Buku Pembangunan Zona Integritas

PEMBANGUNAN 

ZONA INTEGRITAS 

POLRES SINGKAWANG 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 

Zona 

Integritas 

Polres 

Singkawang

KATA SAMBUTAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Segala puji dan syukur bersama-sama kita 

panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih 

sayangNya sehingga kita bisa berkomitmen 

dalam pembangunan Zona Integritas Polres 

Singkawang Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya 

kepada: 

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang yang telah menciptakan kita semua sehingga 

pembangunan zona integritas dapat kita lakukan bersama; 

2. Bapak Kapolda Kalimantan Barat, Wakapolda, dan seluruh Pejabat 

Utama Polda Kalimantan Barat yang telah memberikan petunjuk dan 

arahan dalam pembangunan zona integritas Polres Singkawang; 

3. Forkopimda Kota Singkawang, unsur Pimpinan TNI di Kota 

Singkawang, seluruh anggota DPRD Kota Singkawang, Sekda beserta 

SKPD Kota Singkawang; 

4. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM di 

kota Singkawang serta seluruh lapisan masyarakat Kota Singkawang; 

5. Kepada pihak ke-3 yang telah menghibahkan sarana dan prasarana 

dalam mendukung pelayanan publik berbasis teknologi informasi 

sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Singkawang 

terhadap pelayanan publik Polres Singkawang; 

6. Seluruh personel yang telah berkomitmen dengan satu tekad dalam 

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi 

dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan telah mendukung 

pembangunan zona integritas di Polres Singkawang dengan sepenuh 

kerendahan hati kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Kami memohon doa dari seluruh elemen masyarakat semoga Polres 

Singkawang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani pada Tahun 2019. 

Kalau tuan membeli kurma 

Cari yang baik dan berkualitas 

Kami telah berkomitmen bersama 

Untuk membangun Zona Integritas 

Memancing ikan di Sungai Brantas 

Dapat seekor ikan kerisi 

Kami membangun Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

DAFTAR ISI 

i 

1 

2 

8 

11 

Kata Sambutan & 

daftar isi 

Tak Kenal Maka Tak 

Sayang 

Program Polres 

Singkawang Dalam 

Mendekatkan Diri 

Dengan Masyarakat 

Awal Mula 

Pembangunan 

Pembangunan Zona 

Integritas Polres 

Singkawang 

Terima kasih, 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Om shanti shanti Om 

Namo Buddhaya 

Salam Kebajikan 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG 

RAYMOND M. MASENGI, S.I.K., M.H. 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77050155 

2 Zona Integritas Polres Singkawang

TAK KENAL 

MAKA TAK 

SAYANG 

• Singkawang resmi 

menjadi daerah otonom 

melalui UU No 12 Tahun 2001 

tentang pembentukan Kota 

Singkawang yang diresmikan 

pada tanggal 17 Oktober 2001. 

• Kota Singkawang yang 

berada tepat di tengah 

segitiga emas (antara Kab. 

Sambas, Kab. Bengkayang, 

dan Kab. Mempawah) saat 

ini merupakan pusat tujuan 

wisata alam dan wisata 

budaya di Kalimantan Barat. 

Event terbesar yang setiap 

tahunnya menjadi sorotan 

media nasional adalah festival 

Imlek dan Cap Go Meh, hal ini 

menjadikan Kota Singkawang 

sebagai destinasi favorit baik 

bagi wisatawan domestik dan 

internasional. 

Kota Singkawang, masuk dalam 

urutan lima besar sebagai kota yang 

memiliki toleransi terbaik di Indonesia 

• Setelah terbaginya 

wilayah antara Kab. Sambas, 

Kab. Bengkayang, dan Kota 

Singkawang, maka pada 

Tahun 2004 Polres Sambas 

yang semula berkantor di 

Singkawang dipindah ke Kab. 

Sambas berikut dengan sarana 

prasarananya serta personel 

yang telah ditentukan. 

• Pada tahun 2014 Polres 

Singkawang menempati 

bangunan mako baru di 

Jl. Firdaus H. Rais II Kec. 

Singkawang Barat yang semula 

berada di Jl. Nusantara Kec. 

Singkawang Tengah (saat ini 

difungsikan sebagai SATPAS 

dan kantor Sat. Lantas). 

Zona Integritas Polres Singkawang 1

Polres Singkawang selaku perpanjangan tangan institusi 

Polri di Kota Singkawang sesuai dengan tugas pokoknya adalah 

pemelihara kamtibmas, penegak hukum, dan pelindung, 

pengayom, dan pelayan masyarakat sudah barang tentu haru 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pro kepada masyarakat dan 

kegiatan yang secara efektif dapat mempererat hubungan 

dengan masyarakat khususnya di Kota Singkawang. Dalam 

pelaksanaan tugas rutin diluar kegiatan 

terbosan kreatif/ inovasi, idealnya 

Polres Singkawang telah melakukan 

pendekatan diri dengan masyarakat di 

Kota Singkawang. Sebelum diuraikan 

kegiatan terobosan kreatif/ inovasi, 

maka berikut ini adalah beberapa 

tugas rutin yang dilaksanakan oleh 

Polres Singkawang dalam wujud pendekatan diri dengan 

masyarakat: 

1. Tugas dan Peran Bhabinkamtibas di wilayah kerjanya 

dalam melaksanakan fungsi polmas (pemolisian masyarakat) 

merupakan kegiatan pro kepada masyarakat dan dengan 

kegiatan bhabinkamtibas ini, kecintaan masyarakat terhadap 

Polri dengan efektif dapat tercipta. Telah menjadi bukti 

nyata bagaimana kecintaan masyarakat yang mencintai 

Bhabinkamtibmasnya saat seorang Bhabinkamtibmas Kel. 

Nyarumkop an. BRIPKA DEDY HARTONO yang saat itu 

dilakukan mutasi (tour of duty) untuk menjadi Bhabinkamtibas 

di daerah lain, perwakilan masyarakat Kel. Nyarumkop 

datang ke Mapolres Singkawang dan mengutarakan bahwa 

tidak setuju dengan pelaksanaan mutasi tersebut disebabkan 

Bhabinkamtibasnya BRIPKA DEDY HARTONO telah menyatu 

dengan masyarakat setempat. 

2. Tugas dan Peran Dikmas Lantas dalam pendekatan diri 

dengan masyarakat sejak dini merupakan salah satu upaya 

pendekatan diri Polres Singkawang kepada masyarakat 

terutama kepada anak-anak untuk menepi mindset mereka 

sejak usia dini terhadap kesan polisi yang arogan dan ditakuti. 

3. Patroli Dialogis Sabhara juga dinilai mampu dalam 

mendekatkan Polres Singkawang dengan masyarakat 

khususnya Kota Singkawang. Dengan melakukan patroli dan 

mengunjungi titik keramaian masyarakat, atau rumah tokohtokoh 

masyarakat, ketua RT dan RW, menjadikan Polres 

Singkawang telah dekat dengan masyarakat Kota Singkawang. 

BEBERAPA KEGIATAN TEROBOSAN KREATIF/ INOVASI 

YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH POLRES 

SINGKAWANG DALAM HAL TERSEBUT DIATAS ADALAH 

SEBAGAI BERIKUT: 

1. Melaksanakan KPKS (kopi pagi kasih solusi) 

merupakan terobosan kreatif dan Sat Binmas Polres 

Singkawang sebagai leading sektor dalam melaksanakan 

kegiatan ini sangat intens dan berkesinambungan. Berkumpul 

dengan masyarakat di Kota Singkawang dengan suasana yang 

tidak formal, terlebih secara langsung Kapolres Singkawang 

juga turut hadir, menjadikan masyarakat tidak sungkan 

untuk berdiskusi dengan Polres Singkawang. Pada beberapa 

kesempatan kegiatan ini juga menjadikan Polres Singkawang 

fasilitator dalam menyambungkan aspirasi masyarakat 

dengan perangkat pemerintahan lainnya. 

2. DDS (door to door system) dan problem solving 

Bhabinkamtibas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas dengan menyambangi rumah masyarakat 

diwilayahnya dan memberikan kartu nama Bhabinkamtibmas 

tersebut berikut nomor telepon dan memperkenalkan 

diri dengan mengedepankan senyum, sapa, salam, sopan, 

dan santun, ramah, dan humanis (5S+1R+1H). Kemudian 

Bhabinkamtibas menanyakan ada tidaknya permasalahan 

PROGRAM 

POLRES SINGKAWANG DALAM 

MENDEKATKAN DIRI DENGAN 

MASYARAKAT 

yang ingin disampaikan tidak hanya dalam hal kamtibmas, 

namun juga hal-hal dalam kehidupan bermasyarakat lainnya 

yang kemudian menjadikan bhabinkamtibmas tersebut 

sebagai konsultan dalam pemecahan masalah ditengah 

masyarakat. Jumlah problem solving yang telah dilaksanakan 

sepanjang tahun 2018 berjumlah 101 kegiatan. 

3. Safari Fajar dan Safari 

Jum’at. Safari fajar yang dilaksanakan 

setiap hari sabtu dan minggu saat sholat 

subuh dengan jadwal tempat mengikuti 

gerakan safari fajar Kota Singkawang. 

Sedangkan safari Jum’at dilakukan 

setiap hari jum’at saat pelaksanaan 

sholat Jum’at dan juga mengikuti 

jadwal tempat dari gerakan safari Jum’at Kota Singkawang. 

Dalam kegiatan safari ini, setelah kegiatan ibadah sholat 

dilaksanakan, Polres Singkawang melalui personel yang turun 

dan terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut diberikan 

waktu untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas 

dan sebagai media berdialog dengan masyarakat sekitar 

tempat pelaksanaan safari dilaksanakan. Pimpinan Polres 

Singkawang yang mendukung penuh kegiatan ini, dan selalu 

hadir ditengah masyarakat telah menyatu dan erat dengan 

para jamaah kegiatan safari fajar dan safari Jum’at. Melalui 

kegiatan keagamaan bersama-sama dengan masyarakat, 

telah minumbulkan kesan yang benar-benar kuat bagi 

masyarakat Kota Singkawang terhadap perubahan budaya 

Polri khususnya Polres Singkawang benar-benar terbukti 

telah mengalami perubahan yang signifikan. Seorang warga 

tidak lagi sungkan untuk mengungkapkan permasalahan 

dalam hal apapun merupakan bukti bahwa penyatuan dan 

pelayanan dengan hati oleh Polres Singkawang telah berjalan; 

4. Pendekatan dengan masyarakat dengan menghandiri 

kegiatan budaya kearifan lokal yakni saprahan 

yang merupakan budaya lokal warga setempat dalam pesta 

pernikahan dan acara makan secara bersama-sama. 


Dalam rangka peningkatan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas, 

Pada tanggal 1 November 2018 Polres Singkawang telah mengundang ketua dan 

anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Singkawang 

berupa kegiatan dalam bentuk focus group discussion. Kegiatan ini diselenggarakan 

dengan mendengarkan pemaparan Wakapolres Singkawang terhadap peningkatan 

pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas, dilanjutkan dengan paparan Kepala 

Sekolah SLB-B Dharma Miranti Singkawang. Dalam kegiatan ini banyak diskusi yang 

dibahas, antara lain adalah tentang pelayanan SIM bagi penyandang disabilitas dan 

kesetaraan anak penyandang disabilitas dengan anak normal dalam dunia pendidikan. 


INOVASI PELAYANAN COACHING CLINIC MENGEMUDI SATPAS SINGKAWANG 

Inovasi coaching clinic mengemudi SATPAS Singkawang yang 

dilaksanakan atas saran dan masukan dari forum konsultasi publik 

pelayanan SIM dan SKCK Polres Singkawang yang diselenggarakan 

pada Bulan September 2018. Inovasi ini mulai terlaksana pada bulan 

Oktober 2018. Inovasi ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi isu 

tentang susahnya pembuatan SIM di SATPAS Singkawang dikarenakan 

sejak pimpinan dan personel Polres Singkawang berkomitmen untuk 

melaksanakan pembangunan zona integritas, berbagai upaya mulai 

dari pengawasan sampai dengan membangun integritas personel 

dalam menghindari gratifikasi, dalam pengurusan SIM telah dilakukan 

pembersihan secara totalitas yang berdampak uji praktek SIM menjadi 

penentu kelulusan bagi peserta uji SIM. Oleh karena itu, SATPAS Singkawang melakukan inovasi ini dengan bentuk 

melatih siapa saja yang ingin berlatih dalam uji praktek SIM, sedangkan untuk latihan uji teori SATPAS menyediakan 

satu unit komputer online dalam pelatihan uji teori dan seluruh latihan tidak dipungut biaya. 

