atasnama pembangunan

B. REKOMENDASI
Rekomendasi kami untuk memperbaiki situasi pelanggaran HAM akibat
kasus-kasus penggusuran paksa adalah:
1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk peraturan perundangundangan
yang mengadopsi standar-standar HAM tentang
penggusuran paksa dan hak atas perumahan yang layak untuk
melindungi warga dari pelanggaran hak. Pemerintah juga harus
melarang keterlibatan aparat negara yang tidak memiliki wewenang
untuk melakukan tindakan penggusuran paksa, seperti TNI dan POLRI;
2. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak
setiap pelaku penyebar ancaman dan kekerasan di dalam pelaksanaan
penggusuran paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Kepada Badan Pertanahan Nasional untuk mengabulkan alas hak
yang sah bagi warga yang posisinya telah absah di mata hukum untuk
melakukan pendaftaran atas tanah yang sedang didudukinya;
4. Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Lain yang
Menjadi Pelaku Penggusuran Paksa untuk menggunakan
pendekatan partisipatif di dalam pembangunan yang mengajak warga
untuk bersama-sama merancang solusi terhadap isu perkotaan yang
dihadapi oleh pihak-pihak pelaku penggusuran paksa dan
merumuskan solusi-solusi alternatif pembangunan kota tanpa
penggusuran paksa.
50