinya, identitas tersebutadalah sebuah pencapaianyang dihargai tinggi. Dalamtradisi militer, dikenal istilahkorsa (kebersamaan) dankebanggaan korps. Pembelaanterhadap sesama anggotak o r p s a d a l a h b e n t u kkebersamaan itu. Kebanggaank o r p s i n i , j u g a s e r i n gmenyebabkan bentrokan antarelemen,misalnya antara TNIdengan Polri. Arogansi yangmuncul menjelma menjadiagresivitas yang memalukan.S e l a i n t i n d a k a nkekerasan yang dilakukan,rusaknya citra kepolisian jugadiakibatkan praktek korupsi dankolusi yang dilakukan olehaparat kepolisian. Fenomenakorupsi semacam ini dapatditemui dalam lingkup tugaspolisi yang berkaitan denganpenegakan hukum, pelayananm a s y a r a k a t , d a npenyalahgunaan wewenang.Persoalan korupsi dik e p o l i s i a n m e r u p a k a npersoalan yang tidak kunjungusai. Dalam sejarahnya, korupsidi tubuh kepolisian bukanlahbarang baru bahkan sudahmenjadi rahasia umum di manasemua orang sudah mahfum.Hasil penelitian ICW mengenaiproses pemgurusan Surat IzinMengemudi dan pola-polakorupsi di lingkungan peradilankhususnya di kepolisianmemperkuat bahwa korupsi dikorps Bhayangkara bukanhanya isapan jempol belaka.B e r d a s a r k a n h a s i lpenelitian ICW di enam kotabesar di Indonesia pada tahun2001, menemukan bahwakorupsi yang dilakukan olehoknum polisi biasanya terjadipada proses penyelidikan danpenyidikan suatu perkara.P e r m i n t a a n u a n g j a s a ,penggelapan perkara, negoisasiperkara, dan pemerasanmerupakan pola yang umumdilakukan oleh oknum anggotakepolisian.Terhadap dua persoalanbesar tersebut (kekerasan dankorupsi), dalam beberapakasus, harus diakui pihakkepolisian menindaklanjutisetiap pelanggaran yangditemukan dengan mengajukanpelaku ke Komisi Kode Etik danP r o f e s i P o l r i . N a m u nkenyataannya sidang komisi inis e r i n g k a l i m e m b e r i k a nkeistimewaan terhadap pelakudengan upaya menurunkanderajat dari pelanggaran yangdapat dipidana menjadi sebataspelanggaran administratifbelaka. Umumnya hanyadiberikan teguran keras, ditundakenaikan pangkatnya, atau yangpaling berat adalah dicopot darijabatannya.Upaya membuat jeraoknum polisi yang melakukankekerasan dan korupsi denganSebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat Polisi dituntut profesional dok:bbgmembawa ke proses hukumhingga pengadilan, dapatd i h i t u n g d e n g a n j a r i .Keberadaan polisi kasar dannakal sangat berbahaya, karenadapat merusak citra institusitersebut, menurunkan tingkatkepercayaan masyarakat (publict r u s t ) , s e r t a m e r u s a kakuntabilitas kinerja aparatkepolisian itu sendiri.Oleh karena itu merubahparadigma dari polisi yang kasardan korup menjadi polisi yangtegas namun santun serta bersihdari korupsi adalah tantanganpaling besar bagi Kapolri saat ini.P e r l u a d a p e r u b a h a nfundamental yang dilakukan diK e p o l i s i a n u n t u kmengembalikan kepercayaanmasyarakat. Fungsi kepolisianharus tetap ditempatkan sebagaisalah satu bagian pemerintahand i b i d a n g p e m e l i h a r a a nkeamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, danp e l a y a n a n k e p a d amasyarakat.**12EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

laporan khususANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAResolusi Konferensi Warisan Otoritarianisme“Demokrasi dan Tirani Modal”,Kampus Universitas Indonesia,Depok, 5-7 Agustus 2008elama tiga hari ini5 0 0 a k a d e m i s i ,intelektual, tokohd a n p e n g g e r a km a s y a r a k a t , Spemimpin dan aktivis organisasisosial dan politik dari kampungdan kampus berkumpul diFakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Indonesia.Diskusi yang meluas danmendalam dilakukan secaras e r e m p a k d a l a msebelas panel dand u a s e m i n a r ,pemutaran film danpertunjukan. Dalamtiga hari ini parap e s e r t am e m b i c a r a k a nbetapa Indonesia kiniberada di ambangkebangkrutan danbencana ekologisyang mengancamkeberadaan negeriini. Dibicarakan pulab e t a p a s t r a t e g iekonomi yang terusmengeruk kekayaan alam dinegeri kepulauan terbesar didunia ini sudah jauh melampauibatas. Di hulu negeri, hutanyang menjadi pemasok air terusdigunduli dengan kecepatanempat kali lapangan bola setiapmenit, sementara di hilirekosistem mangrove hanyam e n u t u p k u r a n g d a r isepersepuluh garis pantainegeri ini. Lebih dari sepertigadaratan negeri ini dikuasaisekitar seribu pemegang kuasapertambangan dan kontrakkarya. Sembilan dari sepuluhladang minyak dan gas bumidikuasai perusahaan lintasnegara sehingga hasilnya tidakpernah bisa dinikmati secaramaksimal oleh rakyat Indonesias e n d i r i . D a y a d u k u n glingkungan terus merosot dandalam beberapa dekademendatang jika tidak adalangkah drastis yang diambil kitaharus menghadapi kenyataanbahwa yang tersisa di negeri inihanyalah ampas.B e r g e m a s u a r aSoekarno yang tadi malamdibawakan dengan indah olehWawan Sofwan ketika dihadapan pengadilan kolonialpada 16 Juni 1930 mengatakan:Musnah buat selama lamanya!Musnah, musnahlah kekayaankekayaanitu buat selamalamanyabagi kami.Musnahlah buat selamalamanyabagi pergaulan hidupIndonesia, masukdalam kantong beberapapemegang andil belaka.Di dalam tata dan kelolaekonomi ini masyarakat hidupdalam keadaan carut-marut.Para pemegang kuasa justrumengutamakan pengerukansumber daya alam, memberik e m u d a h a n p a d a s e k t o rmanufaktur ringan dan pasaru a n g y a n g h a n y amengembalikan sedikit hasilkepada orang banyak dalambentuk upah dan pajak. Lebihdari 37 juta orangmasih hidup dalamkategori miskin, yangm a s i h h a r u sditambah lebih daritiga juga korbanbermacam bencana.Satu dari sepuluhorang Indonesiah i d u p t a n p apekerjaan. Merekay a n g b e k e r j asebagai buruh kiniharus menghadapiancaman dari pasartenaga kerja yangfleksibel. Sistemkontrak dan outsourcingmengancam keamanan kerjadan membuat jutaan orang hiduptanpa kepastian sementarap e n g u s a h a m e n i k m a t ik e u n t u n g a n b e r l i p a t . D ip e d e s a a n , p e t a n i y a n gmerupakan separuh pendudukI n d o n e s i a m e m b e r i k a nsumbangan besar terhadapp e r e k o n o m i a n t a p i t i d a kmendapat perhatian dandukungan serius.Dan Indonesia tidaksendirian. Ini adalah pola global.Ketimpangan makin menjadi diEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200813