INOVASI E-SKM ONLINE (E-SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

ONLINE) 

Salah satu inovasi dalam pelayanan publik adalah dengan 

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat namun berbentuk 

online dan dapat diakses dimana saja oleh masyarakat 

Kota Singkawang. Selain sebagai sarana pengukuran indeks 

kepuasan masyarakat, inovasi ini juga dilaksanakan 

untuk menyerap sebanyak mungkin saran, masukan, dan 

komentar dari masyarakat terkait pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh Polres Singkawang. Polres Singkawang 

sangat memahami bahwa bentuk sebuah penyelenggaraan 

pelayanan publik, harus sesuai dengan keinginan publik 

itu sendiri. Hasil dari survei ini secara rutin dipublikasikan 

dengan menampilkan lembar publikasi di area pelayanan, 

publikasi di media cetak, publikasi melalui akun media sosial, publikasi melalui upload 

berita ke situs SIPP KemenPANRB. Inovasi ini juga telah direplikasi oleh Polda Kalimantan 

Barat dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Satwil 

Jajaran Polda Kalbar. 

Atas hasil survei kepuasan masyarakat ini, dilaksanakan rapat dalam rangka 

menindaklanjuti hasil survei pada 9 unsurnya dan mengamati serta merespon komentar 

yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu bentuk tindak lanjut terhadap hasil survei ini 

(nilai unsur 4 tentang kewajaran tarif) pada pelayanan SKCK yang sesuai PP 60 Tahun 2016 

tentang PNBP pada Polri memiliki tarif sebesar Rp. 30.000,- namun masih ada beberapa 

responden yang merasa mahal akan tarif tersebut (SKCK dengan tarif Rp.30.000,- hanya 

memiliki masa berlaku 6 bulan, sedangkan tarif perpanjangan SIM C Baru Rp.100.000,- 

berlaku 5 tahun), untuk itu dilakukan pemasangan banner untuk mensosialisasikan tarif 

SKCK adalah Rp.30.000,- dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tarif tersebut bukan 

untuk petugas maupun kas Polres Singkawang, namun akan masuk sebagai kas negara. 


MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL KHUSUSNYA DALAM PENGAWASAN 

INTEGRITAS PERSONEL POLRES SINGKAWANG. 

Mekanisme pengawasan internal dalam pembangunan zona integritas di Polres Singkawang dapat 

berlangsung karena telah matangnya penyatuan SPIP dalam keseharian Polres Singkawang. Pengawasan 

secara berjenjang pada pengawasan vertikal, serta pengawasan melalui rekan kerja dalam hubungan 

horizontal juga telah terbangun dengan baik. Demikian pula sikap saling nasehat-menasehati dan saling 

mengingatkan yang telah membudaya di Polres Singkawang melalui banyaknya kegiatan-kegiatan internal 

yang membangun hubungan emosional antar personel Polres Singkawang. 

Disamping itu, pengawasan secara fungsional dan struktural juga terlaksana melalui pengawasan ketat 

personel Sipropam dan Siwas yang tergabung dalam pengelola pengaduan/ komplain pelayanan publik pada 

tempat pelayanan publik Polres Singkawang. Dengan terintegrasinya pelayanan SKCK dan SPKT di Polres 

Singkawang dan wilayah kota yang relatif kecil sehingga jarak pelayanan lainnya seperti SIM dan SAMSAT 

dapat dijangkau dengan cepat merupakan satu faktor yang menguntungkan dalam pengawasan internal 

Polres Singkawang. Selain itu, pemasangan CCTV diarea pelayanan publik juga merupakan satu bentuk 

pengawasan internal yang dinilai cukup efisien. Tidak ketinggalan internalisasi WBS juga merupakan salah 

satu instrumen dalam pengawasan terhadap integritas individual personel Polres Singkawang. 

Selain yang diuraikan diatas, pengawasan terhadap integritas personel juga dilaksanakan melalui absensi 

kehadiran yang tepat waktu pada jam kantor, hingga kunjungan Kapolres Singkawang secara langsung ke 

tempat-tempat pelayanan hingga ke polsek jajaran juga merupakan bentuk penyelenggaraan lingkungan 

pengendalian secara tepat dalam menciptakan kepemimpinan yang kondusif. 

MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (PENGGUNAAN MEDIA DALAM 

PENYEBARAN INFORMASI) 

Polres Singkawang dalam branding building secara dominan dilakukan melalui penyebaran informasi 

melalui media khususnya media sosial dan media internet. Humas Polres Singkawang yang memiliki akun 

pada beberapa media sosial telah memiliki jumlah pengikut (followers) yang banyak, adapun sebagai berikut: 

Media Sosial 

Nama akun Humas Polres 

Singkawang 

Jumlah 

pengikut 

Instagram humas_polres_singkawang 4.039 

Facebook ivan 5.000 

Tweeter @humas_resskw 207 

Youtube Humas polres singkawang 5.700 

Selain Humas Polres Singkawang, penyebaran informasi juga dilakukan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas 

Polres Singkawang, sebagai berikut: 

Media Sosial 

Nama akun Dikyasa Sat 

Lantas Polres Singkawang 

Jumlah 

pengikut 

Instagram satlantaspolressingkawang 909 

Facebook Dikyasa Lantas Singkawang 2.043 

Youtube sat lantas singkawang 188 



Selain penggunaan media sosial di 

dunia maya, penyebaran informasi 

juga dilakukan melalui kegiatan dalam 

pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik antara lain dengan Press realase 

kasus-kasus menonjol, memuat berita di 

website humas Polres Singkawang hingga 

media cetak lokal dengan menggandeng 

wartawan di Kota Singkawang. 

KOMITMEN PIMPINAN DALAM 

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS 

DI POLRES SINGKAWANG, ANTARA 

LAIN: 

1. Dilaksanakan pencanangan zona 

integritas oleh Kapolres Singkawang 

yang bertempat di Singkawang Cultural 

Center dengan penandatanganan 

piagam pencanangan yang disaksikan 

oleh Forkopimda dan Kepala KPPN 

Kota Singkawang; 

2. Pemasangan umbul-umbul bertuliskan 

“ZONA INTEGRITAS” dan “WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI” di sepanjangan 

Jl. H. Firdaus Rais II depan Mapolres 

Singkawang dan di Jl. Nusantara depan 

SATPAS SIM Singkawang; 

3. Pemasangan banner-banner zona 

integritas di ruang-ruang tunggu 

pelayanan publik di polres, SATPAS, 

SAMSAT, dan polsek jajaran; 

4. Pemasangan spanduk dan banner roll 

up berisikan permintaan dukungan dan 

doa masyarakat Kota Singkawang di 

persimpangan jalan protokol seperti di 

perempatan lampu merah Jl. Firdaus H. 

Rais II, perempatan patung polantas Jl. 

Nusantara, di Jl. Merdeka depan Masjid 

Raya Singkawang, di depan Pekong 

Tua Singkawang, dan di Singkawang 

Grandmall; 



5. Mensosialisasikan pembangunan zona 

integritas dalam kegiatan inovasi Polres 

Singkawang yakni Kopi Pagi Kasih 

Solusi (KPKS) secara langsung oleh 

Kapolres Singkawang; 

6. Mensosialisasikan pembangunan zona 

integritas dalam kegiatan safari fajar 

dan safari jum’at Kota Singkawang oleh 

Wakapolres Singkawang; 

7. Melaksanakan FGD Forum Konsultasi 

Publik pelayanan SIM dan SKCK Polres 

Singkawang dengan mengundang 

perwakilan berbagai elemen masyarakat; 

8. Pemasangan sticker safari fajar Polres 

Singkawang di kendaraan pribadi 

personel Polres Singkawang. 

9. Melaksanakan EDUKASI PENCEGAHAN 

KORUPSI SEJAK DINI oleh Satbinmas 

dengan berkunjung ke sekolah-sekolah di 

Kota Singkawang 



AWAL MULA 

PEMBANGUNAN 

Awal pembangunan Zona 

Integritas diawali sejak adanya 

upaya peningkatan dalam 

pelayanan kepolisian oleh Polres 

Singkawang kepada masyarakat 

berupa pembentukan Singkawang 

Command Center (SCC) Polres 

Singkawang pada tanggal 06 

september Tahun 2016 oleh 

Kapolres Singkawang AKBP SANDI 

ALFADIEN MUSTOFA, S.I.K., M.H. 

Pembentukan SCC yang dapat 

terlaksana dengan adanya hibah 

dari masyarakat, merupakan 

salah satu bukti nyata keterlibatan 

masyarakat Kota Singkawang dalam 

upaya peningkatan pelayanan 

kepolisian di Kota Singkawang. 

Setelah SCC berjalan 

efektif, maka pada tanggal 

06 Maret 2017 Kapolri 

Jendral Drs. M. TITO 

KARNAVIAN, M.A., Ph.d. 

melakukan peresmian SCC 

yang turut disaksikan oleh 

Kapolda Kalbar Irjenpol Drs. 

MUSYAFAK S.H., M.M. Pada 

kegiatan peresmian tersebut, 

dibawah pimpinan Kapolres 

Singkawang saat itu AKBP 

SANDI ALFADIEN MUSTOFA, 

S.I.K., M.H. dilakukan 

simulasi SCC dan telah 

mampu menarik apresiasi 

dari kesatuan atas dalam hal 

ini adalah Polda Kalimantan 

Barat. 

Pada tanggal 28 

Februari 2018 Polda Kalbar 

mengusulkan beberapa 

satker/ satwil dalam rangka 

pembangunan zona integritas 

melalui surat Kapolda Kalbar 

nomor: B/531/II/REN.2.1./2018 

perihal satker yang diusulkan 

zona integritas menuju WBK 

tahun 2018 dan diantara 

kesatuan kewilayahan 

tersebut adalah Polres 

Singkawang. 

Dengan adanya usulan 

dari Polda Kalimantan Barat 

tersebut, hal ini semakin 

menguatkan serta mendorong 

komitmen dan keinginan 

organisasi serta individu 

mulai dari unsur pimpinan 

hingga seluruh personel 

Polres Singkawang dalam 

mewujudkan pelayanan 

prima kepolisian di Kota 

Singkawang. 



PEMBENTUKAN 

TIM PEMBANGUNAN 

Pada 8 Februari 2018, 

dilaksanakanlah pembentukan 

tim pembangunan zona 

integritas Polres Singkawang 

menuju wilayah bebas dari 

korupsi (WBK) dan wilayah 

birokrasi bersih dan melayani 

(WBBM) bertempat di Hotel 

Sentosa Singkawang yang 

dipimpin oleh Kapolres 


YURY NURHIDAYAT, S.H., M.H. 

Kegiatan pembentukan yang 

terlaksana sesuai dengan 

standar operasional prosedur 

tentang pembentukan tim 

pokja pembangunan zona 

integritas ini dihadiri oleh para 

Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek 

Jajaran Polres Singkawang, 

dan personel Polres 

Singkawang. Melalui kegiatan 

tersebut, terbentuklah tim 


Polres Singkawang menuju 

WBK dan WBBM dengan surat 

perintah Kapolres Singkawang 

Nomor: Sprin/495/II/2018 

tanggal 8 Februari 2018. 

Dalam kegiatan penyunan 

tim kelompok kerja (pokja) 


di atas, dilakukan diskusi 

oleh perserta yang hadir 

dalam kegiatan tersebut 

tentang komposisi tim pokja 


sehingga tim terbentuk benarbenar 

telah sesuai dengan 

fungsi dan kompetensinya 

masing-masing. 

PIAGAM PENCANANGAN 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 


BANNER ZONA INTEGRITAS DI 

LAPANGAN APEL MAPOLRES 

SINGKAWANG 

UMBUL-UMBUL ZONA INTEGRITAS 

BANNER MOHON DUKUNGAN 

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 




PENYUSUNAN 

RENCANA KERJA & RENCANA AKSI 

Setelah terbentuk, secara 

parsial masing-masing tim 

per program dalam pokja 

mengkonsep draft rencana 

aksi pembangunan zona 

integritas menuju WBK dan 

WBBM dengan mengacu 

pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Nomor 52 

Tahun 2014 tentang pedoman 

pembentukan zona integritas 

menuju WBK dan WBBM, dan 

Keputusan Kapolri Nomor: 

Kep/580/VI/2016 tanggal 9 

Juni 2016 tentang petunjuk 


menuju WBK dan WBBM di 

lingkungan Polri. 

Penyusunan draft rencana 

aksi inilah yang sangat 

membantu Polres Singkawang 

dalam pencapaian dan 

pemenuhan komponen 

pengungkit pembangunan ZI, 

dikarenakan poin-poin dalam 

draft tersebut disusun dengan 

mengkonversi poin-poin 

dalam LKE sesuai PermenPAN- 

RB Nomor 52 Tahun 2014 

menjadi penjabaran tugas 

secara teknis yang mudah 

dimengerti oleh seluruh 

personel dan diaplikasikan 

secara langsung secara integral 

dengan pelaksanaan tugas 

Polres Singkawang. 

