atasnama pembangunan

K. HAK WARGA UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DIABAIKAN
Pasal 1963 jo. 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa
warga yang menduduki suatu tanah, dengan itikad baik, selama kurun
waktu 30 tahun atau lebih, dapat mendaftarkan tanah tersebut sebagai
miliknya. Adapun mekanisme perolehan tanah tersebut juga telah diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian atau Pembatalan Permohonan Hak atas
Tanah.
Beberapa yurisprudensi juga mengatur lama pendudukan yang lebih
singkat dari 30 tahun dapat mendaftarkan sebuah tanah yang ditelantarkan
menjadi miliknya.
Namun, penelitian ini menemukan setidaknya 19 kasus yang warga
terdampaknya telah mendiami tanah tersebut dalam kurun waktu di atas 30
tahun dan tetap menjadi korban penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang
layak. Belum termasuk warga yang “Tidak Diketahui” masa tinggalnya.
46