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAera yang oleh pemikir penguasadengan pongah disebut “akhirdari sejarah.” Pendapatan dari500 orang terkaya di dunia jauhl e b i h b e s a r d a r i t o t a lpendapatan 500 juta penduduktermiskin. Sementara 2,5 milyarpenduduk miskin dunia hanyamemiliki 5% dari pendapatanglobal, 10% orang terkayamenguasai lebih dari 50% daripendapatan itu. Kesenjangankelas tidak lagi bisa ditutupi. DiIndonesia jumlah orang yangb e r t a h a n h i d u p d e n g a npendapatan kurang dari Rp20.000 per hari sudah melebihiseparuh, dan masuk ke dalamjajaran penduduk miskin dunia.Sementara 20.000 orangterkaya menguasai lebih dariseparuh pendapatan nasional.Akibat dari ketimpangan ini kitasaksikan setiap hari. Di Koja,Jakarta Utara, seorang ibumembakar diri bersama duaanaknya, sementara di JawaTimur, seorang anak gantungdiri karena tidak kuat menahanlapar. Dari seminar pemiskinandan kekerasan terhadapperempuan yang berlangsungk e m a r i n k i t a m e n d a p a tgambaran nyata bagaimanaperempuan dan anak menjadikorban utama ketika negarat i d a k l a g i m e n j a l a n k a ntugasnya, yakni menjaminkesejahteraan rakyat.P a n e l - p a n e l y a n gmembahas masalah ekonomidalam konferensi ini melihatbahwa akar persoalan yang kitah a d a p i s e k a r a n g d a p a tditelusuri dari kegagalanmelakukan pembalikan historis(historical reversal) terhadapstruktur ekonomi kolonial.Kelahiran Orde Baru justrumenjadi basis bagi dibukanyaIndonesia sebagai “surga bagipara investor.” Undang-undangbaru di bidang penanamanmodal asing, kehutanan,p e r t a m b a n g a n d a n j u g aketenagakerjaan membuat tatadan kelola ekonomi menjadisandera dari perusahaanraksasa multinasional, lembagakeuangan internasional dansegelintir komprador yang turutmenikmati ketimpangan ini.Negara sepertinya tidak punyakedaulatan untuk menentukankebijakan. Modal internasionalt i d a k h a n y a m e n g e r u kkeuntungan dari kebijakan yangdibuat tapi juga menganjurkanagar pemerintah mengurangitanggung jawabnya untukm e l i n d u n g i d a nmensejahterakan rakyat.Kekuasaan korporasi yang tidakterbatas membuat semuabidang kehidupan digerus olehkepentingan mencari untung. Dititik inilah modal menjadi tirani.Perekonomian yangsangat bergantung padapembiayaan luar negeri inimenghasilkan warisan utangyang luar biasa. Hingga Januari2008 outstanding Surat UtangNegara hampir menyentuhangka Rp 900 trilyun sementarautang luar negeri tercatat US$79 milyar. Pembangunandiarahkan untuk menutup defisitanggaran yang sudah nyatatidak berhasil mengatasi krisistapi justru membuat krisissemakin mendalam. Subsidid a n p e n g e l u a r a n s o s i a ldibuntungi agar pemerintahpunya cukup uang untukmembayar utang. Korupsi yangsudah sampai taraf memuakkanmembuat sedikit dana yangtersisa tidak pernah bisadigunakan secara efektif untukmelakukan perbaikan. Stolenasset yang mencapai ratusantrilyun tidak pernah bisadisentuh, sementara kasuspencurian baru pun seperti sukardielakkan. Desentralisasikekuasaan membuat munculnyapredator baru di tingkat lokalyang justru membuat perubahansemakin sulit dilakukan.Para pemegang kuasasepertinya tidak menyadaribahwa krisis yang menyeluruhini tidak hanya mengancamperekonomian Indonesia tapijuga keberadaan Indonesiasebagai sebuah political project.Tirani modal membuat ruanghidup semakin sesak. Ruangpublik pun semakin berkurangsehingga kreativitas dan dayakritis tidak dapat berkembang.Lembaga negara dikuasai olehpenganjur neoliberalisme yangjustru mendekatkan pasardengan negara. DPR setiapminggu menghasilkan satu14EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

laporan khususANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAundang-undang baru yangmemudahkan jalan modal untukmenguasai negeri ini. Birokrasidiatur sedemikian rupa dibawah panji-panji reformasi dangood governance sehinggatanggap terhadap kebutuhandan kepentingan modal. KetikaBank Dunia memberi jutaandolar kepada DPR untukmenyusun undang-undangsumber daya air, kita tahubahwa undang-undang itu tidakakan mewakili kepentinganrakyat banyak. Dan yang lebihmenyedihkan: uang jutaan dolaritu adalah pinjaman yang harusdibayar kembali oleh rakyatmelalui pajak dan pungutanlainnya. Artinya rakyat harusm e m b a y a r m a h a l u n t u kkebijakan yang merugikandirinya.D e m o k r a s i y a n gterpusat pada pemilihan umumatau electoral democracy hanyamemberi kesempatan padakekuatan neoliberal danpredatoris untuk bergantianmenguasai lembaga-lembaganegara di pusat maupundaerah. Hasil dari pertarunganini adalah kombinasi yang amatburuk: liberalisasi di bidangekonomi dan konservatif dibidang politik. Kemunculanpejabat dan anggota DPR dipusat dan daerah dari kalanganakademik maupun gerakans o s i a l b e l u m m a m p umengimbangi kecenderungani n i , a p a l a g i m e m b a w aperubahan yang berarti.Konferensi ini tentu tidakhanya membicarakan masalah,tapi juga berbagai ide danp r a k t e k a l t e r n a t i f y a n gbermunculan di seluruh negeri.Dan di tengah pemiskinan yangmakin menjadi, ancamansektarianisme dan perpecahanyang bisa berakibat runtuhnyasocial fabric, dan dominasimodal di segala bidang, kitaberkeyakinan bahwa alternatifitu ada.I n d o n e s i a a d a l a hmasyarakat majemuk. Karenaitu kiranya tidak ada rumus atauresep tunggal yang secaramenyeluruh dapat mengatasitumpukan masalah yangdemikian bervariasi, baik darisegi geografis maupun sektoral.K o n f e r e n s i i n i b e r h a s i lmengidentifikasi sejumlahprinsip dan ruang di manaalternatif yang majemuk inidapat berkembang. Prinsipdasar yang penting adalahmengakhiri atau memutusketergantungan terhadap modaldan pasar. Kepercayaan butapada mekanisme pasar danneoliberalisme yang merajalelad a l a m t a t