Pada tanggal 20 April 

2018, tim pembangunan ZI 

kembali melaksanakan rapat 

dalam rangka penyusunan 

rencana kerja dan rencana 

aksi dengan melakukan 

diskusi terhadap draft yang 

telah tersusun sebelumnya. 

Koreksi, saran, dan berbagai 

masukan dari peserta rapat 

saat itu tertampung dalam 

dokumen renja dan renaksi 

pembangunan ZI Polres 

Singkawang menuju WBK 

dan WBBM dan kemudian 

disahkan oleh Kapolres 


YURY NURHIDAYAT, S.I.K., M.H. 

Dalam rencana aksi tersebut 

terdapat 73 kegiatan yang 

harus dilaksanakan dalam 

pembangunan zona integritas. 

Kemudian pada tanggal 

15 Agustus 2018 kembali 

dilakukan penyempurnaan 

terhadap rencana aksi 


tersebut menjadi 80 kegiatan 

yang kemudian disahkan oleh 

Kapolres Singkawang AKBP 

RAYMOND M. MASENGI, S.I.K., 

M.H. 


MELAKSANAKAN 

PEMANTAUAN 

DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN 


MENUJU WBK DAN 

WBBM 

Sesuai 

dengan 

PermenPANRB Nomor 54 

Tahun 2014 tentang pedoman 


menuju WBK dan WBBM 

di lingkungan instansi 

pemerintah, siklus manajemen 

monev juga telah diintegralkan 

pada seluruh pelaksanaan 

program-program di Polres 

Singkawang. 

Melalui monev tersebut 

dapat diketahui perkembangan 

progress kegiatan pemenuhan 

komponen pengungkit, 

mengetahui hasil atau capaian 

dan outcome dari pelaksanaan 

kegiatan apakah telah 

mampu menjadi penggerak 

dalam reformasi birokrasi 

secara keseluruhan (zona 

integritas sebagai miniatur 

dan penggerak reformasi 

birokrasi) khususnya dalam 

hal pengaruh terhadap 

persepsi masyarakat, yang 

kemudian terjadinya umpan 

balik (koreksi) terhadap 

pelaksanaan kegiatan. 

Polres Singkawang 

dalam melaksanakan 


telah melakukan monev 

secara global terhadap enam 

program dalam komponen 

pengungkit pembangunan 

zona integritas melalui rapat 

monev pembangunan zona 

integritas maupun rapat 

monev kegiatan rutin Polres 

Singkawang. 



PIMPINAN 

BERPERAN SEBAGAI 

ROLE MODEL DALAM 

PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN 

WBK/ WBBM 

Pimpinan satuan kerja 

pelaksana pembangunan WBK 

terlebih WBBM secara mutlak 

wajib terlebih dahulu memiliki 

komitmen dalam upaya 

perwujudan WBK tersebut. 

Untuk itu pimpinan satuan 

kerja sudah semestinya menjadi 

role model kepada seluruh 

personel yang dipimpinnya. 

Pimpinan harus menanamkan 

nilai jujur, peduli, mandiri, 

dispilin, tanggung jawab, kerja 

keras, sederhana, berani, adil, 

dan sabar sejak dini, mulai dari 

sendiri kemudian menerapkan 

keteladanan tersebut kepada 

personelnya untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana 

korupsi yang sudah menjadi 

kejahatan luar biasa. Pejabat 

pemerintahan atau personel 

Polri semestinya menjalankan 

amanah dengan sungguhsungguh, 

ikhlas, penuh 

integritas, profesional, dan 

mampu mencegah terjadinya 

korupsi di lingkungan kerjanya. 

Pada internal Polri, secara 

otomatis unsur pimpinan pada 

kesatuan kewilayahan dinilai 

telah mampu mengemban tugas 

dan amanah melalui seleksi 

berlapis sebelum menduduki 

jabatan. 

Terlebih di Polres 

Singkawang yang saat 

ini dipimpin oleh AKBP 

RAYMOND M. MASENGI, 

S.I.K., M.H. yang sebelumnya 

merupakan Danyon Brimob 

Detasemen B Pelopor yang 

juga berkedudukan di Kota 

Singkawang telah mengenal 

karakteristik Kota Singkawang 

maupun telah akrab bagi 

personel Polres Singkawang. 

Pimpinan Polres Singkawang 

telah pun berperan sebagai 

role model mulai dari hal 

terkecil seperti pemberlakukan 

absensi kepada anggota juga 

diberlakukan terhadap unsur 

pimpinan hingga komitmen 

dalam pencegahan korupsi 

dalam mewujudkan WBK. 

Kapolres Singkawang memberikan Khotbah 

sekaligus pesan kamtibmas 

Bhabinkamtibmas menolong anak sekolah 

Wisata Edukasi murid TK ke Satpas 

Polres Singkawang 


PELATIHAN BUDAYA 

KERJA DAN POLA PIKIR 

Dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi Polri, Polres Singkawang 

sebelum memasuki tahun 


(2018) yaitu sejak reformasi 

birokrasi Polri mulai diterapkan 

pada Tahun 2004 (RBP Gel I) telah 

mendapatkan petunjuk dan arahan 

dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi Polri Gel I meliputi 5 

area perubahan dengan diawali 

dengan manajemen perubahan dan 

transformasi budaya. Dilanjutkan 

dengan RBP Gel II pada tahun 2011 

dengan 8 (delapan) area perubahan 

yang salah satunya adalah mindset 

dan cultureset aparatur hingga saat 

ini pada RBP Gel III terakomodir 

dalam program 1 yakni program 

revolusi mental aparatur. 

Pelatihan pola pikir dan budaya 

kerja Polres Singkawang telah 

dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 

2018 yang dipimpin langsung oleh 

Kasat Sabhara Polres Singkawang 

AKP EKO ANDI SUTEJO, S.H., M.M. 

yang juga merupakan trainer 

revolusi mental. 

Selain melakukan pelatihan 

dengan bentuk pertemuan kelas 

dalam melaksanakan revolusi 

mental, Polres Singkawang 

menggunakan pendekatan 

keagamaan melalui kegiatan 

binrohtal (pembinaan rohani 

dan mental) baik bagi personel 

beragama islam maupun beragama 

kristen protestan dan katolik yang 

dilaksanakan setiap hari kamis. 

Selain itu, dilakukan terobosan 

kreatif dengan turut bergabung 

dalam gerakan safari fajar yang 

dilaksanakan setiap hari sabtu dan 

minggu serta gerakan safari jum’at 

Kota Singkawang. 


PENETAPAN AGEN 

Polres Singkawang dalam pembangunan 

komitmen seluruh personel hingga 

PERUBAHANmemberikan 

pengaruh kepada masyarakat 

khususnya warga Kota Singkawang dalam mendukung pembangunan 

zona integritas, telah pun melaksanakan penetapan agen perubahan 

yang pertama kali dilakukan melalui Skep Kapolres Singkawang 

Nomor: KEP/23/V/2018 tanggal 10 Mei 2018 dan kemudian diubah 

(disebabkan adanya terdapat mutasi/ tour of duty) menjadi Skep 

Kapolres Singkawang Nomor: KEP/42/IX/2018 tanggal 19 September 

2018. Agen perubahan yang ditetapkan secara dominan telah mampu 

memberikan pengaruh positif di lingkungan kerjanya masing-masing 

serta inovatif dan proaktif terkait pelaksanaan tupoksi dan upaya 

peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. 

PERLIBATAN SELURUH 

PERSONEL DALAM PEMBANGUNAN 


Membangun dan menanamkan nilai-nilai dalam zona integritas menuju WBK 

dan WBBM kepada seluruh anggota organisasi yang membangun zona integritas 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran 

dalam pembangunan zona integritas tercapai dengan efektif dan efisien. Polres 

Singkawang sebagai satuan kerja pembangun zona integritas melibatkan seluruh 

personelnya mulai dari pencantuman seluruh personel Polres Singkawang 

dalam surat perintah tim pokja pembangunan zona integritas hingga melakukan 

permintaan saran dan usulan terkait pembangunan zona integritas melalui surat 

Kapolres Singkawang Nomor: B/2705/IX/REN./2018 tanggal 6 September 2018 

tentang penyampaian usulan dan saran dalam pembangunan zona integritas. 

Dari hasil permintaan saran tersebut, saran-saran yang diberikan oleh personel 

(formulir lembar usulan/ saran personel tanpa mencantumkan nama) bersifat 

membangun dan telah pun diakomodir melalui kebijakan pimpinan Polres 

Singkawang, salah satunya adalah mengakomodir saran dari personel yakni 

penyediaan fasilitas mesin fotocopy bagi masyarakat dan telah diakomodir 

dengan kerjasama antara Polres Singkawang dan toko koperasi Polres Singkawang 

berupa penyedia fasilitas tersebut di toko ATK Polres Singkawang yang berada 

diarea Mapolres. 


PENYUSUNAN DAN EVALUASI 

SELURUH SOP YANG 

MENGACU PADA TUPOKSI 


Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan guna 

menghindari terjadinya penyalah gunaan wewenang serta sebagai bentuk 

pencegahan terhadap tindakan koruptif berbagai upaya pencegahan 

telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai hal. Dalam institusi 

Polri sendiri, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Gelombang ke-3 

terdapat program penguatan Tatalaksana yang bertujuan untuk membuat 

proses manajemen yang sederhana, transparan, efektif, dan efisien 

berdasarkan teknologi informasi. Sedangkan sasaran yang akan dicapai 

melalui program ini ada 2 poin yaitu (1) terwujudnya ketatalaksanaan yang 

efektif dan efisien dalam rangka usaha perwujudan tatakelola kepolisian 

yang baik, dengan ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan 

yang baik dan indeks tatalaksana dengan ITK dari rata-rata nasional atau 

setara nilai 7 dari skala 1-10 dan (2) terwujudnya ketatalaksanaan yang 

berbasis elektronik (e-office) yang menyeluruh dan disesuaikan dengan 

ukuran ringkasan indeks e-government dengan nilai 2,66 dan digunakan 

e-procurement sampai dengan 80%. 

Polres Singkawang sangat menyadari bahwa melalui pencapaian 

dalam program ke-2 pembangunan zona integritas ini dapat berjalannya 

reformasi birokrasi Polri pada program ke-5 yaitu penguatan tatalaksana. 

Hal ini selaras dengan penyampaian-penyampaian oleh pimpinan pada 

beberapa kesempatan tentang pembangunan zona integritas merupakan 

miniatur dari reformasi birokrasi pada suatu organisasi pemerintahan. 

Atas hal itu, pada tanggal 31 Oktober 2018 Kabagops Polres Singkawang 

mengundang para pejabat serta personel dalam unsur pelaksana tugas 

pokok untuk melaksanakan rapat penyusunan SOP. Namun sebelum 

kegiatan tersebut terlaksana, sebelumnya telah dilakukan pendataan 

tugas-tugas pada Polres Singkawang yang memerlukan SOP dan pendataan 

dokumen SOP yang perlu dilakukan revisi melalui kegiatan reviu SOP yang 

telah pun dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018. 

Sebelum membahas hasil penyusunan SOP, dapat disampaikan 

urgensi akan pentingnya melakukan reviu terhadap dokumen-dokumen 

SOP terutama pada pelaksanaan tupoksi Polres Singkawang. Bahwa dalam 

kurun waktu setengah dekade terakhir berbagai modus operandi tindakan 

kriminialitas mulai berubah seiring dengan pesatnya pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, berbagai jenis kejahatan yang dominan dan menjadi 

perhatian masyarakat luas seperti tindakan keji pengeboman pada gereja 

saat kegiatan ibadah, pengeboman di gerbang penjagaan Mapolrestabes 

Surabaya, Penerobosan di Mapolres Solo, dan berbagai jenis kejahatan 

lainnya mewajibkan Polri selaku pengemban harkamtibas dalam negeri 

untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas 

pokoknya. 

Dari hasil pendataan didapati beberapa SOP yang perlu dilakukan 

revisi, sebagai berikut: 

SOP YANG PERLU 

DILAKUKAN REVISI 

1. SOP Penjagaan Mako Polres 

2. SOP Penjagaan tahanan 

3. SOP Patroli Sabhara 

4. SOP Pengawalan lalu lintas 

5. SOP Patroli lalu lintas 

SEDANGKAN UNTUK DAFTAR 

SOP YANG BELUM ADA DAN 

PELU DILAKUKAN PENYUSUNAN 

ADALAH: 

1. SOP Patroli R2 Sabhara 

2. SOP Patroli R4 Sabhara 

3. SOP Patroli R2 Lalu Lintas 

4. SOP Patroli R4 Lalu Lintas 

5. SOP Pengamanan Personel Saat Apel di 

Halaman Mako 

Dalam pelaksanaan rapat penyusunan SOP 

di lingkungan Polres Singkawang, telah 

disepakati antara penanggung jawab program 

penataan tatalaksana dalam hal ini adalah 

Kabagops Polres Singkawang bersama para 

kasat sebagai unsur pelaksana tugas pokok 

untuk segera melaksanakan penyusunan 

ulang SOP sesuai hasil reviu di atas yang 

selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi 

ke Bidkum Polda Kalimantan Barat. 



