atasnama pembangunan

B. PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI PENGGUSURAN SEPIHAK
Dalam 43 penggusuran yang bertujuan penertiban, pelaku penggusuran,
yaitu pemerintah daerah, menyatakan dalam pernyataan media bahwa
penggusuran tidak terjadi secara sepihak. Padahal penggusuran tersebut
terjadi tanpa musyawarah, bahkan tanpa solusi. Karena telah ada sosialisasi
sebelumnya. Padahal menurut standar penggusuran dalam Pendapat
Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997, penggusuran sepihak adalah
penggusuran tanpa musyawarah.
C. PENGGUSURAN BERLANGSUNG MENDADAK
Dalam kerangka teori yang dijelaskan dalam Bab I, salah satu syarat
penggusuran adalah adanya sosialisasi yang memadai tentang jadwal
penggusuran akan dilaksanakan. Namun dalam penelusuran media,
sosialisasi tentang penggusuran tidak dilaksanakan. Contohnya pada
Penggusuran Kompleks Batalyon Siliwangi pada 8 Januari 2015 di Kramat
Jati, Jakarta Timur, penggusuran tidak disertai sosialisasi yang memadai.
(Kompas, 2015)
Selain itu, pada penggusuran sisi timur Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta
Utara tanggal 17 Januari 2015, sekitar 1000 KK digusur secara mendadak,
pasalnya malam sebelum penggusuran Camat Penjaringan mengatakan
bahwa warga yang belum mendapat kunci rusun tidak akan tergusur,
namun pada hari penggusuran rumah mereka tiba-tiba dibongkar.
(Kompas, 2015) Selain itu, pada penggusuran Kali Gendong tanggal 23
Maret 2015, warga tidak mengetahui bahwa akan dilaksanakan
pembongkaran pada hari itu, karena informasi yang didapatkan pada hari
itu hanya aka nada peninjauan, bukan pembongkaran. (Merdeka, 2015)
Kasus lain menimpa pedagang di depan Pasar Benhil pada saat penertiban
tanggal 23 Mei 2015, karena lapak mereka ditertibkan dalam razia yang
tidak diberitahukan sebelumnya. Alasannya, sudah sering disosialisasikan
untuk tidak berdagang di sana. Namun tidak pernah ada sosialisasi tentang
jadwal pembongkaran. (Sindo, 2015)
40