a d a n k e l o l aperekonomian Indonesia harusditinggalkan, dan diganti denganpemikiran dan kebijakan yangberpihak pada rakyat danmengutamakan kesejahteraan.A d a t i g a k a t ak u n c i d i s i n i : k e a d i l a n ,keberlanjutan dan kemakmuran,yang berporos pada kedaulatan,artinya kuasa dan kendali yangefektif untuk menentukan nasibsendiri.Negara juga harusmengambil keputusan politiku n t u k m e n g a k h i r ik e t e r g a n t u n g a n p a d apembiayaan luar negeri,mengupayakan penguranganu t a n g l u a r n e g e r i , d a nmemegang kendali penuh dalamkebijakan fiskal dan moneter.Dominasi lembaga keuanganinternasional dan perusahaanm u l t i n a s i o n a l d a l a mmenentukan kebijakan ekonomiIndonesia harus diakhiri.Penjualan aset negara untukmenutupi defisit anggaran harusdihentikan segera dan rencanapengembalian aset yang sudahdijual harus segera disusun.Perencanaan dan pelaksanaanpembangunan infrastruktur disektor energi mutlak diperlukanu n t u k m e n g u r a n g iketergantungan pada minyakdan gas, yang menjadi blokpengeluaran sangat besardalam anggaran belanja negara.N e g a r a h a r u smengupayakan kedaulatanpangan dengan meningkatkanproduksi pertanian untukkeperluan konsumsi di dalamnegeri. Impor bahan makananpokok, terutama beras, kedelai,jagung dan gula harus dikurangi.Distribusi kebutuhan pokokharus ditangani badan khususyang melibatkan masyarakatluas dan tidak dapat diserahkankepada mekanisme pasar. Upahdi segala sektor harus dinaikkanEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200815

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan khususuntuk meningkatkan daya beli,dan sistem pajak yang adildiberlakukan secara efektifuntuk mengurangi kesenjanganyang makin menjadi. Tidak adaalasan bagi negara untukm e m b i a r k a n s e b a g i a np e n d u d u k m e n i k m a t ik e m e w a h a n y a n g s u k a rdibayangkan di negara majusekalipun sementara mayoritasp e n d u d u k h i d u p d a l a mpenderitaan. Kepastian kerjaharus ditegakkan denganmenghapus informalisasi kerjayang hanya merupakan strategipengusaha untuk mendapatkeuntungan berlipat.Prinsip dasar dariperubahan arah pembangunanini adalah “untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat.”Karena itu keterlibatan rakyats e c a r a l a n g s u n g d a l a mpembuatan dan pelaksanaanperekonomian menjadi mutlakdiperlukan. Prinsip ini padagilirannya menuntut perubahandalam sistem politik Indonesia.Demokrasi perlu diperdalamd e n g a n b e r m a c a mbentuk demokrasi langsungyang lebih partisipatoris danmenjamin keterwakilan semuaunsur masyarakat, yang tidakterlihat (invisible) dalamdemokrasi elektoral. Kontrolt e r h a d a p p e l a k s a n a a ndemokrasi elektoral harusditegakkan, mulai dari sistempemilihan umum, pembiayaanpartai politik sampai demokrasiinternal partai politik itu sendiri.Dengan langkah-langkah ini kitabisa berharap terjadinyapeningkatan kualitas demokrasiyang menjamin keterwakilan,lebih menampung yang padag i l i r a n n y a m e n g h a s i l k a nkebijakan yang berkualitas.Lembaga-lembaga negarah a r u s d i b e b a s k a n d a r ikepentingan predatoris dann e o l i b e r a l d e n g a nmenempatkan penyelenggaranegara yang bisa berpikir di luarparadigma dominan danbersedia menantang tiranimodal.Perubahan ini tidakmungkin berjalan jika hanyab e r l a n g s u n g d i t i n g k a tkebijakan. Pemberhalaanhukum seolah kebijakan yangbaik akan menghasilkan praktekyang baik pula juga harusd i t i n g g a l k a n . P e r u b a h a nk e b i j a k a n h a r u s d i s e r t a idukungan masif dari berbagaiu n s u r m a s y a r a k a t u n t u kmemastikan bahwa perubahanyang diharapkan munculsebagai akibat dari keluarnyakebijakan tertentu, memangterjadi. Dan lebih jauh, politikpengetahuan dan perumusankebijakan semestinya bertolakdari praktek-praktek alternatifterhadap tirani modal yangberlangsung di berbagai tingkatdan sektor. Aliansi antarak e k u a t a n - k e k u a t a n y a n gmengupayakan alternatif yangbersifat lintas-sektor perludibangun dan diperkuat.Kenyataan bahwa UniversitasIndonesia menjadi tuan rumahbagi konferensi ini yangdiselenggarakan bersamakalangan ornop, gerakan sosialdan intelektual, menjadi buktibahwa aliansi seperti itu bukanhanya mungkin, tapi sudahterjadi.Kombinasi dari berbagaibentuk perjuangan di berbagaitingkat dan kalangan harusdipikirkan secara sungguhsungguh,dan konferensi ini barum e m b u k a j a l a n d e n g a nmempertemukan berbagaikalangan dalam satu forum yangmenghasilkan kesepakatanbersama. Kunci keberhasilandari strategi untuk membangunalternatif ini adalah kehadirancritical mass, yang merumuskan,melaksanakan dan mengawalagenda perubahan ini. Tingkatpartisipasi yang sangat tinggidalam konferensi ini kiranyamenjadi tanda yang baik bahwakita sedang bergerak ke arah itu.16EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

daerahANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAPemekaran Daerah di Papua:Bertemunya Dua KepentinganOleh Amiruddin al Rahab(Peneliti Politik dan Hak Asasi Manusia di ELSAM)da dua cara untukm e m a h a m ig e l o m b a n gpemekaran provinsidan kabupaten di APapua. Cara pertama adalahmelihat gejala ini sebagai upayaekploitasi kesempatan yangd i b u k a p e m e r i n t a h p u s a t(desentralisasi) oleh tokoh-tokoh1Papua. Penjelasannya adalahpara tokoh-tokoh Papua melihatadanya peluang beranjak ke atass e j a k d i b e n a r k a n n y aPapuanisasi birokrasi. Artinya,kini dan saat ini merupakankesempatan terbesar dari tokohtokohPapua untuk menjadi elit didaerahnya sendiri. Meningkatnyaekploitasi kesempatan iniberbanding lurus dengan kiansempitnya peluang tokoh-tokohPapua untuk menjadi elit di2daerah lain.Cara kedua adalahmelihat gejala itu sebagai upayaPemerintah Indonesia untukmenghentikan laju kristalisasii d e n t i t a s p o l i t i k P a p u a .Penjelasannya adalah otoritaskenegaraan Indonesia ketakutansejak Presidium Dewan Papua3(PDP) mampu hadir sebagaiwadah tandingan terkuat bagiotoritas pemerintah