Bisnis Surabaya edisi 295

More documents

Recommendations

Info

8 Bisnis Pantura EDISI 295/TAHUN 06, 15 - 22 JANUARI 2017 Kota Soto Mulai Terapkan Full Day School Penerapan Full Day School (FDS) oleh pemerintah pusat belum lagi dluncurkan, bahkan di sejumlah daerah yang dijadikan percontohan sekalipun. Namun Pemkab Lamongan sudah start duluan, dua SMPN di Kota Soto itu sudah menerapkan FDS secara penuh. Peluncuran program FDS di Lamongan itu dilakukan Bupati Fadeli dilakukan secara simultan di dua sekolah perkotaan, yakni SMPN 1 dan SMPN 2 Lamongan, Rabu (11/1). Selanjutnya, seluruh sekolah menengah pertama di Lamongan bakal menerapkan FDS. Bupati Fadeli menyebutkan dia mendukung penuh Program FDS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Karena dia percaya, Program FDS bisa membentuk karakter generasi muda Pemasangan portal jalur Manyar-Sembayat di Pantura. Portal Tetap Dipasang di Jalur Pantura Pemkab Gresik Bersikukuh Agar Perbaikan Lancar Untuk sementara, Pemkab Gresik tetap mempertahankan pemasangan portal. Hal ini dilakukan demi kelancaran perbaikan jalan di Jalur Pantura dan mencegah percepatan kerusakan. Pernyataan ini disampaikan Bambang Isdianto Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Gresik, Jum’at (13/1). Pernyataan Kepala PU ini semakin menegaskan sikap Pemkab Gresik yang menganggap pemasangan portal di jalur Pantura adalah suatu keharusan. “Kami sudah menyampaikan untuk menolak pembukaan portal. Dan kami sampaikan sikap Pemkab Gresik tersebut pada saat rapat tentang pembahasan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di Jalur Pantura,” jelasnya. Dalam rapat tersebut, Pemkab Gresik mewakilkan kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PU, Dhiannita Triastuti serta Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan, R. Vincencius Soebiyantoro. Pihak Pemkab Gresik tetap bersikukuh agar portal tetap dipertahankan meski saat rapat mengemuka berbagai usulan agar portal di jalur pantura dibongkar. Pernyataan Kadis PU ini juga di dukung oleh Kepala Dinas Perhubungan Gresik, Andhy Hendro Wijaya yang menyatakan agar portal di Jalur Pantura tetap dipertahankan. “Percuma saja kalau hanya himbauan berupa rambu. Portal adalah pilihan terakhir. Kalau dibongkar akan mengganggu pekerjaan perbaikan. Tentu akan selesai lebih lama lagi perbaikan jalan tersebut” kata Andhy. Lebih lanjut Andhy menjelaskan selama ini Dinas Perhubungan Gresik telah mengendalikan angkutan galian C dengan pembatasan jam operasional. “Kami juga telah memasang rambu di beberapa tempat di jalur pantura tersebut. Tapi ya tetap seperti itu,” katanya. Saat rapat tentang pembahasan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di Jalur Pantura ini berlangsung di ruang rapat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada Jum’at (13/1). Rapat dihadiri perwakilan dari berbagai instansi terkait, diantaranya dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Gresik, Dishub Jatim, Ditlantas Polda Jatim, BPJN Wilayah VIII, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Berbagai argumentasi dikemukakan untuk mendukung agar portal dibuka. Menurut pihak Dinas Perhubungan Provinsi pada saat rapat tersebut, bahwa Jalur Pantura tersebut merupakan jalan nasional yang pengaturan manajemen rekayasa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Alasan lain yaitu bahwa portal jalan tersebut mengganggu perekonomian. Dari pihak BBPJN VIII berharap agar dilakukan penertiban angkutan barang dan galian C. Menurut BBP- JN VIII pihaknya sedang berlangsung peningkatan jalan sepanjang 1,1 km di ruas Sadang-Manyar. Saat ini tengah berlangsung pengerjaan perbaikan dengan lapisan batu kapur dan lapisan agregat A 30 cm serta aspal. (sam) menjadi lebih baik. “Kami di Lamongan di awal tahun 2017 ini sudah menerapkan Program Full Day School. Ini sebagai bentuk dukungan kami pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus menunjukkan kesiapan Lamongan untuk menerapkan FDS, “ ujar Fadeli saat di SMPN 1 Lamongan. Dia menyebutkan Program FDS akan diterapkan di seluruh sekolah di Lamongan. Termasuk di sekolah menengah dan kejuruan. “Memang saat ini pengelolaan sekolah