Hipster 

Stuff 

2015 

MENERAPKAN SELURUH SOP 

YANG TELAH DISUSUN 

Setelah SOP tersusun maka, SOP wajib 

disosialisasikan kepada pelaksana dalam 

SOP agar terbangunya pemahaman 

sesuai SOP saat melaksanakan tugas 

kepolisian. Pada penerapannya, sebelum 

pelaksanaan kegiatan maka perwira 

pengendali akan selalu mengingatkan 

personel yang dipimpinnya agar 

melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. 

Dalam beberapa tugas yang melibatkan 

perkuatan yang besar, dalam menjamin 

diterapkannya SOP maka Bagops Polres 

Singkawang melakukan terobosan 

kreatif melalui pelaksanakan checklist 

SOP sehingga tidak ada hal yang 

terlewatkan dalam penerapan SOP 

sesuai kegiatannya. 

SISTEM PENGUKURAN KINERJA 

BERBASIS TI 

Dalam pengukuran kinerja berbasis 

TI, Polres Singkawang menerapkannya 

melalui ITK Polri (terpusat). ITK adalah 

instrumen yang mengukur kinerja dan 

capaian program Reformasi Birokrasi 

Polri dengan menggunakan prinsipprinsip 

tata kelola pemerintahan 

yang baik. ITK bersifat obyektif dan 

komprehensif serta digunakan sebagai 

landasan untuk pengambilan kebijakan 

berdasarkan bukti, sebagai tolak ukur 

kemajuan yang dicapai dan sebagai 

alat memperbandingkan kinerja secara 

obyektif, fair, dan akurat. Adapun nilai 

ITK Polres Singkawang mendapatkan 

nilai 6,5 dari skala pembobotan 1-10. 

MELAKSANAKAN MANAJEMEN SDM BERBASIS TI 

Dalam manajemen SDM Polres Singkawang sejak awal Tahun 2018 

telah menggunakan aplikasi SIPP (sistem informasi personel Polri) 

yang dibangun oleh SSDM Polri. 

SIPP adalah sistem berbasis 

komputer yang dapat menerima, 

mengirim, menyimpan, 

mengolah, dan mensajikan data 

dan informasi tentang Pegawai 

Negeri pada Polri secara online 

maupun manual yang akurat, 

berkualitas, dan tepat waktu 

sebagai upaya mendukung 

penyelenggaraan pembinaan 

sumber daya manusia Polri. 



SISTEM 

PELAYANAN 

PUBLIK BERBASIS 

TEKNOLOGI 

INFORMASI 

Dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik berbasis TI, 

terutama pada pelayanan SIM 

dan SKCK telah menggunakan 

teknologi informasi dalam 

pelaksanaannya. 

Pada 

pelayanan SIM dilaksanakan 

melalui aplikasi SIM Online 

Korlantas Polri, sedangkan 

dalam pelayanan SKCK 

dilaksanakan melalui aplikasi 

SKCK online Polri. Selain itu 

Polres Singkawang juga secara 

aktif bergabung dalam sistem 

informasi pelayanan publik 

(SIPP) yang dibangun oleh 

Kementerian PANRB dan telah 

terintegrasi dengan SP4N Lapor. 

go.id dan SINOVIK. 

Bentuk pelayanan tersebut 

di atas telah berbasis teknologi 

informasi secara terpusat, 

namun Polres Singkawang juga 

secara mandiri memiliki bentuk 

pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi lainnya 

yakni berupa inovasi singkawang 

command center, website 

Polres Singkawang, RTMC 

Singkawang, dan e-SKM online. 

MELAKUKAN MONEV 

TERHADAP PEMANFAATAN TI 

Pada pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan 

pemberian pelayanan publik berbasis TI, secara rutin dan 

insidentil Polres Singkawang melaksanakan monitoring 

dan evaluasi terhadap pemanfaat penggunaan teknologi 

informasi dalam pengukuran kinerja, manajemen 

SDM, dan pemberian 

pelayanan publik. 

Monev dilaksanakan 

dengan tujuan 

memantau sejauh 

mana dampak terhadap 

pemanfaatan teknologi 

informasi terbut dan 

langkah-langkah 

perbaikan ke depan 

dalam pemanfaatannya. 



Di era seperti sekarang ini informasi sangatlah 

di butuhkan oleh masyarakat terutama 

mengenai layanan informasi publik online 

yang merupakan informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim atau di terima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai 

dengan Undang-Undang (UU) serta informasi 

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik 

melalui online. 

Memperoleh dan mengakses informasi 

merupakan hak asasi manusia (HAM), maka 

keterbukaan informasi publik merupakan salah 

satu ciri penting demokratis yang menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat untuk 

mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang baik. Dengan 

adanya keterbukaan informasi 

publik bisa menjadi sarana 

dan badan publik lainnya dan 

segala sesuatu yang berakibat 

pada kepentingan publik selain 

sebagai salah satu upaya untuk 

mengembangkan masyarakat 

informasi. 

Dasar hukum yang 

menyatakan bahwa hak 

memperoleh informasi 

merupakan suatu HAM diatur 

dalam Pasal 28F Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan 

bahwa “setiap orang berhak 

berkomunikasi dan memeperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, 

memperoleh, memiliki, dan menyimpan 

informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 

Tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak 

terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat 

dalam mencari, memilih sumber dan 

menyalurkan informasi yang faktual dan 

dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008, 

berbagai masalah transparansi informasi, 

khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh 

badan – badan publik, harus menyesuaikan 

dengan ketentuan yang memberikan hak 

memperoleh informasi kepada masyarakat 

sebagai pemohon atau pengguna informasi 

publik. 

Dalam menindaklanjuti tuntutan dan 

harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima 

Polres Singkawang sebagai bagian dari unsur 

Penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait 

tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja, maka Jajaran Polres Singkawang 

telah dan terus melakukan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Polres Singkawang baik 

menyangkut aspek Instrumental, Struktural 

dan Kultural juga terkait dengan keterbukaan 

informasi publik, agar kedepan Polri lebih dapat 

meningkatkan Kinerjanya secara optimal dan 

profesional, proaktif, peka dan peduli serta 

dinamis, sehingga Polres Singkawang kedepan 

diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima 

Polri secara berhasil dan berdaya guna. 

Maka dengan diberlakukan Undang-Undang 

keterbukaan informasi publik, badan – 

badan publik, pada konteks ini Polres Singkawang 

harus memahami substansi yang 

terdapat didalamnya, agar 

dapat menyelaraskan dengan 

upaya pemerintah, dalam 

menciptakan masyarakat 

informasi yang demokratis. 

Dengan 

menerapkan 

mekanisme akses informasi 

publik yang efisien, cepat dan 

terjangkau publik maupun pers, 

maka Polri khususnya Polres 

Singkawang dapat menjadi 

lembaga pemerintah yang 

peduli terhadap transparansi 

informasi untuk kesejahteraan 

dan keadilan masyarakat. 

Keterbukaan informasi 

publik online, mendorong 

Polres Singkawang untuk memposisikan 

informasi sebagai 

sumber daya organisasi, yang 

mampu meningkatkan produktivitas kerja. 

Secara substantif, UU KIP memposisikan 

Polres Singkawang harus mampu menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka, 

dan semua kegiatan tersebut bisa diakses 

oleh masyarakat sebagai pengguna informasi 

publik online. pada hakikatnya, ketika secara 

kelembagaan Polres Singkawang bersikap 

terbuka, dan mampu mengeksplorasi kinerja 

yang produktif, maka pandangan masyarakat 

terhadap Polres Singkawang pun akan positif. 

Perwujudan dari azas keterbukaan 

informasi publik online adalah memberikan hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

benar, dan berguna untuk mengetahui kinerja 

anggota Polres Singkawang yang sebagian atau 

seluruhnya. Transparansi informasi penting 

untuk meningkatkan citra lembaga, karena 

esensi dari keterbukaan adalah kejujuran 

dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab. 


MENYUSUN RENBUT PERSONEL POLRES SINGKAWANG 

MENGACU HASIL ANALISA BEBAN KERJA 

Untuk mencapai kinerja SDM yang optimal, salah satu titik kritis dan strategi dalam 

peningkatan kinerja SDM adalah workload analysis atau analisa beban kerja. Karena posisi 

strategisnya, beban kerja mampu mempengaruhi KPI (key performance indicator) yang 

kemudian diakomodir dalam SMK Polri) dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hasil 

dari nilai SMK personel Polri. Perencanaan SDM baik jangka pendek maupun jangka panjang 

juga tidak akan lepas dari analisa beban kerja. Sebetulnya konsep ini cukup sederhana 

yakni dengan pembagian beban kerja pada setiap personel akan mempengaruhi rencana 

kebutuhan personel sehingga berpengaruh pula dalam rekrutmen Polri. Analisa beban kerja 

belakangan ini cukup mendapat perhatian yang serius baik dalam pemerintahan dan lebih 

khusus bagi manajemen SDM Polri karena pada prinsipnya bertujuan untuk membuat proses 

organisasi lebih efektif dan efisien. Polres Singkawang dalam melaksanakan penyusunan 

rencana kebutuhan personel pada Tahun 2018 mulai mengacu pada hasil penghitungan 

analisa beban kerja (ABK) seiring dengan turut diterapkannnya pengisian ABK secara online 

oleh Srena Polri melalui aplikasi ABK http://abkpolri.com. Melalui perencanaan SDM yang 

baik, maka dapat diketahui berapa jumlah personel yang rill dibandingkan dengan jumlah 

personel yang dibutuhkan, hal ini dapat pula menjadi informasi untuk memutuskan apakah 

harus mempertahankan jumlah personel yang rill apabila kondisinya telah seimbang, atau 

mengurangi jumlah personel melalui pelaksanaan tour of duty antar satuan kewilayahan 

apabila kondisi personel yang rill lebih besar dengan jumlah personel yang diperlukan. Atau 

pun harus mengusulkan penambahan personel kepada satuan atas dalam hal ini adalah Biro 

SDM Polda Kalbar apabila jumlah personel rill lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

personel yang dibutuhkan. 

Pada tanggal 6 Maret 2018 telah dilaksanakan rapat dalam penyusunan rencana kebutuhan 

personel Polres Singkawang . Dalam kegiatan tersebut, masing-masing operator pada bag, 

sat, si, hingga polsek jajaran menyampaikan hasil penghitungan ABKnya yang kemudian 

dilakukan penghitungan jumlah personel ideal bagi Polres Singkawang. Adapun kondisi rill 

personel Polres Singkawang saat ini berjumlah 519 orang, sedangkan hasil dari penghitungan 

dalam rapat tersebut Polres Singkawang memerlukan personel dengan jumlah 797 orang. 

Atas dasar ini, kemudian Polres Singkawang mengusulkan kepada Kapolda Kalimantan 

Barat melalui Biro SDM Polda Kalbar tentang penambahan personel Polres Singkawang. 



PENEMPATAN 

PERSONEL 

BARU (HASIL 

REKRUTMEN 

MUTASI DARI 

POLDA KALBAR) 

MENGACU PADA 

KEBUTUHAN 

PERSONEL 

YANG TELAH 

TERSUSUN 

Polda Kalimantan Barat 

selaku kesatuan atas dari 

Polres Singkawang yang secara 

berkala telah melakukan 

mutasi terhadap personel 

hasil rekrutmen Polri ke 

Polres Singkawang dengan 

didasari surat permintaan 

penambahan personel serta 

mempertimbangkan prioritas 

pemenuhan personel satuan 

kewilayahan maupun satker 

Polda. Dalam melaksanakan 

penempatan personel tersebut, 

apabila dari Polda Kalbar 

dalam melaksanakan mutasi 

secara langsung menetapkan 

penempatannya pada bagian 

atau satuan tertentu di tingkat 

polres, maka Polres Singkawang 

langsung menerima personel 

tersebut dan menempatkannya 

sesuai dengan yang ditetapkan. 

Apabila personel hasil 

rekrutmen Polda Kalbar 

dipindahtugaskan ke Polres 

Singkawang tanpa adanya 

perintah untuk menempatkan 

di bagian atau satuan tertentu, 

maka akan diprioritaskan 

kepada bagian atau satuan 

fungsi yang memerlukan 

tambahan personel sesuai 

dengan jenis pendidikan 

pembentukan personel hasil 

rekrutmen tersebut. 

Pada tanggal Polres 

Singkawang telah menerima 

personel hasil rekrutmen Polri 

Tahun 2017 dari Polda Kalbar 

sebanyak 10 orang. 