Indonesia(1999-2003) karena berhasilm e n g h i m p u n d a nmentransformasikan perlawananPapua yang sporadis menjadip e r l a w a n a n y a n gterinstitusionalisasi. Pilihan yangtersedia bagi otoritas Indonesiadalam situasi seperti itu adalahmelumpuhkan institusionalisasitersebut dengan mengeksploitasikecendrungan politik Papua prakehadiranPDP, yaitu politikdengan sentimen kewilayahan4yang penuh warna etnik. Hasilakhirnya adalah Papua bukan lagisatu-kesatuan identitas politik,melainkan hanya kapling-kaplingadministrasi pemerintahan yangberhimpit dengan batas-batas.5wilayah sukuDari dua arus besar itumaknanya adalah sentralisasikekuasaan di tangan birokrasi(khususnya Depdagri) tetapberjalan mulus di Papua. Sebabdari puluhan Kabupaten yangdibuat tidak ada perubahan apap u n d a l a m p e n g e l o l a a np e m e r i n t a h a n d i P a p u a .Semuanya tetap mengindukkepada Mendagri. Hal ini terjadikarena di setiap Kabupaten yangdibentuk tidak ada persiapansama sekali untuk menjalankanpemerintahan secara mandiri.Contoh: Kabupaten Mimika yangberjalan tanpa DPRD selama 4tahun. Artinya dalam artian apapun pemerintahan di Kabupaten-Kabupaten baru itu di Papuasesungguhnya lumpuh. Yang adahanyalah Jabatan Bupati saja.Bagaimana memaknaibertemunya dua fenomena yangsaling menguntungkan antaratokoh Papua dengan pemerintahpusat tersebut dalam masalahmasalahHAM di Papua?Pertama, kedua fenomena itum e n g g e s e r m a s a l a hketidakadilan hubungan pusatdan daerah menjadi persoalaninternal Papua sendiri yaitu antarapro-pemekaran atau tolakpemekaran. Artinya masalahpokok dalam kesenjanghubunganpusat dan daerah yang telahm e n y e b a b k a n t e r j a d i n y arangkaian pelanggaran HAM dankejahatan kemanusian tersingkirdari arena politik dan digantikanoleh pertarungan antar tokohP a p u a s e n d i r i d a l a mmemperebutkan restu Jakartaguna mendapat jabatan Bupatidan atau Gubernur. Artinya,masalah Papua saat ini hanyasekadar masalah perluasanbirokrasi (khususnya birokrasiDepdagri). Istilah indah tapim e n i p u u n t u k i n i a d a l a h“ p e m e k a r a n a d a l a h u n t u kmendekatkan pelayanan padamasyarakat.”Kedua, fenomena itu jugamenyingkirkan isu keadilan danhak asasi manusia dari arenap o l i t i k . K h u s u s n y a i s upertanggungjawaban. Artinyapemerintah pusat langsung atautidak langsung menjadikanj a b a t a n - j a b a t a n b a r u d iKabupaten-Kabupaten baru ataudi Provinsi untuk meredam animoo r a n g - o r a n g m e n u n t u tpertanggungjawaban. Orangorangkemudian lebih sibuk danmenghabiskan energi untukmerancang, mempersiapkan danm e n d u k u n g p e m b e n t u k a nK a b u p a t e n a t a u P r o v i n s ik e t i m b a n g m e n g a d v o k a s imasalah HAM. Implikasinyaseluruh kekeliruan dan kesalahandi masa lalu tidak dijadikanpelajaran untuk perbaikan kedepan. Dengan sendirinyamasalah pokok di Papua kiniwacananya telah bergeser darimasalah hubungan pusat dandaerah menjadi masalah pro ataukontra-pemekaran.Dari gejala pemekaranseperti di atas, kesimpulanpertama yang dapat kita ambiladalah terjadinya kerjasama yangEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200817

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAdaerahsaling menguntungkan antaratokoh-tokoh Papua dengan6kepentingan pusat. Siapa tokohtokohPapua tersebut? Sebagianbesar adalah elit-elit lama yangtelah menjadi perpanjangantangan birokrasi serta orangorangbaru yang telah menikmatijabatan dalam sepuluh tahun7belakangan ini. Singkatnyamereka adalah bagian utuh darikekuatan politik masa lalu yangmemperbaharui diri dengan gaya8politik baru. Sementara orangoragpusatnya adalah tokohtokohyang masih denganp a r a d i g m a l a m a d a l a mmengelolah Indonesia. Baik yangdatang dari dalam birokrasiDepdagri sendiri mau pun yang9datang dari partai-partai politik.K e s i m p u l a n k e d u a ,hilangnya aktor-aktor politik barudari panggung politik Papua.Aktor politik baru yang sayamaksudkan adalah aktor politikyang menjadi tandingan bagipolitik birokrasi lama yaitu PDPdan DAP. Ketika kekuatan baru inikehilangan pengaruh, makapolitik di Papua kembali ke kultur,s t r u t u r d a n a k t o r l a m a .Implikasinya tidak ada kekuatanpenyeimbang atau tandingan diP a p u a s a a t i n i d a l a mmenghadapi gelombang tsunamipemekaran ini. Dapat kitapastikan gelombang pemekaranprovinsi dan kabupaten di Papuadalam tahun-tahun mendatang(khususnya setelah Pemilu)a k a n m e m b e s a r. S e l u r u hp e m e k a r a n d a n r e n c a n apemekaran Kabupaten ditujukan10untuk membentuk provinsi baru.K e s i m p u l a n k e t i g apemekaran kabupaten danbirokrasi menjadi bahaya besarbagi rakyat dan masa depanPapua sendiri. Bahaya pertamaSDA Papua akan dikuras hanyauntuk membiayai birokrasi danjabatan. Anggaran Daerah hanyaakan habis untuk biaya rutinkepegawaian. Kedua, Papuabetul-betul akan menjadi kaplingka p l i n g y a n g a k a ndiperdagangkan oleh para warlord baik kepada investor mau11pun pada patron politik di pusat.Ketiga, birokrasisasi akanmenekan masyarakat sedemikianrupa sehingga menghilangkanruang untuk menikmai demokrasisecara substantif.J i k a d i b a n d i n g k a ndengan Aceh, bahaya pemekarandi Aceh tidak seberbahaya diP a p u a . S e b a b a d a f a k o rdeterminan yang menentukany a i t u b e r h a s i l n y a G A Mm e n g a m b i l a l i h s e b a g i a nkekuasaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten. Dari 21Kabupaten/kota, GAM saat initelah memenangi Pilkada di 9Kabupaten sekaligus Provinsi.Selain itu partai-partai politiksentralis Jakarta mendapat lawansetimpal yaitu partai lokal. Dalamp e m i l u 2 0 0 9 n a n t i b e s a rkemungkinan partai lokal meraihsuara 40% atau lebih di DPRA.A r t i n y a m o d a l i t a s u n t u kmendorong perubahan politikmenjadi berbeda dari struktur dankultur politik masa lalu di Acehjauh lebih besar ketimbang diPapua.Jika gerakan menuntutpembentukan Provinsi ALA-KotaKabupatenKeterangan:ABAS dicermati maka sangattampak secara gamblang bahwaitu gerakan dari kekuatan masalalu