menengah dan kejuruan di Pemprov, namun Saya berharap program yang sangat bagus ini bisa diterapkan di sekolah menengah dan kejuruan, “ imbuhnya. Terkait teknis pelaksanaan Program FDS, saat di SMPN 2 Lamongan dia mewanti-wanti agar tidak lagi membebani siswa dengan Pekerjaan Rumah (FDS). Karena siswa berada di sekolah seharian, dia meminta semua tugas selesai di sekolah, dan siswa pulang tanpa membawa PR atau Pekerjaan Rumah. (sam) Harga Cabai di Lamongan Cenderung Turun Fadeli Minta Tata Rantai Distribusi Harga komoditi cabai di Lamongan cenderung menunjukkan tren penurunan. Sempat naik sampai Rp 94.500 perkilogram, bahan masakan pedas ini kembali turun menjadi Rp 80 ribu perkilogram. Saat sidak di Pasar Sidoharjo Kecamatan Lamongan, Bupati Fadeli bersama Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi berdialog dengan beberapa pedagang cabai. Para pedagang mengakui harga cabai sudah turun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Salah satunya Supandi. Dia mengungkapkan kepada Fadeli harga cabai saat ini sudah turun menjadi Rp 80 ribu perkilogram. Namun Fadeli juga mendapati ternyata beberapa pedagang mengambil pasokan cabai dari luar daerah. Padahal di Lamongan saat ini sedang panen cabai. Terkait itu, dia meminta Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Lamongan Djoko Purwanto menata rantai distribusi, agar cabai hasil panen petani Lamongan dijual di wilayah Lamongan. Dengan begitu, fluktuasi harga bisa Pedagang cabai di Pasar Sidoharjo Lamongan lebih dikontrol. “Lamongan ini sebenarnya juga melimpah dengan hasil panen cabai. Kemarin Saya sudah melihat langsung petani kita sedang panen cabai di wilayah Solokuro. Jika kita bisa menjaga rantai distribusi cabai ini tetap di wilayah Lamongan, tentu fluktuasi harga tidak akan terjadi, “ kata Fadeli. Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lamongan menyebutkan tahun ini luas panen cabai mencapai 3.555 hektar dengan produksi sementara sebesar 37.240 kwintal. Dan luas panen cabai pada 2015 tercatat 3.550 hektar dengan produksi mencapai 43.699 kwintal. (sam)
Pada 2016 lalu Kabupaten Malang memperoleh alokasi Rp 62,81 M dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ). Dana ini telah dipergunakan sesuai dengan aturan yang ada. Bupati Malang Rendra Kresna saat menghadiri acara coffee morning mengungkapkan besaran dana DB- HCHT itu. Coffee morning sosialisasi kebijakan dibidang cukai hasil tembakau yang diselenggarakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, di Grand Ballroom Atria Hotel Malang, EDISI 295/TAHUN 06, 15 - 22 JANUARI 2017 Selasa, (10/1). Bupati Malang Rendra Kresna menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja KPPBC Malang serta kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Malang melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). “Untuk tahun 2016 Kabupaten Malang memperoleh alokasi Rp 62,81 M dari DBHCHT yang telah dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya. Bung Rendra sapaan akrab Bupati Malang ini menyampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan di Gerbang Jatim Malang Peroleh Rp 62,8 Miliar Dana DBHCHT Bupati Apresiasi Kinerja Bea Cukai TPA Overload Jepang Tawarkan Teknologi Pengelolaan Sampah Teknologi pengelolaam sampah yang ditawarkan Jepang mendapat perhatian serius. Bahkan, audiensi membahas teknologi tersebut dihadiri Norio Shinoda dan Fotoshi Hayasida dari Sinko Holding Co.Ltd Japan, Ali Safek Direktur Utama PT Richmount Agro Chem, Sato San Pimpinan PT KTI Probolinggo, Sekda Johny Haryanto, Sudarmanto Pemerhati Lingkungan, Asisten Ekonomi Pembangunan Ahmad Sudiyanto, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tutang Heru Aribowo dan sejumlah pejabat terkait. Wali Kota Probolinggo Rukmini, mengatakan, sudah pernah menyiapkan anggaran milyaran rupiah untuk membeli mesin ingenerator tempat Pemrosesan akhir (TPA) tetapi urung direalisasikan. “Saya mengapresiasi dan mendukung teknologi ini,” katanya saat menerima kunjungan Shinko Holding Co.Ltd Japan bersama PT Richmount Agro Chem Gresik Indonesia. Audiensi, diawali laporan Kepala BLH, Tutang Heru Aribowo, yang menjelaskan tentang kondisi TPA yang sudah