atasnama pembangunan

erdasarkan Pasal 1 Pendapat Umum CESCR Nomor 4 Tahun 1991
tentang Hak Atas Perumahan yang Layak. Adapun prinsip-prinsip hak
atas perumahan yang layak meliputi: (1) kepastian hukum; (2)
ketersediaan layanan publik dan infrastruktur yang memadai; (3)
keterjangkauan; (4) kelayakhunian; (5) aksesibilitas; (6) lokasi; dan (7)
kelaikan budaya.
2. Kewajiban Negara Dalam Penggusuran Sesuai Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005: Indonesia telah meratifikasi Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights),
untuk selanjutnya disebut ICESCR, dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2005. Berarti kekuatan mengikat kovenan tersebut adalah
sama mengikatnya dengan undang-undang. Dalam Pasal 16
Kovenan ini, disebutkan bahwa negara pihak wajib melaporkan
perkembangan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
yang dilindungi oleh kovenan ini. Dalam rangka memberikan
kerangka yang lebih jelas mengenai cara-cara pemenuhan hak yang
dilindungi dalam kovenan ini, maka Committee on Economic, Social,
and Cultural Rights, sesuai kewenangannya menurut Pasal 18 dan
Pasal 23 Kovenan ini, dan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial
(ECOSOC) Nomor 1985/17, 1987/5, serta Resolusi Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 42/102, maka CESCR menyusun
berbagai pendapat umum dalam rangka menetapkan standar yang
tepat dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya yang
dilindungi oleh Kovenan ini yang juga diratifikasi oleh Indonesia.
Pendapat umum tersebut berjumlah 21 produk.
Salah satu pendapat umum yang disusun oleh CESCR adalah
Pendapat Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran
Paksa dan Tempat Tinggal yang Layak (“Pendapat Umum”).
Menurut angka 2 Pendapat Umum, dan dalam Vancouver
Declaration on Human Settlements, pembongkaran/penggusuran
hanya dapat dilaksanakan apabila konservasi tidak mungkin
8