dan sangat elitis Secara politiksulit berkembang karena sangatterbatas. Fenomena pilkada AcehSelatan beberapa bulan lalu yangdimenangkan oleh calon Bupatidari GAM bisa jadi contoh.Kembali ke pemekaranPapua, saat ini telah dan sedangterjadi kompetisi terbuka antaratokoh-tokoh Papua dalammemperebutkan kedudukan.Kompetisi terbuka ini membuatpertarungan politik meninggi dantak tertutup kemungkinan keras kedepan. Dalam pertarungan ituterlibat sesama kekuatan lama,sebab kekuatan baru (PDP)tersingkir dari arena. Hal yangd i p e r e b u t k a n a d a l a hmelimpahnya uang di Papua yaitusekitar Rp. 28 T pertahun denganjumlah penduduk keseluruhanhanya 2,5 juta jiwa. Jadi politikPapua ke depan lebih diwarnaioleh persekongkolan jahat antarapara politisi lokal dengan parapolitisi di DPR-RI (DPP Partai)dengan calo para mantan petinggimiliter atau birokrat.Tabel Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kota di Papua (1998-2008)1998 1999 2002 / 2008 20082003 (Papua) (IJB)1 2 2 1 19 12 27 25 81. Tahun 2003 Provinsi Papua pecah jadi 2 provnsi. Saat ini provinsiIJB menunggu Pembentukan 4 kabupaten baru (Pegunungan12 13Arfak, Maibrat, Tambrauw dan Manokwari Selatan). Tahun2008 bulan Juni di Provinsi Papua diresmikan 6 kabupaten baru14di daerah pegunungan tengah.2. Dalam 10 tahun perkembangan jumlah bupati 350% dari 10menjadi 35 lima. Artinya ada tersedia 700 sampai 750 kursi diDPRD Kabupaten. (Anggota DPRD Kabupaten di Papua antara20-30 kursi)3. Kursi terbesar diduduki oleh Golkar dan PDIP. Komposisianggota DPRD rata2 60% pribumi, 40% pedatang18EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

daerahANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIACatatan:1. Jaap Solossa ketika menjelang akhirmasa Jabatannya pernah menggagaspembagian Papua jadi 5 provinsi yaitu,Papua Bagian Barat, Teluk Cendrawasih,M a m t a ( P a p u a b a g i a n Ti m u r ) ,Pegunungan Tengah, dan Papua BagianSelatan.2. Sejak menguatnya lokalitas identitas diIndonesia seiring dengan desentralisasi,bisa dikatakan hampir tidak adakesempatan bagi tokoh-tokoh Papuauntuk menjadi elit seperti Bupati atauGubernur di daerah lain.3. Jika disimak dengan teliti sejarahpermintaan pemekaran sejak tahun akhirtujuh puluhan dan awal 80-an yangdipelopori Gubernur Papua (Irian Jaya)almarhum Busyiri Suryowinoto yangmelibatkan (Michael Menufandu,Obednego Rumkorem dan MartinusHoway) dan 6 anggota DPR/MPR-RIantara lain MC Da Lopez, lzaac Hindom,lzaac Saujay, Mochammad Wasaraka, danSudarko dapat ditarik satu kesimpulanspekulatif bahwa selama itu tidak adaancaman yang signifikan di Papua.Maknanya adalah gerakan OPM meskipun bersenjata tidak cukup signifikanmengubah tindakan politik pemerintahpusat. Ketika PDP berhasil melibatkanmassa dengan melintasi semua sekat diPapua baru pemerintah mengubahposisinya menyetujui pemekaran. Hal ituterjadi tahun 2001. Pemekaran intensiftahun 2002 untuk kabupaten.4. yaitu pada tahun 1999, Gubernurprovinsi Irian Jaya Freddy Numberimengusulkan pemekaran provinsi menjaditiga provinsi dengan melakukanpemutahiran data hasil penelitian TimDepartemen Dalam Negeri tahun 1984.Namun setelah dikeluarkan UU no. 45tahun 1999, DPRD Provinsi Papua denganSK No. 11/DPRD/1999 tertanggal 16Oktober 1999 menolak pemekarantersebut atas desakan rakyat Papua.5. Ka BIN Hendro Priyono menyatakan“pemekaran juga dilatarbelakangi aspekkeamanan. "Kalau kita bagi semakin kecil,kan kita juga akan semakin mudah dalamkontrol, supervisi, mengamankan rakyatdan menyejahterakan masyarakat,"Kompas, 19/2/20036. Contoh Decky Asmuruf mantan SekdaPapua masa J Solossa Gubernur dan JohnPiet Wanane yang sebentar lagi pensiundari jabatan bupati kabupaten Sorongmendeklarasikan Propinsi Papua BaratDaya, mengkalim Kabupaten Sorong, KotaSorong, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Sorong Selatan, danKabupaten Teluk Bintuni sebagai bagiandari wilayahnya. Upaya Asmuruf iniditentang oleh Jimmy Idji ketua DPRDPapua Barat.7. Contoh pejabat baru yang berburupemekaran adalah para Bupati dariKabupaten Pegunungan Bintang,Yahukimo, Tolikara, Jayawijaya, danPuncak Jaya minta disatukan menjadiProvinsi Pegunungan Tengah. Dipeloporioleh Bupati Pegunungan BintangWellington Wenda. Para Bupati inimelakukan kasi Walk Out ketika ada rapatkordinasi pembangunan se Papua yangdigagas oleh Gubernur Barnabas Suebubulan Februari 2008. Para bupati ini adalahKader Golkar di Papua. KOMPAS 20February 2008. 13 Mei 2008 Ketua PanitiaPemekaran Provinsi Papua TengahAndreas Anggaibak (mantan Ketua DPRDMimika, Sekretaris Panitia PemekaranProvinsi Papua Tengah Drs HironimusTaime, kembali mendelekrasikanpendirian Provinsi Papua Tengah.8. Simak argument Jhon RG Djopraitentang perlunya tiga provinsi di Papua.“Dari segi politik, pembagian ProvinsiPapua menjadi 3 wilayah provinsimemberikan kesempatan kepada tigaputra Papua yang terbaik untuk menjadigubernur setelah melalui prosespemilihan oleh rakyatnya.” Sinar Harapan,5/3/03. Bupati Merauke Johanes GlubaGebze yang telah habis masa jabatannyamenyokong pemebentukan PapuaSelatan.9. EE Mangidaan sangat mendukungpembentukan Papua Selatan. EEMangidaan adalah mantan Pangdam diPapua, saat ini salah satu ketua PartaiDemokrat dan anggota Komisi II DPR RI.10. Rapat paripurna DPR-RI, Selasa(22/1/2008) telah mengsahkan RUUpembentukan provinsi baru di Papua, diantaranya, Pembentukan Provinsi PapuaSelatan, Papua Tengah, Papua BaratDaya dan Papua Barat. Kepntingan partaipartaipolitik terlihat dalam rencana ini.11. Dari segi ekonomi, ketiga wilayahmempunyai potensi sumber alam yangsama, yaitu pertambangan. Kalau wilayahTengah ada PT Freeport; di wilayah Baratada Pertamina dan Proyek Tangguh-BP;di wilayah Timur ada juga tambangTembaga/Emas di Okisibil (PT Inggold)dan minyak bumi (PT Connoco) di KouhTanah Merah. Pembagian tiga provinsiPapua dikapling sesuai keberadaanperusahaan pertambangan.1 2 . D i g a g a s B u p a t i M a n o k w a r iDominggus Mandacan sebab telah habismasa jabatan Bupati (dua periode)13. Digagas oleh John Piet Wanane,bupati Sorong demi merealisasikanPapua Barat Daya.14. Pembentukan keenam kabupatenbaru ini pernah diveto oleh Gubernur BasSuebu diawal masa jabatannya. NamunSuebu kalah dalam percaturan politik lokalPapua sehingga ke 6 Kabupaten ini mulusterbentukEDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200819