overload. Sehingga harus mencari solusi alternatif dan adanya peluang teknologi pemrosesan sampah dari Jepang. “Melalui audiensi ini kami berharap terjaganya keberlangsungan proses penanganan akhir. Dan, menghindari permasalahan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang,” terang Tutang. Menurut dia, keunggulan teknologi hydrothermal ini tidak memerlukan lahan yang luas dan mampu memroses sampah sampai dengan 75 ton per hari. “Saat ini TPA menerima 50 ton sampah per hari dengan total jumlah penduduk Kota Probolinggo 230 ribu lebih,” jelasnya. Apabila penggunaan teknologi ini diterapkan dapat menghasilkan bahan produk utama briket, tidak menghasilkan residu, berpeluang mendapatkan teknologi tanpa APBD dan Kota Probolinggo berpotensi menjadi pilot project bagi kota se-Indonesia. Shinko Holding Indonesia yang diwakili Suherman memberikan penjelasan terkait pengolahan sampah dengan hydrothermal technology. Artinya, mengolah dan memproduksi sampah/limbah agar menjadi produk yang berharga melalui tekanan serta suhu tinggi yaitu uap air steam dalam kondisi subkritis (1,8 – 2,5 MpH dengan suhu 180-230 derajat celsius) untuk hidrolisis, maka olahan limbah akan bereaksi. Dari mulai menghancurkan molekul kecil, bahan organik, bahan yang sulit menyatu dan sulit disesuaikan serta bebas dari kuman. “Proses ini tanpa pemilahan, dalam dua jam bisa menjadi produk. Sampah yang tadinya adalah masalah bisa menjadi bahan produk. Aroma sampah yang diolah akan berubah menjadi aroma kopi seperti di Tangerang,” kata Suherman. Sekda Johny pun mengapresiasi penjelasan dari pihak Shinko Holding. Ia mengaku telah menyaksikan proses semacam ini saat mengunjungi Jepang dan teknologi ini sangat efektif. “Mesin ini membutuhkan biaya listrik yang tinggi untuk memroses sampahnya, apakah akan dibebankan BLH? Kami perlu melihat dulu bentuk kerjasamanya. Kalau bisa tidak dibebankan pada pemda tetapi membantu pemda,” tutur sekda diamini sejumlah peserta audience yang hadir siang itu. Hydrothermal technology adalah salah satu proses untuk menyelesaikan sampah menuju Adipura Paripurna. Karena permasalahan sampah masih menjadi catatan penting dalam penilaian Adipura. Direktur Utama PT Richmount Agro Chem Ali Safek, menambahkan, ada teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. “Teknologi ini baru. Pertengahan tahun lalu di launching. Teknologi yang sangat simpel, dalam satu reaktor melakukan pemilahan hingga ada output-nya. Mix waste keluar menjadi output yang dikehendaki, waste yang awalnya jadi masalah justru ber-value tinggi,” ungkap Ali. Sementara itu, Norio Shinoda, dalam kesempatan itu menyampaikan pengelolaan sampah dapat diatasi dengan teknologi terbaru seperti ini. “Mudah-mudahan bisa dilakukan di Kota Probolinggo. (yus) Bupati Malang Rendra Kresna saat menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja KPPBC Malang wilayah Kabupaten Malang. Khususnya perusahaan rokok, atas kontribusinya Pabrik karet PT Bumi Nusa Makmur yang berdiri di Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto disegel. Penyegelan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasar SK Bupati Mojokerto Nomor 188.45/792/HK/416- 012/2016 tentang Pencabutan Ijin Gangguan PT Bumi Nusa Makmur, pada Senin (9/1) lalu. Namun pihak manajemen perusahaan melakukan perlawanan atas penyegelan tersebut. Pasalnya, SK Bupati dinilai melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pihak manajemen, yang diwakili Humas Perusahaan, Jesicha Yenny Susanty M, SH, MH, menjelaskan dasar yuridis yang dimiliki PT Bumi Nusa Makmur tak hanya ijin HO saja. Namun meliputi Ijin Usaha Industri, Ijin Prinsip, Rekomendasi Bupati, dan lain-lain. Sehingga pencabutan Ijin Gangguan (HO) tidak seharusnya menjadi alasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto melakukan tindakan penutupan/ pengosongan/ penyegelan. Ditambahkan Jesicha, bahwa SK Bupati Mojokerto jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 107 Tahun 2015 Tentang Ijin Usaha Industri. Yang sanksi administratife haruslah bertahap, mulai peringatan tertulis, denda administratife, penutupan sementara, pembekuan IUI, pencabutan IUI. Disamping