atasnama pembangunan

E. RELOKASI TIDAK LAYAK DAN RELOKASI SEBAGIAN
Seperti yang telah dijelaskan dalam Kerangka Teoritis pada Bab I, salah satu
syarat penggusuran adalah relokasi yang layak dan memadai, dan tidak
menyebabkan warga terdampak menjadi berkurang kualitas hidupnya.
Tercatat dalam beberapa penggusuran berdasarkan penelusuran media,
seperti yang telah dijabarkan dalam Bab II, penggusuran disertai dengan
relokasi yang tidak layak, sesuai dengan parameter Hak Atas Perumahan
yang Layak yang dijabarkan dalam kerangka teori pada Bab I, serta
pernyataan warga terdampak penggusuran.
Contoh relokasi yang tidak layak dialami oleh warga terdampak
penggusuran Kompleks Perumahan Batalyon Siliwangi di Kramat Jati,
Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2015, yang direlokasi ke Cibitung, Kranji
(Bekasi), dan Cibinong (Bogor). (Kompas, 2015) Selain itu pada penggusuran
Kali Gendong tanggal 23 Maret 2015, warga bukan ditempatkan di rusun,
namun di kolong rusun, yang tidak memiliki kamar mandi dan kasur. (Berita
Satu, 2015)
Beberapa rencana relokasi juga tidak dilaksanakan sebelum
pembongkaran. Contohnya pada penggusuran Sisi Timur Waduk Pluit
tanggal 17 Januari 2015, dimana sebelum penggusuran terjadi, dari 1000 KK
terdampak penggusuran, hanya 19 KK yang mendapat kunci rusun sebelum
penggusuran terjadi. (Sindo, 2015) Pada penggusuran Waduk Pluit pada
23 Februari 2015 juga beberapa warga mengaku tidak semua kepala
keluarga telah mendapat kunci rusun sebelum pembongkaran terjadi.
(Indopos, 2015) Dalam penggusuran Kali Cipinang tanggal 9 April 2015,
tidak semua warga direlokasi ke Rusun CBS, padahal mereka telah memiliki
KTP DKI Jakarta. (Harian Terbit, 2015)
Kasus lain terjadi pada Penggusuran Anak Kali Ciliwung tanggal 3 Juni 2015.
Pada penggusuran 714 bangunan tersebut, sampai saat pembongkaran
baru 200 KK yang mendaftar rusun. (Warta Kota, 2015)
42