atasnama pembangunan

5. SOLUSI YANG DITAWARKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG
MELAKUKAN PENGGUSURAN PAKSA TERHADAP KERUGIAN YANG
DIALAMI OLEH WARGA TERDAMPAK
64% kasus (72 kasus) penggusuran paksa di DKI Jakarta membiarkan
warga tanpa solusi yang memadai. Kemudian, 28%-nya (32 kasus)
dilakukan relokasi, sedangkan sisanya, 8% kasus (9 kasus) dilakukan
ganti rugi.
Dari 32 kasus yang diberikan solusi relokasi, hanya 18 kasus yang
memenuhi kriteria layak, 5 tidak layak, dan 9 kasus hanya merelokasi
sebagian warga korban penggusuran. Dari 9 kasus yang mendapatkan
ganti rugi, hanya 5 kasus yang memenuhi hak warga untuk
mendapatkan ganti rugi yang layak.
6. JUMLAH WARGA TERDAMPAK PENGGUSURAN PAKSA
Penelitian ini menemukan terdapat 8.145 Kepala Keluarga dan 6.283
Unit Usaha menjadi korban penggusuran paksa sepanjang bulan
Januari sampai bulan Desember tahun 2015.
7. LAMA WAKTU MENGHUNI WARGA DI TITIK PENGGUSURAN PAKSA
SEBELUM MENJADI KORBAN PENGGUSURAN PAKSA
19 kasus penggusuran paksa yang terjadi sepanjang tahun 2015
ternyata telah menempati lahan mereka selama kurang lebih 30 tahun.
Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa warga yang termasuk ke
dalam kategori tersebut seharusnya memiliki hak untuk mengajukan
permohonan atas tanah Negara, sehingga mereka tidak menjadi
korban penggusuran paksa. Jumlah ini belum termasuk warga yang
mendapatkan status “Tidak Diketahui”.
Pun, beberapa ketentuan yurisprudensi membenarkan posisi warga
yang telah menempati suatu lahan selama kurang dari 30 tahun untuk
mendaftarkan tanah sebagai miliknya. Warga seharusnya diberikan
kesempatan untuk menguji kepemilikan tersebut terlebih dahulu
sebelum menjadi korban penggusuran paksa.
49