kajian optimalisasi peran depanri dalam pengembangan peroketan ...

RINGKASAN-.....--....--Laporan kemajuan pengkajian "Optimalisasi Peran DEPANRI DalamPengembangan Peroketan Nasional" ini merupakan hasil yang dicapai oleh Timsampai dengan akhir bulan November 2010. Hasil pengkajian adalah pengumpulandata, identifikasi serta gambaran yang diperoleh dari identifikasi tersebut dananalisis. Data-data yang diidentifikasi meliputi : (a) Kelembagaan DEPANRI , meliputisejarah berdirinya DEPANRI, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, fungsisekretariat dan pembiayaan, struktur organisasi, hasil-hasil dan permasalahan yangdihadapi, (b) Keberadaan Dewan/Kelembagaan Kedirgantaraan di beberapa negara,yaitu: Amerika Serikat, Brazil, Jepang, India, dan Korea Selatan (c) KeberadaanDewan di Indonesia; (d) Perkembangan peroketan nasional, mencakup kebutuhanakan teknologi roket, kemampuan yang dimiliki, dan hambatan/tantangan yangdihadapi dalam pengembangan teknologi peroketan dan (e) analisis.Dari pengumpulan data teridentifikasi permasalahan yang ada saat ini dalamkelembagaan DEPANRI , mencakup di antaranya adalah: (a) Susunan DEPANRIbelum disesuaikan dengan susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 peri ode 2010 -2014, (b) Tata Kerja DEPANRI belum disusun sehingga mengakibatkan uraiantugas dan fungsi Panitia Teknis, Sekretariat, dan Kelompok Kerja DEPANRI kurangjelas, (c) Tim Teknis DEPANRI yang selama ini dibentuk belum bekerja optimal,sehingga koordinasi belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, (d)Sekretariat DEPANRI sebagai motor penggerak DEPANRI belum bekerja secaraoptimal terbukti dari banyaknya tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan, (e)Keanggotaan Panitia Teknis dan Kelompok Kerja sangat dinamis berkaitan denganmutasi pejabat pada instansi masing-masing.Dari uraian tentang keberadaan Dewan-Dewan Kedirgantaraan di beberapanegara di atas di peroleh gambaran antara lain sebagai berikut: (a) Dewan diketuaioleh Presiden/Wakil Presiden dan berada di bawah kantor kepresidenan; (b) Dewanbertugas merumuskan rencana implementasi kebijakan presiden tentangkeantariksaan; (c) Sebagai forum utama koordinasi kebijakan nasional keantariksaandan isu-isu terkait, (d) Anggota Dewan mencakup menteri strategis yang terkaitpertahanan keamanan, menteri ilmu pengetahuan dan teknologi, kepala intelijen, dankepala lembaga di bidang kedirgantaraan; dan (e) Mengkoordinasikan seluruhkegiatan keantariksaan.ii