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAperspektifTragedi UNAS danAksi Brutal Aparat KepolisianOleh Engelbertus Wahyudi(Mahasiswa FISIP Universitas Nasional)encana pemerintahu n t u k m e n a i k a nh a r g a B B Msebenarnya telahd i p r e d i k s i o l e h Rmasyarakat karena beberapabulan sebelum BBM naik,p e m e r i n t a h b e r u p a y amenggunakan cara-cara alternatifuntuk mengurangi pemakaianBBM di tingkat domestik sepertiprogram konversi minyak tanah kegas, pembatasan penggunaanBBM serta penggunaan smart carddi setiap kendaraan beroda empat.Namun cara-cara pemerintah inikurang begitu efektif danmenimbulkan banyak kritik.Gelombang perlawanan darim a s y a r a k a t k h u s u s n y amahasiswa untuk menyuarakanPukul(WIB)penolakan terhadap kebijakanpemerintah untuk menaikan hargaBBM terjadi di mana-mana.Berbagai unjuk rasa menentangkenaikan bahan bakar minyakdigelar baik di Jakarta maupun diberbagai daerah di tanah air. Unjukrasa cenderung menjurus anarkisketika pengunjuk rasa dan polisiseringkali saling dorong.Situasi semakin memanasketika beredar kabar bahwa BBMakan naik hampir 28,7% dan akandiumumkan oleh DepartemenKeuangan pada pukul 22.00 WIB.Menyikapi ini, kampus UniversitasNasional (UNAS) Jakartameneriakkan penolakan terhadapkenaikan harga BBM denganberdemonstrasi di depan kampus.Polisi dalam jumlah besarKejadiandidatangkan untuk mengamankanaksi tersebut, situasi memanas dansaling lempar antara petugas danmahasiswa akhirnya tidak dapatdihindari. Botol, batu, dan bommolotov beterbangan, bentrokanberlangsung hingga subuh. Polisimenyerbu dan mengejar parademonstran hingga masuk ke arealkampus. Lebih dari 100 mahasiswadan mahasiswi Unas dibawa kekantor polisi. Tak hanya itu,sejumlah fasilitas kampus yang adadi Pejaten, Jakarta Selatan inihancur. Pecahan kaca dan batuberserakan di mana-mana, jugabeberapa mobil serta sepeda motorrusak. Berikut ini adalah kronologiskejadian yang terjadi pada tanggal24 Mei 2008 di Kampus UniversitasNasional:Keterangan21.00 Sejumlah mahasiswa UNAS memulai unjuk rasa di halaman kampus UNAS(taman kotak- samping gedung blok I)Orasi dan menyalakan lilin21.4022.0022.3522.45Masa (mahasiswa) bergerak ke depan kampus UNASMasa (mahasiswa) bergerak menuju pertigaan jalan kampus UNAS sambilberorasiMasa (mahasiswa) kembali ke depan kampus UNASMasa aksi membakar ban di depan kampusDi pertigaan sudah ada sekitar 5 mobil patroli polisi.Diikuti polisiPolisi mulai merapat dan jumlahnya bertambah22.50 Terjadi keributan dengan polisi Masa (mahasiswa) di bantu warga sekitar, memukul mundurpolisi sampai ke pertigaan jalan kampus UNAS. Polisibertahan di pertigaan dan halte.Beberapa warga bernegosiasi meminta polisi membubarkan diri dan23.52mahasiswa UNAS agar masuk ke kampus05.20 Polisi menyerang kampus dengan atribut lengkap dan melepaskan tembakanserta gas air mata ke dalam kampus. Sedangkan mahasiswa bertahan didalam kampus dan melakukan perlawanan dengan melemparkan batu, botol,dan apapun yang ada di sekitar mereka.06.02 Polisi mendapat komando untuk masuk ke kampus UNAS. Dan mulaimendobrak pagar kampusTidak ada satu pun mahasiswa yang menggunakansenjata tajam. Mahasiswa berusaha menyelamatkan dirihingga naik ke atap genteng tetapi tetap dikejar oleh polisiAda dua komando berbeda. Yang di depan tembok UNASmengomandokan untuk tidak masuk ke kampus,sedangkan yang di depan pagar kampus menyuruh polisiuntuk masuk ke kampus.06.23 Polisi menangkap seorang mahasiswa yang sudah mengalami luka robek danbocor di kepala. Kemudian polisi memukuli beberapa satpam UNAS dan jugamemukul wartawan yang sedang meliput.Polisi sudah ada di dalam kampus.20EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAperspektif06.37 Masa (mahasiswa) melakukan aksi duduk diam di lapangan UNAS, tandabahwa aksi sudah selesai, namun sayangnya polisi memukuli paramahasiswa dan menelanjangi mereka, serta mengambil barang barang milikmahasiswa.07.03 Semua mahasiswa dibawa ke dalam mobil tahanan Banyak mahasiswa yang hanya tidur di sekretariatmahasiswa dan yang sedang bersiap untuk acara Wisudaikut dibawa, bahkan ada mahasiswa yang baru datang kekampus untuk kuliah juga dibawa.07.25 Situasi kampus mulai kondusif. Unas terlihat porak-poranda denganpecahan kaca, botol, batu, bangku dan meja perkuliahan bertebaran dimana-mana. Motor, mobil serta fasilitas kampus lainnya hancur. Darahberceceran di ruang kuliah dan menempel di dinding.Ada 5 orang tentara menggunakan topi rimba berjaga didepan kampusDari sekian banyak universitasyang melakukan aksi pada tanggal23 Mei 2008, UNAS lah yang palingparah terkena serangan yangdilakukan oleh aparat kepolisian.Polisi melakukan penyerbuanterhadap mahasiswa UNAS hinggake dalam kampus dan melakukanpengrusakan serta penjarahanterhadap fasilitas kampus danbarang-barang milik mahasiswa.Diperkirakan total kerugian yangdiderita UNAS mencapai Rp. 600juta. Itu didapat dari kerusakan 65motor, tiga unit mobil, sertapecahnya kaca dan pintu di gedungrektorat, gedung akademi, dangedung kuliah serta meja danbangku perkuliahan. Kerusakanjuga terjadi pada gedung serbaguna, komputer dan klinikkesehatan, pagar, anjungan tunaimandiri (ATM), majalah dinding,rambu-rambu, dan peralatankantor. Selain itu, ada beberapatelepon seluler mahasiswa yanghilang. Dalam aksi itu juga, tercatatada 148 mahasiswa yangditangkap oleh pihak kepolisian.Mahasiswa Unas yang ditangkapada 100 orang, 89 laki-laki dan 11perempuan. Alumni Unas 6 orang,2 perempuan dan 4 laki-laki.Sedangkan mahasiwadari perguruan tinggi lain yangditangkap sebanyak 11 orang, 1laki-laki dan 10 wanita. Selain itu,ada juga 15 masyarakat umumyang ikut dalam aksi tersebut. Darikeseluruhan jumlah itu, ada 15mahasiswa yang mengalami lukaringan dan