atasnama pembangunan

penggusuran, baik Gubernur, Wali Kota, Camat, dan sebagainya. Dalam
penelusuran media, tidak semua penggusuran dihadiri oleh perwakilan
pemerintah. Contoh penggusuran yang dihadiri oleh perwakilan
pemerintah adalah Penggusuran Banjir Kanal Barat pada 18 Januari 2015
(Pos Kota, 2015), Pembongkaran Lapak Kota Tua pada 19 Januari 2015 (Pos
Kota, 2015), penggusuran Bantaran Rel Tanjung Priok tanggal 13 Februari
2015 (Warta Kota, 2015), Penggusuran Kalimalang pada 30 Maret 2015
(Harian Terbit, 2015), Penggusuran Kali Cipinang tanggal 9 April 2015
(Harian Terbit, 2015), Penggusuran Waduk Pluit pada 21 April 2015 (Pos
Kota, 2015), Penggusuran Waduk Pluit pada 4 Mei 2015 (Pos Kota, 2015), dan
Penggusuran Anak Kali Ciliwung tanggal 3 Juni 2015 (Warta Kota, 2015).
I. WARGA MENJADI KORBAN PUNGUTAN LIAR
Dalam beberapa penggusuran terdapat pengakuan warga yang tidak
terima digusur karena telah membayar sejumlah uang kepada oknum
pejabat tata usaha negara dengan janji tidak akan digusur. Contohnya pada
Penggusuran Lapak PKL Ancol Barat pada 8 April 2015, para PKL mengaku
setiap bulannya membayar Rp 150.000 kepada Ketua RT dan Rp 150.000
kepada Ketua RW. (Merdeka, 2015) Selain itu dalam Penggusuran Jalan
Inspeksi Kali Duri pada 29 April 2015, warga juga mengaku membayar uang
keamanan kepada oknum pejabat tata usaha negara agar tidak digusur
yang besarannya bisa sampai Rp 100.000 per hari. (Berita Satu, 2015).
J. PERAMPASAN BARANG KORBAN PENGGUSURAN PAKSA
Dalam beberapa penggusuran juga terdapat perampasan barang oleh
pelaku penggusuran. Contohnya pada Penggusuran Lapak depan Pasar
Benhil pada 23 Mei 2015, semua barang dagangan PKL dibawa ke Gudang
Satpol PP di Cakung, walaupun pedagang mau membongkar sendiri barang
dagangan tersebut. (Sindo, 2015) Selain itu, PKL di Masjid Akbar juga barang
dagangannya langsung diangkut ke Gudang Satpol PP di Cakung.
(Cakranews, 2015)
45