Selanjutnya sesuai isi 

surat telegram mutasi telah 

mengatur tentang penempatan 

personel tersebut pada Satuan 

Sabhara Polres Singkawang, 

maka Polres Singkawang 

cukup melakukan penempatan 

sesuai yang diarahkan oleh 

Polda Kalbar dan selanjutnya 

menghitung kembali rencana 

kebutuhan personel terhadap 

Satuan Sabhara Polres 

Singkawang, apakah masih 

terdapat kekurangan personel 

atau terdapat kelebihan jumlah 

personel. Setelah hasilnya 

diketahui, maka Polres 

Singkawang melaporkan ke 

Polda Kalbar terkait masih 

adanya kekurangan atau 

adanya kelebihan terhadap 

jumlah personel dengan 

memperhatikan analisa beban 

kerja pada Satuan Sabhara. 



MELAKSANAKAN 

MONITORING DAN 

EVALUASI 

DALAM PENEMPATAN 

PERSONEL TERHADAP 

PERBAIKAN KINERJA 

Setelah dilakukan 

penempatan personel hasil 

rekrutmen di atas, perlu 

dilakukan monitoring guna 

mengetahui ada tidaknya 

peningkatan kinerja terhadap 

satuan fungsi yang menerima 

personel tersebut dan 

dilakukan evaluasi sebagai 

bahan masukan (feedback) 

dalam penempatan personel 

hasil rekrutmen Polri di 

Polres Singkawang. Rapat 

monev dilaksanakan dengan 

menghadirkan kabag/ kasat/ 

kasi sebagai pimpinan sub 

satker tempat personel hasil 

rekrumen tersebut bertugas 

untuk mengetahui sejauh 

mana peningkatan kinerja 

dengan adanya tambahan 

personel. 

Pada tanggal 25 September 

2018 telah dilaksakan rapat 

monev terhadap penempatan 

personel hasil rekrutmen 

Polda Kalbar yang bertugas 

pada Sat Sabhara Polres 

Singkawang. Kegiatan dihadiri 

oleh Kabag Sumda, Kasat 

Sabhara, beserta staf. Hasil 

rapat telah menyimpulkan 

bahwa telah ada peningkatan 

kinerja dengan adanya 

penambahan personel. 

Dengan penambahan 

personel berjumlah 10 orang 

pada Sat Sabhara Polres 

Singkawang, pelaksanaan 

tugas rutin dapat terorganisir 

dengan baik. 



MELAKSANAKAN MUTASI 

PERSONEL DALAM RANGKA 

PENGEMBANGAN KARIR 

Pemerintah 

telah 

memberikan arahan yang 

sangat kuat, bahwa kebijakan 

pengembangan SDM pada 

instansi pemerintah adalah 

upaya meningkatkan kualitas 

aparatur negara. Personel 

Polri yang mulai bertugas 

setelah penempatan pada satu 

kesatuan akan terus bekerja 

selama masih aktifnya hingga 

personel tersebut memasuki 

usia pensiun. Ini menandakan 

adanya keinginan dari 

personel dalam meniti 

karir dalam institusi Polri. 

Mutasi dan promosi jabatan 

merupakan bagian dari 

program pengembangan SDM 

NO 

NAMA PERS 

PANGKAT 

SAAT MUTASI 

1 SUTRISNO AIPTU 

JABATAN 

SEBELUM 

MUTASI 

BA SEK SKW 

SELATAN 

Polri. Oleh karena itu mutasi 

dan promosi juga merupakan 

kegiatan yang bertujuan 

untuk mengembangkan karir 

personel Polri. Berkembangnya 

karir personel pada 

dasarnya berorientasi pada 

berkembangnya organisasi 

Polri dalam menjawab 

tantangan tugas saat ini dan di 

masa mendatang. 

Untuk itu, Polres 

Singkawang juga telah 

melaksanakan mutasi personel 

dalam rangka pengembangan 

karir terhadap beberapa 

personel, dan pada periode 

Tahun 2018 mulai dari awal 

tahun hingga bulan November 

telah dilaksanakan mutasi 

dalam rangka pengembangan 

karir kepada personel berikut: 

JABATAN DALAM 

MUTASI 

PS KAUR 

IDENTIFIKASI 

SATRESKRIM 

BENTUK PENGEMBANGAN 

KARIR 

Pada TA 2019 dapat 

ikuti seleksi PAG dari 

Bintara ke Perwira 

MELAKSANAKAN 

MONITORING DAN 

EVALUASI DALAM 

MUTASI PERSONEL 

TERHADAP 


Setelah terlaksananya mutasi 

dalam kurun waktu satu 

triwulan, maka dilakukan 

rapat monev bersama 

pimpinan sub satker yang 

menerima penambahan 

personel. Dalam kegiatan 

tersebut akan diketahui 

sejauh mana mutasi 

personel membawa dampak 

terhadap perbaikan kinerja 

pada sub satker tersebut 

secara khusus dan terhadap 

perbaikan kinerja Polres 

Singkawang secara umum. 

2 

EKO 

RUSWONO 

AIPTU 

BA SAT TAHTI 

PS KASIHUMAS 

SEK SKW 

SELATAN 

Pada TA 2019 dapat 

ikuti seleksi PAG dari 

Bintara ke Perwira 

PELAKSANAAN MUTASI PERSONEL 

MEMPERHATIKAN KOMPETENSI JABATAN DAN 

MENGIKUTI POLA MUTASI YANG DITETAPKAN 

POLRES SINGKAWANG MERUPAKAN SATKER YANG BERKOMITMEN 

TERHADAP KOMPETENSI JABATAN SEBAGAI SALAH SATU PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP, DALAM MELAKUKAN MUTASI PERSONEL 

AKAN TERLEBIH DAHULU MELAKSAKAN RAPAT SIDANG WANJAK (DPK) 

DENGAN MEMPRIORITASKAN MUTASI PERSONEL SESUAI KOMPETENSINYA 

(KETERAMPILAN/ KEMAMPUAN/ PELATIHAN/ DIKBANG/ DIKUM) DAN SESUAI 

DENGAN POLA MUTASI INTERNAL YANG TELAH DITETAPKAN SEBELUMNYA. 

DENGAN PELAKSANAAN SEPERTI YANG TERURAI DI ATAS, DIHARAPKAN 

PELAKSANAAN MUTASI BETUL-BETUL MEMBAWA DAMPAK TERHADAP 

PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI POLRES SINGKAWANG. 


TRAINING NEED ANALYSIS UNTUK 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Salah satu bentuk pemenuhan komponen 

pengungkit pembangunan zona integritas di 

lingkungan Polres Singkawang dalam pengembangan 

personel berbasis kompetensi telah dilakukan Training 

Need Analysis melalui rapat antara para Kabag, 

Kasat, Kasi dan Kapolsek Jajaran Polres Singkawang 

pada tanggal 25 Juli 2018 di Aula Polres Singkawang 

yang dipimpin secara langsung oleh Kabagsumda 

Polres Singkawang KOMPOL ABDULLAH SANI. Di 

awali dengan pemaparan Kasatintelkam Polres 

Singkawang AKP ADI NUGROHO, S.H. dalam kegiatan 

ini menjelaskan tentang perkembangan situasi pada 

aspek sosial budaya, aspek politik terkait pentahapan 

Pemilu 2019, dan keamanan khususnya anatomi 

kriminalitas. Setelah pemaparan dari Kasatintelkam, 

dilakukan diskusi dengan diawali membahas 

jenis/ materi pelatihan pada fungsi Sabhara, 

fungsi Reskrim, fungsi Intelkam, fungsi Binmas, 

dan fungsi Lalu Lintas. Melalui diskusi tersebut 

kemudian tersusun rencana pelatihan Tahun 2018 

yang akan diselenggarakan oleh Polres Singkawang 

guna menentukan materi/ jenis pelatihan maupun 

kejuruan yang tepat dilaksanakan pada tiap fungsi 

kepolisian di lingkungan Polres Singkawang. 

RENCANA PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI PERSONEL 

MEMPERTIMBANGKAN HASIL 

PENGELOLAAN KINERJA PERSONEL 

Perencanaan pengembangan kompetensi 

personel di lingkungan Polres Singkawang dimulai 

dengan memperhatikan nilai factor spesifik setiap 

personel. Dalam pengelolaan manajemen kinerja 

individu, Polres Singkawang menginternalisasi 

sistem manajemen kinerja (SMK) Polri sebagaimana 

diatur dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

sistem penilaian kinerja. Kemudian dari SMK inilah 

dapat diketahui hasil nilai kinerja masing-masing 

personel Polres Singkawang. Dalam mensinergikan 

antara rencana pengembangan kompetensi personel 

dengan hasil pengelolaan kinerja personel, Pimpinan 

Polres Singkawang telah menetapkan kebijakan 

bahwa prioritas personel yang akan diusulkan 

untuk mengikuti dikbangpes adalah personel yang 

belum pernah mengikuti dikbangpes dan memiliki 

peringkat/ ranking nilai faktor spesifik tertinggi pada 

unit kerjanya. Sedangkan personel yang memiliki 

nilai faktor spesifik dengan ranking terendah di unit 

kerjanya diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan 

di tingkat Polda (SPN Polda Kalimantan Barat). 

MENEKAN ANGKA KESENJANGAN 

KOMPETENSI PERSONEL YANG ADA 

DENGAN STANDAR KOMPETENSI YANG 

DITETAPKAN 

Dalam memahami kesenjangan kompetensi, 

hal pertama yang wajib dilaksanakan adalah 

dilakukannya pemetaan kompetensi, ini adalah 

istilah yang diartikan sebagai penggalian informasi 

terhadap kompetensi yang diperlukan pada masingmasing 

jabatan struktural maupun fungsional di 

sebuah satker Polri. Pemetaan kompetensi secara 

efektif dapat mengidentifikasi kesenjangan (GAP) 

kemampuan personel yang terjadi dalam suatu 

satuan kerja. GAP kompetensi adalah kesenjangan 

kompetensi yang dimiliki oleh personel pada saat 

ini dan kompetensi yang diperlukan oleh organisasi. 

Upaya-upaya pelatihan dan pengembangan yang 

sesuai keperluan (need) satker Polri, akan membantu 

meningkatkan kompetensi personel dan mengatasi 

GAP kompetensi yang terjadi dalam organisasi. 

Polri sebagai sebuah institusi yang PROMOTER 

mengedepankan efektifitas dalam penyelenggaraan 

pelatihan dan pengembangan SDM dengan melalui 

tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan 

yang terencana dan terprogram. Perencanaan 

pelatihan yang disusun secara teliti dan terprogram 

yang kemudian diimplementasikan dengan penuh 

konsistensi dan kemudian hasil dari pelatihan 

tersebut dievaluasi serta dinilai tingkat efektifitasnya 

akan menciptakan organisasi yang efektif. 

MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI 

PERSONEL POLRES SINGKAWANG 

UNTUK MENGIKUTI DIKBANGSPES 

MAUPUN PENGEMBANGAN LAINNYA 

Penerapan sistem manajemen SDM Polri dapat 

berjalan efektif dan efisien ketika semua personel 

di seluruh tingkatan organisasi memahami dan 

menggunakan keterampilan, pelatihan, pendidikan 

kejuruan, dan pengalaman yang diperlukan untuk 

melaksanakan tupoksinya masing-masing. Karena 

itu, merupakan tanggung jawab manajemen dalam 


memberikan kesempatan bagi personel guna 

mengembangkan kompetensi yang diperlukan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Polres Singkawang 

telah: 

• Menentukan kompetensi yang memadai bagi 

personel sehingga dapat berpengaruh pada kinerja 

dan keefektifan sistem manajemen SDM; 

• Memastikan personel berkompeten dengan 

mendasari pendidikan umum/ kejuruan yang 

sesuai, pelatihan yang memadai, pengalaman 

yang cukup, dan mampu mengimplementasikan 

keterampilannya; 

• Mempublikasikan daftar rencana pelaksanaan 

dikbangpes dalam periode tahunan kepada seluruh 

personel untuk menarik minat personel sehingga 

menciptakan daya saing dalam pencapaian nilai 

kinerja individu; 

• Mengumumkan adanya permintaan dari Polda 

Kalbar terkait daftar personel untuk mengikuti 

dikbangpes maupun bentuk pengembangan 

kompetensi lainnya kepada seluruh personel 

Polres Singkawang; 

• Mengusulkan personel dalam mengikuti 

dikbangpes sesuai kompetensi yang diperlukan, 

kemudian melaksanakan evaluasi keefektifan 

terhadap perbaikan kinerja terhadap unit 

organisasi yang personelnya diikutkan dalam 

dikbangpes di Lemdik Polri; 

• Memelihara informasi terdokumentasi yang 

sesuai sebagai bukti kompetensi personel, khusus 

bagi personel sebagai pelaksana pelayanan publik 

maka sertipikat kompetensi dipublikasikan di area 

pelayanannya. 