itu, penyegelan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Gangguan. Yang mana pada Bab VIII Pembekuan Ijin, Pencabutan Ijin, dan Penutupan Tempat Usaha Pasal 11 ayat 4 dan 6 menyebutkan: Peringatan Tertulis I dengan jangka waktu 14 hari kerja, Peringatan Tertulis II dengan jangka Dalam mendukung Nawa Cita ke- 3, Presiden Jokowi ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal itu memiliki dasar UU No. 6 Th 2014 tentang Desa, PP No 43 Th 2014 sebagaimana diubah dengan PP No 47 Th 2015 tentang Peraturan Pelakanaan UU No. 6 Th 2014 tentang Desa. Diawali tahun 2015 dialirkan dana untuk pembangunan desa. Adapun jumlah dana pemerintah pusat yang dialirkan ke Kabupaten Ngawi sumber Dana Desa sebesar Rp 61 Miliar dengan pagu untuk desa sebesar Rp 300 juta / desa. Pada tahun 2016 sedikit ada penambahan sebesar Rp 139 Miliar dan rata-rata /desa menerima Rp 600 juta. Menginjak tahun 2017 Dana Desa meningkat menjadi Rp 177 Miliar dengan penerimaan rata-rata Rp 800 juta/desa. Menurut Ahmad Roy Rozano Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Kantor Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Desa Kabupaten Ngawi, selain Dana selain dari cukai juga yang telah menyalurkan CSR-nya di Kabupaten Malang. Pabrik Karet di Mojokerto Disegel, Manajemen Melawan Desa, ada Alokai Dana Desa rata-rata Rp 500 juta sampai Rp 600 juta. “Harapan dengan dikucurkan dana yang cukup besar itu bisa dialirkan ke desa-desa untuk kepentingan membangun,” jelas Roy panggilan akrab Kabid Pemdes ini. Pembangunan sarana dan prasarana serta perekonomian bisa menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera. Agar pembangunan sesuai dengan kepentingan, desa diberi wewenang untuk menentukan prioritas. Hal ini akan dilaksanakan kegiatan pembangunan dengan syarat atas dasar hasil musyawarah desa sehingga lebih tepat ke sasaran. Inovasi yang dilakukan mengingat pengelolaan keuangan desa pada 2015 sampai tahun 2016 merupakan pembelajaran, maka untuk pengelolaan keuangan desa di tahun 2017 agar lebih baik dan transparan. “Masyarakat agar juga turut mengawal semua kegiatan desa untuk mewujudkan desa mandiri,” harap Roy. Pada 9 waktu 14 hari kerja, Peringatan Tertulis III dengan jangka waktu 14 hari kerja. Hal lain yang dinilai rancu dan kabur oleh pihak manajemen, SK Bupati telah menyimpang dari Asas Kepastian Hukum, karena tanggal 13 Desember 2016 perusahaan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara perihal penundaan pelaksanaan pengosongan. Dalam hal ini sesuai Undang-Undang no 51 Tahun 2009 maka Satpol PP tidak seharusnya melakukan tindakan penutupan sepihak. Sebab Majelis yang sedang memeriksa perkara sengketa ini belum mengeluarkan putusan yang bersifat final. (ktw) 2017, Alokasi Dana Desa Ngawi Rp 177 Miliar Masyarakat Diharapkan Mengawal “Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang akan meningkatkan fasilitas berupa pelayanan, perizinan dan lain-lain sesuai dengan kewenangannya kepada perusahaan. Kita akan terus meningkatkan kerjasama dan sinergitas untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Malang,” terangnya. Sementara itu Rudy Hery Kurniawan, Kepala KPPBC Malang menyampaikan kegiatan ini merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja institusi. “Selain pertanggungjawaban kinerja institusi, juga apresiasi kepada pengguna jasa institusi, serta penguatan sinergi institusi dengan stakeholder terkait,” kata Rudy. Dalam kesempatan itu pula Bupati Malang berkesempatan untuk menuliskan kata kesan dan pesan kepada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Dengan didampingi oleh Kakanwil Bea Cukai Jatim II dan Kepala KPPBC Malang. (er) 2017 penekanan kepada semua desa agar segera menyelesaikan penatausahaan keuangan atau pertanggungjawaban semua kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pada tahun 2016 paling lambat 1 bulan setelah berakhir tahun anggaran. (eko)
Page 1 and 2: Terbit Setiap Senin, ECERAN Rp 2.50
Page 3 and 4: EDISI 295/TAHUN 06, 15 - 22 JANUARI
Page 7: EDISI 295/TAHUN 06, 15 - 22 JANUARI
Page 13 and 14: Bank Mandiri terus berinovasi dalam

Bisnis Surabaya edisi 295

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?