atasnama pembangunan

dilaksanakan dan tindakan relokasi telah dilaksanakan. Hal ini
bersesuaian dengan angka 17 Pendapat Umum, yang menyatakan
bahwa penggusuran tidak boleh menyebabkan warga terdampak
menjadi tidak memiliki tempat tinggal.
Selain itu, menurut Pasal 11 ayat (1) ICESCR, negara pihak, termasuk
Indonesia yang telah meratifikasi Kovenan ini, wajib mengakui
standar kehidupan yang layak bagi seseorang dan keluarganya,
termasuk sandang, pangan, perumahan, dan perbaikan kondisi
hidup terus menerus. Pasal ini ditafsirkan oleh Pendapat Umum,
kewajiban negara dalam penggusuran adalah menjamin warga
negaranya tidak kehilangan tempat tinggal, dan tidak berkurang
kualitas hidupnya dan keluarganya, sesuai hak yang dijamin menurut
Pasal 11 ayat (1), yaitu perbaikan kondisi hidup terus menerus.
Maka dari itu, menurut angka 14, Pendapat Umum, sebelum terjadi
penggusuran, harus dilakukan musyawarah dengan warga yang
terdampak penggusuran. Maksud dari musyawarah itu adalah untuk
mencari alternatif-alternatif lain selain penggusuran. Menurut Pasal
14 juga, pemerintah wajib memastikan bahwa warga terdampak
berhak atas kompensasi.
Menurut angka 16 Pendapat Umum, prosedur yang sesuai untuk
penggusuran adalah sebagai berikut: : (1) terdapat musyawarah yang
tulus bagi warga terdampak; (2) pemberitahuan yang layak dan
beralasan bagi warga terdampak sampai jadwal penggusuran akan
dilakukan; (3) informasi yang lengkap dan transparan tentang
kegunaan lahan pasca penggusuran dilakukan bagi warga
terdampak; (4) apabila melibatkan sekelompok warga, kehadiran
pemerintah atau perwakilannya harus hadir saat penggusuran
dilaksanakan; (5) keterbukaan informasi tentang pelaksana
penggusuran; (6) penggusuran tidak dilakukan saat hujan ataupun
malam hari, kecuali disepakati oleh warga terdampak; (7) penyediaan
sarana pemulihan berdasarkan hukum; dan (8) pendampingan atau
9