luka berat. Yang palingfatal adalah 1 orang mahasiswameninggal dunia.Mahasiswa Unas yangmeninggal itu bernama MaftuhFauzi. Ia ditangkap pada tanggal24 Mei 2008 dan dikeluarkan dariPolres Jakarta Selatan padatanggal 1 Juni 2008. Ia meninggaldunia pada hari Jumat, 20 Juni2008 akibat dari tindakan represifaparat kepolisian dengan caradipukul dengan tongkat danditendang di bagian kepala,bibirnya pecah, punggung memardan tangan bengkak. Maftuh Fauziditahan selama 10 hari di PolresJakarta Selatan (termasuk daftar31 orang). Akibat pemukulan ituluka jahitan di kepala mengalamiinfeksi sehingga cairannyamempengaruhi otak dan adapembekuan darah di otak bagianbelakang. Sebelumnya korbansempat dirawat di Rumah Sakit UKItanggal 10-17 Juni 2008, kemudianatas desakan mahasiswa kepadarektorat agar dilakukan perawatanyang lebih intensif, maka korbandipindahkan ke RSPP (RumahSakit Pusat Pertamina) padatanggal 17 Juni 2008. Korbanakhirnya menghembuskan nafasterakhir pada tanggal 20 Juni 2008.Penyerbuan brutal dantidak berperikemanusiaan yangdilakukan oleh polisi terhadapcivitas akademika UniversitasN a s i o n a l ( U n a s ) J a k a r t amerupakan wujud paling nyata darikebrutalan aparatur negara (polisi)dalam menyikapi kebebasanberpendapat dan Berekspresi.T u g a s k e p o l i s i a n a d a l a hmengamankan aksi agar dapatberlangsung dengan damai bukanmelakukan penyerbuan denganbrutal. Mereka membungkam danm e n g k o o p t a s i d a y a k r i t i smahasiswa dengan tindakantindakanrepresif. Negara dana p a r a t u r n y a ( p o l i s i ) t e l a hmengubur amanat reformasi yangmenjadi cita-cita bangsa Indonesia.Tragedi ini juga Sekaligusmembuktikan bahwa belum adanyaperubahan yang komprehensif didalam tubuh Polri padahal polisisedang berbenah diri menjadi polisimandiri yang profesional dan bukanmenjadi alat kekuasaan, melainkanalat keamanan negara sebagaipenegak hukum, pelindung danpelayan masyarakat (Pasal 5 UUKepolisian Nomor 2 tahun 2002).Jadi, polisi harus mengayomiseluruh masyarakat dan bukanmemihak penguasa yang sedangpunya persoalan dengan kebijakanBBM.Atas nama apa pun,menyerbu mahasiswa yang takbersenjata, mengobrak-abrikkampus dan fasilitasnya, memukulimahasiswa, dan sebagainya adalahtindakan yang tidak dapatdibenarkan dan harus diselesaikansecara hukum. Benar yangdikatakan Menko PolhukamWidodo AS bahwa demi penegakanhukum, polisi berwenang masukkampus. Tetapi dalam kondisiseperti apa? Kampus adalahwilayah privat, sama seperti instansipemerintah yang tidak serta mertadapat dimasuki polisi denganalasan ada dugaan pelanggaranhukum di dalamnya. KPK saja harusijin pimpinan DPR ketika akanmenggeledah ruang kantor anggotaDPR. Polisi akan menggeledahrumah penduduk yang di dalamnyaada dugaan pelaku narkoba, jugaharus mendapat ijin pengadilana t a u s e t i d a k - t i d a k n y asepengetahuan RT setempat. Iniaturan KUHAP. Artinya, polisi jugaharus meminta ijin untuk dapatm a s u k k e d a l a m k a m p u sUniversitas Nasional atau kampuslainnya.EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200821

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAresensiMembawa Pulang PolitikOleh Raimondus Arwalembun(Staf Publikasi ELSAM)Judul BukuPenulisPengantarPenerbit: Kembalinya Politik: Pemikiran PolitikKontemporer dari (A)rendt sampai (Ž)ižek: Bagus Takwin, Daniel Hutagalung, Eddie SiusRiyadi,Robertus Robet, dan Tony Doludea.: Rocky Gerung: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi dan MarjinKiri (Jakarta)Tahun : 2008Data Fisik : xxxix, 215 hlmembalinya Politik”merupakan bukutentang politik yangs e c a r a k h u s u sKd i p e r s e m b a h k a noleh P2D kepada A. RahmanTolleng sebagai hadiah ulangtahunnya. Dari judul buku ini,m u n c u l p e r t a n y a a n a p apentingnya mengembalikanpolitik? Dalam pengantarnyaRocky Gerung mengatakanpenting mengembalikan politikkarena politik (yang selama iniditafsirkan keliru) merupakanurusan keadilan umum yangmelibatkan semua orang, danuntuk membahagiakan seluruhrakyat (hal. viii-ix).Secara keseluruhan bukuini terdiri dari 6 sub tema. Keenamsub tema itu adalah: (1) Politiksebagai Relasi Kebebasan:Menilik Teori Tindakan danKonsep Kebebasan PolitikHannah Arendt; (2) Yang-Politikdan Demokrasi sebagai RuangKosong: Filsafat Politik ClaudeLefort; (3) Metapolitik AlainBadiou: Keadilan, Kebenaran,dan Perlawanan terhadapKetidakmungkinan; (4) SubyekSebagai Syarat KembalinyaPolitik: Proyek Emansipasi SlavojŽižek; (5) Yang Etis dan Politis:Antara Sukasman dan Zupančič;dan (6) Retorika, Psikoanalisa,dan Hegemoni: Pemikiran PolitikErnesto Laclau.Kelima penulis buku inisecara sistematis mencobamemaparkan pemikiran politikkontemporer dari beberapapemikir politik yang telahdisebutkan di atas. Eddie SiusRiyadi mengawali buku ini denganmembahas pemikiran politikArendt dan relasinya dengankebebasan politik. Penulis inginmengajak kita untuk menyadaribahwa selama berabad-abad kitadijajah dengan filsafat dan praktikp o l i t i k y a n g “ l u p a a k a nkebebasan.” Di sinilah pentingnyapemikiran Arendt, tulisan inibermaksud menelaah salah satutesis sentral dalam filsafat politikArendt yaitu bahwa raison d'êtredari politik adalah kebebasan, danb i d a n g p e n g a l a m a n n y a(terutama) adalah tindakan(action). Bagi Arendt, yang-politikpada praktiknya tidak bisadipisahkan dari kebebasan karenadi dalam kebebasan itulah yangpolitikitu bisa dialami dandiaktualisasikan.Pada sub tema yangk e d u a , R o b e r t u s R o b e tmemperlihatkan dalam tulisannyabahwa bagi Lefort, politik dilihatsebagai ruang kosong. Konseppolitik sebagai ruang kosong yaitub a h w a d e m i p e n g a l a m a nkebebasan dan keadilan, politiktidak boleh dihuni oleh jawabanfinal. Melainkan oleh rentetanpertanyaan yang terus-menerusdiajukan. Inilah inti demokrasiyang harus terus diselamatkandari incaran totalitarianisme.Artinya, isi dasar demokrasi (polis)yang nyata adalah kedaulatanrakyat. Rakyat yang berdaulatn a m u n k u r s i a t a u p o s i s ikedaulatan itu tidak pernah secarafisik diisi oleh si rakyat sendiri.Kekosongan posisi kedaulataninilah karakter pokok demokrasi.22EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008