MELAKUKAN UPAYA PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI KEPADA SELURUH 

PERSONEL 

Selain mengikut sertakan personel dalam 

pelaksanaan dikbangpes maupun pelatihan lainnya 

pada Lemdik Polri, Polres Singkawang secara mandiri 

juga melaksanakan pengembangan kompetensi 

kepada seluruh personel melalui kegiatan-kegiatan 

seperti melaksanakan pelatihan fungsi kepolisian, 

mengikut sertakan personel dalam kegiatan seminar/ 

workshop terkait pengembangan kompetensi yang 

dilaksanakan di wilayah Kota Singkawang, secara 

berkala melaksanakan pelatihan dilapangan seperti 

latihan menembak, latihan bela diri Polri, latihan 

pengendalian massa, dan latihan dalam penggunaan 

alut dan alsus. 

MELAKSANAKAN MONEV MENGENAI 

HASIL DARI PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI PERSONEL TERHADAP 


Pelaksanaan pengembangan kompetensi 

yang dilaksanakan di Polres Singkawang akan 

di kaji melalui rapat monev untuk mengetahui 

perkembangan/ kemajuan dampak terhadap 

perbaikan kinerja dan umpan balik dalam 

pelaksanaannya sehingga pimpinan dapat 

menentukan langkah-langkah dalam mengambil 

kebijakan selanjutnya dengan tujuan tercapainya 

kinerja personel yang profesional, mahir dan 

terampil sesuai dengan harapan pimpinan. 


PENETAPAN KINERJA INDIVIDU SECARA 

KESELURUHAN TERKAIT DENGAN ISI DOKUMEN 

PERJANJIAN KINERJA POLRES SINGKAWANG 

dalam SMK Polri, personel 

harus memperhatikan 

dan mendasari dokumen 

perjanjian kinerja Satker 

Polres Singkawang, hal ini 

dilaksanakan agar terjadinya 

cascading terhadap perencanaan 

strategis organisasi Polri 

mulai dari level teratas hingga 

pelaksana pada level bawah 

yakni seluruh personel. 

Penetapan kinerja individu 

yang saat ini bagi jajaran 

Polri dikenal sebagai kontak 

kerja, merupakan rencana 

kinerja individu yang berisikan 

perjanjian yang dibuat 

antara anggota yang dinilai 

dengan pejabat penilai untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang berkaitan dengan tugas 

pokok, fungsi, dan tanggung 

jawab, yang dirincikan dalam 

uraian pekerjaan. 

Dalam pengimplementasian 

penetapan kinerja 

individu, pimpinan Polres 

Singkawang telah memberikan 

arahan kepada personel bahwa 

dalam penyusunan kontrak 

kerja yang akan diakomodir 

Indikator kinerja 

dalam dokumen 

perjanjian kinerja 

= 

Gabungan kontrak 

kerja personel dalam 

SMK Polri 

MENETAPKAN UKURAN KINERJA INDIVIDU 

BERSESUAIAN DENGAN INDIKATOR KINERJA 

INDIVIDU LEVEL DI ATASNYA 

Polres Singkawang dalam menetapkan ukuran kinerja 

individu/ personel (pada Polri dikenal sebagai target kerja) telah 

memperhatikan jumlah target kerja pimpinan sub satkernya. 

Hal ini diterapkan agar terjadi pemerataan dalam hal beban 

kerja setiap personel pada sub satkernya. Selain itu target yang 

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Satker Polres 

Singkawang yang ditandatangani Kapolres Singkawang dan 

diketahui oleh Kapolda Kalimantan Barat, akan dapat dengan 

mudah tercapai karena adanya distribusi yang efektif terhadap 

pembagian target tersebut yang pada akhirnya peningkatan 

kinerja personel akan secara langsung meningkatkan kinerja 

organisasi Polres Singkawang. Dengan demikian hal ini akan 

menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan efisien 

dalam pencapaian tujuan organisasi satker Polres Singkawang 

sesuai yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan 

Satker Polres Singkawang. 

PENGUKURAN KINERJA 

INDIVIDU SETIAP 

SEMESTER 

Dalam pelaksanaan SMK Polri, 

Polres Singkawang berpedoman 

pada Peraturan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2018 tentang penilaian 

kinerja anggota kepolisian negara 

republik indonesia. Dalam 

peraturan tersebut telah diatur 

pada padal 10 poin (1) “penilaian 

kontrak kerja dilakukan dengan 

cara membandingkan antara 

realisasi dengan target kerja 

yang terdapat dalam kontrak 

kerja selama 1 (satu) semester”. 

HASIL PENILAIAN KINERJA 

INDIVIDU SELURUHNYA 

DIJADIKAN DASAR 

PEMBERIAN REWARD 

Setelah dilakukannya 

penilaian kontrak kerja dalam 

periode 1 semester, Bagsumda 

Polres Singkawang melakukan 

rekapitulasi hasil penilaian 

SMK seluruh personel Polres 

Singkawang. Hasil rekapitulasi 

tersebut dijadikan sebagai dasar 

bagi pimpinan dalam pemberian 

reward berupa pengembangan 

karir individu melalui mutasi 

dan promosi jabatan sesuai 

dengan pola mutasi internal atau 

penugasan khusus, pemberian 

kesempatan dalam mengikuti 

ujian kenaikan pangkat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, 

pemberian tunjangan kinerja, 

dan pemberian sertipikat 

penghargaan. 

Jumlah target pada 

dokumen perjanjian 

kinerja 

= 

Penggabungan jumlah target 

kerja personel dalam 

SMK Polri 



MENGIMPLEMENTASIKAN SELURUH ATURAN DISIPLIN/ KODE ETIK/ KODE PERILAKU YANG 

DITETAPKAN ORGANISASI DAN MEMBUAT INOVASI TERKAIT ATURAN DISIPLIN 

Penegakan disiplin dan kode etik di Lingkungan 

Polres Singkawang yang dilaksanakan oleh Sipropam 

Polres Singkawang melalui kegiatan-kegiatan gaktibplin 

yang dipimpin langsung oleh Kasipropam Polres 

Singkawang. Pada Polres Singkawang terdapat inovasi 

yang dilakukan oleh Sipropam Polres Singkawang yaitu 

melakukan tindakan disiplin dengan meningkatkan 

nilai keagamaan bagi pelanggar disiplin, hal ini telah memiliki contoh berupa personel 

yang melakukan pelanggaran displin selain diberikan hukuman disiplin juga diberikan 

tindakan disiplin berupa menjadi muadzin pada sholat 5 waktu di surau polres. 

DATA INFORMASI KEPEGAWAIAN TELAH DIMUTAKHIRKAN SECARA BULANAN 

Dalam manajeman data personel, Polres Singkawang menerapkan SIPP (sistem informasi 

personel Polri) yang dibangun oleh SSDM Polri. Dalam pemutakhiran data personel yang 

dimulai sejak awal Tahun 2018, seluruh Personel Polres Singkawang diwajibkan menginput 

data diri serta seluruh dokumen-dokumen pribadi maupun dokumen-dokumen dalam 

perjalanan karir kedalam sistem online tersebut. Batas waktu penginputan data tersebut 

akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga setiap bulannya Bagsumda Polres 

Singkawang merilis perkembangan jumlah presentase pemutakhiran tersebut kepada 

seluruh personel dan dilaporkan kepada Polda Kalimantan Barat. Dalam rekapitulasi 

tingkat satwil jajaran Polda, Polres Singkawang sampai dengan tanggal 9 November 

2018 masih menempati posisi tertinggi dalam pemenuhan pemutakhiran data SIPP 

yaitu 87% dan hanya tersisa 65 personel yang data dirinya belum dikirim ke evaluator. 



PENGUATAN AKUNTABILITAS 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu 

perwujudan untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. 

Kepemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan isu yang paling mengemuka dalam 

pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 

Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat 

kepada pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah 

sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan 

masyarakat, di samping adanya pengaruh 

globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan 

pemerintahan tidak sesuai lagi tatanan masyarakat 

yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan 

tersebut merupakan hal yang wajar dan telah 

direspon oleh pemerintah dengan melakukan 

perubahan-perubahan yang terarah melalui 

pelaksanaan reformasi birokrasi dan salah satu 

poin pentingnya adalah penguatan akuntabilitas. 

MELIBATKAN PIMPINAN SECARA 

LAGSUNG PADA SAAT PENYUSUNAN 

PERENCANAAN 

Dalam penyusunan dokumen perencanaan 

satker Polres Singkawang berupa dokumen rentra, 

renja tahunan, RKA-KL, dan perjanjian kinerja 

Polres Singkawang, pimpinan turut terlibat 

dalam penyusunannya. Dengan keterlibatan 

pimpinan pada setiap kesempatan penyusunan 

perencanaan satker, secara langsung pimpinan 

satker Polres Singkawang dapat mengetahui 

kebijakan pimpinan pada satuan atas (terdapat 

cascading dalam perencanaan tingkat pusat 

hingga kewilayahan). Setelah pimpinan satker 

Polres Singkawang mengetahui program-program 

prioritas, arah kebijakan, dan tujuan organisasi 

kesatuan atas maka dengan segera pimpinan 

Polres Singkawang dapat merumuskan program 

kerja guna mempercepat pencapaian target yang 

ditetapkan. Setelah dapat merumuskan program 

kerja tersebut, seluruh kebijakan pimpinan 

dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan 

dan dapat terdukung dengan anggaran dalam 

pelaksanaannya. 

MELIBATKAN PIMPINAN SECARA 

LANGSUNG PADA SAAT PENYUSUNAN 

PENETAPAN KINERJA 

Dokumen penetapan kinerja yang dalam 

internal Polri dikenal dengan sebutan perjanjian 

kinerja merupakan suatu dokumen yang menjadi 

garis pemandu dalam pelaksanaan pekerjaan 

dalam kurun waktu 1 Tahun anggaran. Dengan 

terlibatnya pimpinan dalam kegiatan tersebut, 

maka pimpinan dapat menetapkan jumlah target 

pada masing-masing indikator kinerja dengan 

memperhatikan sumberdaya yang ada sehingga 

upaya pencapaian terhadap target kinerja 

dapat dilakukan secara berkesinambungan dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pelaksanaan tugas rutin. 

Selain itu, dengan dilaksanakannya penetapan 

kinerja (melalui penyusunan dokumen perjanjian 

kinerja) maka secara efektif beban kerja dapat 

secara langsung terdistribusi secara proporsional 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Polres Singkawang. Distribusi beban kerja yang 

merata dalam pelaksanaan tupoksi hingga ke 

personel terbawah merupakan topik bahasan 

yang tidak dapat ditinggalkan dalam pencapaian 

sasaran dan tujuan sebuah organisasi khususnya 

di Polres Singkawang. Sinergitas mulai dari 

distribusi dan penghitungan beban kerja, 

perencanaan kebutuhan personel, anggaran, dan 

materil (sarpras), hingga peningkatan kompetensi 

personel dalam pelaksanaan tugas merupakan 

salah satu kunci utama dalam mewujudkan Polres 

Singkawang yang profesional, unggul dan dapat 

dipercaya masyarakat. 



PIMPINAN MEMANTAU 

CAPAIAN KINERJA 

SECARA BERKALA 

Capaian kinerja secara 

berkala baik yang dilaporkan 

secara tertulis kepada pimpinan 

maupun dalam kegiatan-kegiatan 

rapat anev kinerja Polres 

Singkawang berfungsi sebagai 

sarana kontrol bagi pimpinan 

terhadap pencapaian target pada 

masing-masing indikator dalam 

perjanjian kinerja secara berkala. 

Capaian kinerja yang baik yakni 

terpenuhinya seluruh target 

dalam perjanjian kinerja secara 

berkesinambungan. Dengan 

pimpinan memantau langsung 

capaian kinerja tersebut, maka 

pimpinan dapat mengakselerasi 

kinerja apabila didapati adanya 

penurunan trend pencapaian 

kinerja, dan dapat melakukan 

evaluasi dalam proses pencapaian 

kinerja pada periode mendatang. 

SATKER TELAH 

MEMILIKI DOKUMEN 

PERENCANAAN 

Melalui 

dokumen 

perencanaan, pekerjaan dalam 

rangka mencapai tujuan 

organisasi telah dapat terpetakan 

dengan baik. Kegagalan dalam 

perencanaan suatu organisasi 

dapat berakibat fatal bagi 

organisasi itu sendiri, inilah titik 

berat mengapa satker harus 

memiliki dokumen perencanaan 

yang lengkap. Polres Singkawang 

pun telah melengkapi dokumendokumen 

perencanannya, 

dan seiring perjalanan waktu 

kualitas dari dokumen-dokumen 

perencanaan tersebut juga telah 

meningkat. 

