atasnama pembangunan

C. PROSEDUR PENGGUSURAN PAKSA
Pendapat Umum CESCR Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa
mengatur bahwa penggusuran yang memenuhi standar HAM adalah
adanya musyawarah yang tulus antara pihak yang akan melakukan
penggusuran dan warga terdampak. Musyawarah yang tulus, tentunya juga
wajib disertai dengan pemberian informasi yang cukup bagi warga
terdampak mengenai pengalihgunaan lahan yang sedang mereka huni.
Ironisnya, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, hampir seluruh kasus
penggusuran paksa yang terjadi di wilayah DKI Jakarta tidak melalui
prosedur musyawarah sebelum melaksanakan penggusuran.
PROSEDUR PENGGUSURAN
Melalui Musyawarah
Sepihak
Melalui
Musyawarah
16%
Sepihak
84%
Grafik 2.2 Prosedur Penggusuran
Dari total 113 kasus penggusuran DKI Jakarta sepanjang tahun 2015,
sebanyak 18 kasus diputuskan melalui musyawarah, sedangkan 95 kasus
lainnya digusur secara sepihak.
20