Bidang kosong demokrasi itumenegaskan adanya distansiantara kedaulatan dan rejim:a n t a r a y a n g s o s i a l d a nkekuasaan (inilah yang disebut“imajinasi”). Yang-Politik hanyamungkin apabila yang imajinatifmungkin. Dengan demikian bagiLefort, ruang kosong (demokrasi)itu merupakan indikasi darikehadiran Yang-Politik.Dalam sub tema yangk e t i g a , B a g u s T a k w i nm e m p e r l i h a t k a n b a h w amengembalikan politik bagiB a d i o u , b e r a r t imentransformasikan strukturdominan dari kepentingankepentinganstatus quo. Politikdalam pandangan Badiou,bukanlah everything is possibletapi something else is possible.Yang penting di sini adalah bahwaBadiou tidak sedang bekerjadalam politik “peluang” melainkandalam politik “total,” yaituperubahan keseluruhan tatanan.Melanjutkan pemikiran Badiou,pada sub tema yang keempat,R o b e r t u s R o b e t k e m b a l imemperlihatkan bahwa dalam halmenemukan kembali yang politik,filsafat Žižek mengambil jalandalam arah yang ditempuhBadiou, yaitu gempuran totalterhadap tatanan dominan,melalui suatu tindakan yangdisebut the act. Act pada Žižekberarti suatu tindakan historisy a n g m e n g u b a h s u a t uparadigma, dan menuai segalasesuatu dari baru.Di sub tema yang kelima tentangyang etis dan politis, TonyDoludea memperlihatkan bahwaLewat gambaran togog (dalampewayangan, togog dipandangsebagai penasehat para Kurawa,atau tokoh-tokoh wayang lainnyayang identik dengan kelicikan dank e j a h a t a n ) d a n S e m a r(dipandang sebagai penasehatuntuk para Pandhawa, maupunksatria-ksatria lain yang identikdengan dharma dan kebaikan)o l e h S u k a s m a n ( s e o r a n gseniman wayang), kita dapatmerefleksikan kehidupan politikk i t a . S u k a s m a n m e n c o b amenyadarkan kita, bahwa alihahlimenantikan datangnyaSemar, malah sebenarnya yangdibutuhkan negeri ini adalahTogog, Togog yang betah tinggald a l a m k e j a h a t a n . S e l a i npemikiran Sukasman, Tony jugamembahas konsep etika The Realdari Zupančič. Yang dimaksudZupančič dengan etika The Realadalah etika yang impossible,artinya bahwa etika adalah bukansesuatu yang tidak dapat terjadisecara empiris, bukan sesuatuy a n g t e r j a d i k e t i k a k i t amenginginkannya. Etika The Realselalu terjadi pada waktu dantempat yang tidak tepat. Baginyaetika bukanlah sesuatu yang tidakmungkin terwujud, melainkan theimpossible itu yang dapat terjadipada waktu dan tempat yang tidaktepat. Inilah inti ruang etika.Pada sub tema yangterakhir, giliran pemikiran ErnestoLaclau yang dibahas oleh DanielHutagalung. Dalam tulisanya ini,Daniel mencoba menelusuri triad(retorika, psikoanalisa, danpolitik-hegemoni-) yang dijadikansandaran Laclau bagi masadepan pemikiran sosial danpolitik. Teori retorika yang dirujukLaclau adalah pembacaan Paulde Man atas Pascal. Retorika,l o g i k a , d a n d e k o n s t r u k s im e m b e r i k a n d a s a r u n t u km e n g a n a l i s a b a g a i m a n akeputusan dan politik dilihatdalam undecidability, sertaresensimemberikan sumbangan besarbagi teori hegemoni, penciptaani k a t a n p e r s a m a a n , l o g i k aperbedaan, dan penanda kosong.Akhirnya lepas dariberbagai kekurangan yangmungkin dapat ditemukanpembaca, hadirnya buku inidimaksudkan agar mampumemberi pencerahan bagi kitadalam menghadapi kondisi politikkontemporer kita yang tidak lagimembutuhkan teori dan tetekbengekfilosofis. Kedangkalanyang terjadi belakangan ini dalamdunia politik Indonesia disebabkanoleh minimnya perangkat teoritisyang kita miliki pasca jatuhnyarejim otoriter. Dari sekian temayang dibahas dalam buku“Kembalinya Politik” ini, parapenulis di buku ini dalam cara,arah, dan metode yang berbedabedatiba pada satu kesimpulanbahwa filsafat selalu adalahfilsafat yang mencari politik (hal.xxxix).

PROFIL ELSAMLEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKATLembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Institute for Policy Research and Advocacy) yangdisingkat ELSAM adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 diJakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan danmelindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimanadiamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi ManusiaPerserikatan Bangsa-Bangsa.ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yangberdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagaibentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan danpenyebaran informasi hak asasi manusia.Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAMDewan Pengurus: Ketua: Asmara Nababan, S.H.; Wakil Ketua: Drs. Hadimulyo, M.Sc.;Sekretaris: Ifdhal Kasim, S.H.; Bendahara: Ir. Yosep Adi Prasetyo; Anggota: SandrayatiMoniaga, S.H., Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M., Maria Hartiningsih, KamalaChandrakirana, M.A., Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LL.M., Johny Simanjuntak, S.H., RaharjaWaluya Jati, Mustafsirah Marcoes, M.A., Fransisca Ery Seda, Ph.D., Dra. Agung Putri, M.A.,Ester Rini Pratsnawati.Pelaksana Harian:Direktur Eksekutif: Dra. Agung Putri, M.A.Deputi Direktur Bidang Program: A.H. Semendawai, S.H., LL.M.Deputi Direktur Bidang Urusan Internal: Otto Adi Yulianto, S.E.Staf: Atnike Nova Sigiro, S.Sos., M.Sc., Betty Yolanda, S.H., Elisabeth Maria Sagala, S.E.,Ester Rini Pratsnawati, Adyani Hapsari Widowati, Indriaswati Dyah Saptaningrum,S.H., LL.M., Maria Ririhena, S.E., Mariah, Triana Dyah P., S.S., Yuniarti, S.S., AgungYudhawiranata, S.IP., LL.M., Amiruddin, S.S., M.Si., Eddie Sius Riyadi, EllyPangemanan, Ignasius Prasetyo J., S.E., Ignasius Taat Ujianto, Khumaedi, Kosim,Paijo, Sentot Setyosiswanto, S.Sos., Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., WahyuWagiman, S.H., Zani.Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 79192519; 7919 2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: office@elsam.or.id, atauelsam@nusa.or.id; Website: www.elsam.or.id