6 BAB II KAJIAN PUSTAKA - Damandiri

tetapi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada sektor
industri dan ekspor.
Arah kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah
(UKM) di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004. pedoman kebijakan negara
ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijakan pembangunan
ekonomi nasional untuk periode 1999 – 2004. Kerangka kerja kebijakan
terdiri dari tiga kebijakan utama (Menegkop & UKM, 2000 dalam
Tambunan, 2002:126), yaitu :
1. Sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme
pasar dengaan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan
pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas
hidup, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sistem ini
menjamin kesempatan-kesempatan bisnis dan kesempatan kerja
yang sama, perlindungan konsumen dan perlakuan yang adil
terhadap masyarakat. Di bawah prioritas utama dalam
pembangunan ekonomi nasional. Usaha-usaha mengambangkan
sistem ekonomi kerakyatan dapat ditunjukkan dengan : a) adanya
suatu sistem persaingan adil yang menjamin kesempatan bisnis
dan kerja yang sama; b) peranan pemerintah yang efektif dalam
menyempurnakan sistem pasar termasuk pengurangan pajak; c)
kebijakan ekonomi yang menciptakan kesempatan berusaha bagi
KUKM; d) suatu pertumbuhan kemitraan usaha antar pengusaha
UKM; e) meningkatkan penerimaan positif dari masyarakat dalam
bisnis dan peningkatan dalam penerimaan dari masyarakat.
2. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan
KUKM sehingga menjadi efisien, produktif dan kompetitif.
24