DOKUMEN 

PERECANAAN 

BERORENTASI HASIL 

Dalam 

penyusunan 

dokumen-dokumen perencanaan 

Polres Singkawang dengan 

pendampingan secara insten 

oleh Biro Rena Polda Kalimantan 

Barat, dokumen perencaan Polres 

Singkawang telah berorientasi 

kepada hasil. Sejak Reformasi 

Birokrasi Gelombang ke-2 

berjalan, seluruh dokumen 

perencanaan Polri disusun 

dengan berorientasi kepada hasil 

(outcome) sehingga benar-benar 

memberikan hasil/ dampak nyata 

yang dirasakan oleh masyarakat. 

MEMILIKI IKU YANG 

DITETAPKAN ORGANISASI 

DAN JUGA MEMBUAT 

IKU TAMBAHAN SESUAI 

DENGAN KARAKTERISTIK 


Dalam proses penyusunan 

indikator kinerja utama (IKU) saat 

akan dilaksanakan penyusunan 

naskah renstra, Polres Singkawang 

akan mengacu pada dokumen 

perencanaan Kapolri (domren) 

guna menjadi garis pandu dalam 

penyusunan IKU. Disisi lain, 

Polres Singkawang yang wilayah 

hukumnya memiliki karakteristik 

berbeda dengan wilayah 

lain, telah pun melaksanakan 

penyunan IKU tambahan melalui 

kegiatan FGD bersama stakeholder 

terkait di Kota Singkawang 

guna menampung keinginan 

masyarakat dalam kinerja Polres 

Singkawang sepanjang dapat 

selaras dengan indikator kinerja 

satuan atas. 

MENYUSUN LAPORAN 

KINERJA TEPAT WAKTU 

Dalam internal Polri, 

penyusunan laporan kinerja 

tahunan berdasarkan dokumen 

perjanjian kinerja yang telah 

disepakati wajib disampaikan 

kepada pimpinan kesatuan atas 

dalam hal ini adalah Kapolda 

Kalimantan Barat paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. Polres Singkawang 

dalam melaksanakan penyusunan 

laporan kinerja tahunan (LKIP) 

sangat memperhatikan beberapa 

aspek berupa isi yang relevan, 

ketepatan waktu penyampaian 

laporan, dapat dipercaya/ 

diandalkan, mudah dimengerti 

(jelas dan cermat), dalam bentuk 

menarik (tegas dan konsisten, tidak 

kontradiktif), berdaya banding 

tinggi, berdaya segi, lengkap, 

netral, padat, dan terstandarisasi. 

LKIP Satker Polres Singkawang 

TA.2017 telah dilaksanakan 

penyusunannya pada tanggal 

17 Januari 2018, dan hal ini 

mencerminkan ketepatan waktu 

dalam penyusunan dokumen LKIP 

Sater Polres Singkawang. 


MELAKSANAKAN PUBLIC CAMPAIGN 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

Diawali dengan banyaknya kasus korupsi yang 

menjerat pejabat pemerintahan, Polres Singkawang 

melaksanakan pencegahan dengan melaksanakan 

sosialisasi gratifikasi. Kegiatan sosialisasi gratifikasi 

diawali pada saat diterbitkannya Surat Edaran Kapolri 

Nomor : SE/17/XII/2016 tentang petujnjuk/arahan 

pelaksanaan pengedalian gratifikasi. Kemudian Polres 

Singkawang melaksanakan sosialisasi di aula Polres 

Singkawang yang dihadiri pejabat dan anggota Polres 

Singkawang pada 16 Januari 2018, menindaklanjuti 

dari hasil sosialisasi tersebut, dibuat himbauan 

gratifikasi dan ditempel di ruang pelayanan publik 

seperti SKCK, SPKT, ruang Reskrim, Ruang Narkoba, 

Satpas, dan Ruang Unit Laka Lantas. Melaksanakan 

kampanye gratifikasi di internal maupun eksternal 

sepeti pemasangan standing baner di tempat 

pelayanan publik Polres Singkawang serta kampanye 

publik kepada masyarakat dan objek-objek yang 

rentan terhadap pemberian gratifikasi. Kemudian 

dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada bulan 

maret 2018 dengan hasil monev agar meningkatkan 

kegiatan kampanye eksternal dengan melibatkan 

fungsi Binmas Polres Singkawang, memasang CCTV 

di ruang pelayanan publik, menempatkan personil 

propam pada unit-unit pelayanan Polres Singkawang. 

MENGIMPLEMENTASIKAN 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN 

BERINOVASI DENGAN MEMBENTUK 

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DILENGKAPI DENGAN MEKANISME/ 

PROSEDURNYA 

Dengan mempedomani surat edaran Kapolri 

di atas, Polres Singkawang membentuk unit kerja 

fungsional dalam pengendalian gratifikasi lengkap 

dengan piranti lunaknya baik berupa surat keputusan 

pengangkatan, SOP, dan HTCK. Unit pengendalian 

gratifikasi (UPG) Polres Singkawang yang terbentuk ini 

dikedepankan dalam mengemban fungsi pengawasan 

internal untuk mengawasi setiap personel Polres 

Singkawang agar tidak melakukan perbuatan 

gratifikasi. 

Dalam langkah preemtif, dikedepankan fungsi 

binmas untuk melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi 

kepada masyarakat untuk tidak memberikan 

gratifikasi kepada petugas pelayanan publik, baik itu 

petugas pelayanan publik pada Polres Singkawang 

maupun pada instansi pemerintahan lainnya. (fungsi 

binmas Polres Singkawang sangat aktif dalam gerakan 

saber pungli tingkat Kota Singkawang sebagai satgas 

preemtif). 

Dalam kesempatan apel pagi maupun kegiatan 

rapat terkait pelayanan publik, pimpinan selalu 

menekankan apabila ditemukan perbuatan yang 

berpotensi mengarah pada gratifikasi, maka setiap 

personel wajib melakukan tindakan yakni memberikan 

pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan 

gratifikasi dilarang, dan apabila menemukannya 

agar melaporkannya kepada UPG untuk kemudian 

diteruskan kepada pimpinan hingga Itwasda Polda 

Kalbar. 

Kegiatan pengendalian gratifikasi merupakan 

komitmen Kapolres Singkawang beserta seluruh 

personil Polres Singkawang untuk merubah mindset 

dan cultureset yang dahulunya sering menerima 

hadiah baik berupa uang ataupun barang untuk 

kepentingan pribadi yang dapat menurunkan citra 

Polri dimata masyarakat. 



MEMBANGUN LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN SPIP 

Roda suatu organisasi dapat berputar dan 

bekerja secara sistematis, optimal, dan berkembang 

dibandingkan dengan organisasi yang lain disebabkan 

kareja adanya mekanisme pengendalian internal dalam 

organisasi yang berupaya menjaga dan mengarahkan 

organisasinya sesuai dengan tujuan, strategi, 

serta nilai-nilai organisasi. Pengendalian adalah 

kemampuan untuk mengarahkan perilaku organisasi 

agar dapat menyesuaikan diri dengan strategi, tujuan, 

serta nilai-nilai organisasi. Pengendalian yang tepat 

tidak hanya mencegah individu dalam organisasii 

untuk melakukan kesalahan tetapi menciptakan 

lingkungan yang mendorong individu tersebut agar 

melakukan hal yang benar. Dalam penjelasan PP Nomor 

60 Tahun 2008, disebutkan bahwa terciptanya SPIP 

ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan 

pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 

pertanggungjawaban harus terlaksana secara tertib, terkendali, 

serta efisien, dan efektif. Sehingga dibutuhkan 

suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan 

memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada 

suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya 

secara efisien, dan efektif, melaporkan pengelolaan 

keuangan negara secara andal, mengamankan asset 

negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai 

sistem pengendalian Intern yang penerapannya harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

mempertimbangkan ukuran, kompeksitas, dan sifat 

dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. 

Pada institusi Polri sendiri, penerapan SPIP 

telah berjalan dengan baik sejak Tahun 2013 

(Pada Gelombang ke-2 Reformasi Birokrasi Polri) 

setelah Perkap Nomor 2 Tahun 2013 tentang SPIP di 

Lingkungan Polri dikeluarkan. Dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi gelombang ke-3 sendiri pada 

program penguatan sistem pengawasan, sasaran 

yang akan dicapai melalui program ini ada 2 

point yaitu mempertahankan penilaian laporan 

keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, dengan 

ukuran keberhasilan opini WTP, dan meningkatkan 

kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran 

keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 

dan tingkat kematangan implementasi level 2. 

Penerapan SPIP di Lingkungan Polres Singkawang 

sendiri dilaksanakan dengan menciptakan dan 

memelihara lingkungan pengendalian melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai 

dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab yang tepat; 

f. Penyusunan dan penerapan kabijakan yang 

sehat tentang pembinaan SDM; 

g. Perwujudan peran APIP yang efekti; dan 

h. Hubunguan kerja yang baik dengan instansi 

pemerintah terkait. 

PENEGAKAN INTEGRITASDAN NILAI 

ETIKA 

S e t i a p 

kesempatan 

dalam apel pagi 

hari senin yang 

merupakan 

jam pimpinan, 

dilakukan 

pengucapan 

Tribrata, Catur 

Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri oleh peserta 

apel yang ditunjuk oleh pimpinan yang mengambil 

apel. Pengucapan ini dinilai mampu menancapkan 

nilai-nilai etika Polri kepada seluruh personel Polres 

Singkawang. 

Polres Singkawang juga berkomitmen dalam 

menegakkan tindakan disiplin atas pelanggaran 

personel, agar dapat memberikan efek jera serta 

menjadi contoh bagi personel lainnya. Inovasi 

dalam melakukan pemberian tindakan disiplin turut 

dilakukan melalui kebijakan pimpinan Polres Singkawang 

yakni apabila pelanggar disiplin merupakan 

personel beragama islam, maka 

akan ditambah tindakan menjadi 

muadzin pada setiap waktu shalat 

dan membersihkan Surau Polres 

Singkawang. Melalui inovasi 

tersebut, tidak hanya efek jera 

yang didapatkan, namun secara 

bersamaan personel tersebut akan 

mendapatkan suatu pengalaman 

spiritual yang mungkin dapat 

memberikan pengaruh positif 

yang besar terhadap personel 

tersebut. 


KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 

Bentuk komitmen terhadap kompetensi yang 

diinternalisasi di Lingkungan Polres Singkawang 

berupa penempatan personel yang berkompetensi 

sesuai dengan kompetensinya masing-masing 

serta mendorong agar seluruh personel yang 

bertugas melaksanakan pelayanan publik memiliki 

setifikasi kompetensi sesuai bidangnya dengan cara 

komikasi secara berkala dengan satuan atas dalam 

hal ini adalah pembina fungsi masing-masing jenis 

pelayanan (direktorat pada Polda Kalbar). 

“Diruang pelayanan publik Polres Singkawang baik 

di Mapolres, SATPAS, maupun SAMSAT telah 

ditampilkan sertifikasi personel pelaksana pelayanan” 

KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 

Pimpinan Polres Singkawang secara rutin 

melaksanakan kunjungan ke polsek jajaran 

yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok 

kewilayahan guna memberikan arahan langsung 

dengan pimpinan dan anggota tingkat polsek dan 

membangun hubungan emosional dengan seluruh 

personel hingga lapisan terbawah. 

“Mempertimbangkan risiko dalam setiap 

pengambilan keputusan, menjadi sikap yang 

selalu hadir bagi pimpinan instansi pemerintah” 

PEMBENTUKAN STRUKTUR 

ORGANISASI YANG SESUAI 

DENGAN KEBUTUHAN DALAM 

PENGORGANISASIAN 

Polres Singkawang telah menyusun komposisi 

pejabat dan personel yang tepat dengan 

memperhatikan beban kerja pada masingmasing 

bagian sehingga terjadnya efesiensi 

dalam penggunaan personel. Selain dalam 

pengorganisasian dalam kegiatan rutin, dalam 

pelaksanaan tugas operasi terpusat maupun 

operasi kewilayahan juga memperhatikan 

perkuatan personel. Memberikan kejelasan 

wewenang kepada setiap kepala satuan dalam 

pelaksanaan tugas rutin maupun tugas operasi 

kepolisian. 

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN 

TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 

Dalam pelaksanaan tugas rutin dan operasi 

kepolisian terkait dengan pendelegasian wewenang 

dan tanggung jawab yang tepat dilakukan dengan 

cara menunjuk pejabat sesuai fungsinya agar tujuan 

yang ditetapkan dapat dicapai dengan tepat. Satu 

contoh yang baru selesai terlaksana yakni pada 

operasi zebra kapuas 2018, dalam penyusunan 

struktur operasi memperhatikan pejabat yang 

membidangninya yakni mengedepankan fungsi 

lalu lintas dalam operasi tersebut dan menunjuk 

Kasat Lantas sebagai Kasatgas dalam struktur 

operasi. 



PENYUSUNAN DAN PENERAPAN 

KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG 

PEMBINAAN SDM 

Dalam hal ini, Polres Singkawang telah: 

1. melakukan supervisi secara rutin ke 

satuan-satuan pada organisasi Polres 

Singkawang; 

2. menerima pelaksanaan kegiatan verifikasi 

oleh Itwasda Polda Kalbar apabila 

terdapat pergantian pimpinan; dan 

3. melaksanakan kegiatan tes psikilogis bagi 

pemegang dan calon pemegang senjata api 

secara berkala setiap semesternya. 

PERWUJUDAN PERAN APIP YANG 

EFEKTIF 

Dalam mewujudkan peran APIP yang 

efektif, Polres Singkawang secara rutin telah 

menerima wasrik rutin guna memberikan 

keyakinan yang memadai atas ketaatan, 

kehematan, efesiensi, dan efektivitas dalam 

pencapaian tujuan penyelenggaraan tupoksi 

Polres Singkawang. 

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK 

DENGAN INSTANSI PEMERINTAH 

TERKAIT 

Diwujudkan dengan sinergitas dalam 

penegakan hukum antara instansi pemerintah 

penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, 

dan pengadilan melalui CJS (criminal justice 

system). 



PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO 

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur 

dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), 

selain unsur lingkungan pengendalian, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan 

pengendalian intern. Penyelenggaraan unsur 

pertama SPIP, yaitu lingkungan pengendalian dalam 

rangka peningkatan kondisi lingkungan yang nyaman 

sehingga menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan 

seluruh personel, telah menjadi komitmen bersama 

dalam melaksanakannya seperti yang telah digambarkan 

pada halaman sebelumnya. Hal ini sangatlah penting 

untuk terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya. 

Untuk membangun kondisi nyaman tersebut, lingkungan 

pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan 

yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan 

sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil 

keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian 

risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, 

maka Polres Singkawang menyelenggarakan penilaian 

risiko. 

S e t e l a h 

penetapan tujuan 

organisasi melalui 

naskah-naskah 

strategis satker 

(dokumen-dokumen 

perencanaan 

baik tahunan/ 

renja maupun 

jangka menengah/ 

renstra), Polres 

Singkawang 

melakukan identifikasi 

risiko intern 

dan ekstern 

yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, 

menganalisisnya untuk mendapatkan risiko yang memiliki 

kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang 

sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. 

Atas hasil analisis risiko tersebut, selanjutnya 

dilaksanakan kegiatan pengendalian yang tepat sebagai 

bentuk respon risiko. Artinya kegiatan pengendalian 

dilaksanakan dengan maksud untuk memastikan bahwa 

respon risiko yang dilakukan oleh Polres Singkawang 

sudah efektif. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan 

merupakan sesuatu yang mutlak untuk dihindari, melainkan 

harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dikenal 

dengan pengelolaan (manajemen) risiko. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 

Tahun 2008 tentang SPIP, khususnya Bagian Ketiga pasal 13 

ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah 

wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP tersebut 

disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan 

penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG 

EFEKTIF 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses 

penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan 

simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan 

balik. Efektivitas dari komunikasi terlihat dari umpan 

balik yang ditunjukkan oleh pihak yang menerima pesan. 

Umpan balilk tersebut akan menunjukkan apakah telah 

terjadi kesamaan pemahaman atas makna pesan yang 

disampaikan. 

Dalam memastikan terjalinnya komunikasi internal 

yang efektif di lingkungan Polres Singkawang, dilaksanakan 

upaya sebagai berikut: 

• Pimpinan memberikan arahan yang jelas kepada 

seluruh personel hingga tingkat polsek bahwa tanggung 

jawab pengendalian intern adalah hal penting dan harus 

mendapat perhatian serius; 

• Mengikuti setiap pelaksanaan video conference (vicon) 

atas undangan satuan atas; 

• Setiap pelaksanaan tugas rutin dan operasi kepolisian 

telah dikomunikasikan dengan jelas sehingga personel 

mengetahui cara bertindaknya dan hubungan tata cara 

kerjanya (HTCK) masing-masing; 

• Pada siklus pengendalian intern, jika ada hal yang 

tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas di 

lingkungan Polres Singkawang, perhatian diberikan 

bukan hanya kepada kejadian tersebut, namun juga 

pada faktor penyebabnya sehingga kelemahan dapat 

teridentifikasi dan segera diperbaiki; 

• Setiap perilaku yang merupakan pelanggaran disiplin 

maupun kode etik serta konsekuensinya telah 

disampaikan oleh Pimpinan Polres Singkawang kepada 

seluruh personel; 

• Pimpinan membuka jalur komunikasi untuk mendengar 

keluhan dari seluruh personel sebagai bagian dari proses 

manajemen; 

• Terdapat mekanisme yang memungkinkan informasi 

mengalir ke seluruh unit organisasi di Polres Singkawang 

yakni melalui saluran-saluran komunikasi yang telah 

tersedia berupa pesawat radio, group-group percakapan 

elektronik, maupun melalui pendistribusian surat menyurat; 

• Laporan-laporan mengenai pencapaian kinerja, 

pengendalian intern hingga laporan bersifat rutin atau 

insidentil dikomunikasikan secara efektif kepada APIP 

dalam hal ini adalah Itwasda Polda Kalbar; 

Sedangkan dalam menjalin komunikasi eksternal 

yang efektif, Polres Singkawang telah melakukan upaya 

sebagai berikut: 

• Melaksanakan komunikasi secara rutin bersama unsur 

forkopimda Kota Singkawang; 

• Dalam menjalin komunikasi dengan seluruh unsur 

lapisan masyarakat di Kota Singkawang, telah 

diinformasikan mengenai kode etik Polri sehingga 

seluruh pihak eksternal mengerti tindakan yang tidak 

dibenarkan seperti pemberian gratifikasi, atau tindakan 

lain yang terdapat potensi benturan kepentingan. 

• Secara berkala melaksanakan focus group discussion 

bersama stakeholder terkait baik berupa forum 

konsultasi publik guna menyerap pengaduan, keluhan, 

dan pertanyaan masyarakat mengenai pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh Polres Singkawang; 

• Selain menyelenggarakan forum konsultasi publik, 

Polres Singkawang melaksanakan inovasi KPKS (kopi 

pagi kasih solusi) guna terjalinnya komunikasi eksternal 

yang efektif. 



MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN 

PENGADUAN MASYARAKAT DAN 

MEMBUAT INOVASI TERKAIT 

PENGADUAN MASYARAKAT 

Pengaduan masyarakat sangat penting bagi 

pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan 

dalam melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat 

merupakan elemen penting dalam setiap instansi, karena 

pengaduan bertujuan memperbaiki 

dari kekurangan dari kegiatan yang 

sudah dilaksanakan. Pada kondisi awal, 

pengaduan/ komplain masyarakat 

belum sepenuhnya terpublikasikan 

kepada publik, sehingga untuk 

menyampaikan pengaduan terkait 

bidang pelayanan publik bingung 

untuk mengadu dimana. Sistem 

informasi manajemen dan new public 

service mendukung dalam pengelolaan 

pengaduan online yang ada pada Polres 

Singkawang. Polres Singkawang juga 

turut mengkampanyekan pengaduan 

pelayanan publik melalui SP4N Lapor. 

go.id kepada masyarakat, dan hingga 

saat ini belum ada yang melapor ke 

Polres Singkawang melalui Lapor.go.id 

tersebut. Selain menyerap pengaduan 

dan konsultasi masyarakat dalam website polres, 

SP4N, masih ada 2 cara dalam melakukan penyerapan 

pengaduan, konsultasi, dan sara dari masyarakat terkait 

pelayanan publik yang diberikan oleh Polres Singkawang, 

Kasat Lantas selaku penanggung jawab penanggung 

program ke-6 peningkatan kualitas pelayanan publik 

giat dalam melaksanakan focus group discussion forum 

konsultasi publik (FKP) dan melalui fasilitas komentar, saran, 

dan masukan dalam aplikasi e-SKM online. 

Kegiatan internalisasi WBS (whistle blowing system) 

di lingkungan Polres Singkawang dimulai dengan 

pelaksanaan sosialisasi penerapan WBS kepada personel 

Polres Singkawang pada tanggal 24 April 2018 dengan 

mempedomani Perkap Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

perlindungan terhadap whistleblower di Lingkungan 

Polri. Hasil yang ingin dicapai melalui internalisasi WBS 

adalah tersedianya sarana bagi personel dan masyarakat 

untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan 

pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung 

jawabkan serta niat baik demi mewujudkan 

good governance dan clean government. Mengapa melalui 

WBS? karena untuk mencegah pelanggaran, dan menuju 

perbaikan terhadap sistem kinerja/ pelayanan publik, 

sehingga dengan cepat dapat teridentifikasi dan terkoreksi 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi, moral personil, 

menghindari tuntutan hukum dan citra negatif dalam 

masyarakat. Adapun link WBS Polres Singkawang (juga 

dapat diakses melalui website Polres Singkawang) adalah 

http://bit.ly/wbs-res-skw 

MENGINTERNALISASI WBS 


PENANGANAN BENTURAN 

KEPENTINGAN 

Setiap fungsi dalam 

struktur organisasi pada 

dasarnya mempunyai peran 

dalam menjalankan roda 

organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi. Sebuah 

organisasi yang baik untuk 

mencapai taraf kelas dunia 

(world class organization) maka 

harus mengatur setiap fungsi 

di organisasi tersebut menjadi 

akuntabel. Sistem tata kelola 

organisasi juga harus mampi 

memaksa setiap individu 

yang menjalankannya patuh 

dengan nilai-nilai organisasi. 

Untuk itu sebuah organisasi 

wajib membuat aturan main 

(kebijakan, prosedur, instruksi 

kerja dan peraturan internal) 

untuk menjadi pedoman 

bagi seluruh individu dalam 

menjalankan aktifitas sesuai 

fungsi dan wewenangnya. 

Untuk itu beberapa organisasi 

kelas dunia dalam implementasinya 

juga melakukan 

sertifikasi beberapa standar 

persyaratan manajemen, baik sertifikasi organisasi 

maupun individu (sertifikat profesi) sebagai pengakuan 

komitmen untuk pelaksanaan manajemen standar tinggi. 

Dalam banyak kasus tatkala organisasi tidak 

mempunyai sistem yang baik maka dalam menjalankan 

roda organisasi akan dipenuhi ketidakjelasan fungsi 

pelaksanaan serta kehilangan fugsi pengawasan sehingga 

organisasi menjadi tidak efisien. Akibatnya orang-orang 

yang menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan 

di segala tingkatan yang rawan untuk melakukan 

penyimpangan praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme 

(KKN). Praktik ini sangat merugikan organisasi, 

rentan dengan tuntutan dari pemangku kepentingan, baik 

tuntutan hukum dan sosial. Hal ini dapat mengakibatkan 

kinerja organisasi menjadi rendah dan menurunkan daya 

saing organisasi dalam berkompetisi. 

Untuk itu, perlu dibuat sistem kelola organisasi yang 

transparan serta mempunyai tata nilai etika yang tinggi, agar 

fungsi-fungsi yang ada diisi oleh yang mempunyai kompetensi 

di bidangnya serta cukup 

beretika dalam menjalankan 

fungsinya. Kegiatan ini harus 

dimulai di setiap proses kerja 

mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan 

pengendalian. 

Organisasi harus mampu 

mengelola persan seluruh 

fungsi dalam struktur, bebas 

dari konflik kepentingan dalam 

melaksanakan tugasnya. Orang 

yang mempunyai wewenang 

mempunyai kepentingan 

pribadi ataupun kelompok 

dalam membuat kebijakankebijakan 

organisasi. Pada saat 

ini dapat terjadi peluang untuk 

melakukan penyimpanganppenyimpangan 

(abuse of power), 

akibat lebih jauh organisasi 

dirugikan karena proses 

kebijakannya tidak transparan 

dan tidak akuntabel. Hal 

ini berakibat dapat terjadi 

benturan kepentingan yang 

mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan dan 

dapat berpengaruh buruk pada kinerja. 

Polres Singkawang sendiri dalam penanganan 

benturan kepentingan telah melakukan identifikasi dan 

pemetaan potensi benturan kepentingan melalui rapat 

antara para kabag, kasat, kasi, dan kapolsek jajaran pada 

tanggal 8 Mei 2018 dan kembali dilakukan penyempurnaan 

daftar potensi benturan kepentingan pada 15 Agustus 2018. 

Dari hasil rapat tersebut telah teridentifikasi beberapa 

potensi benturan kepentingan terutama dalam proses 

penegakan hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik, 

atas dasar ini kemudian pada setiap ruangan tersebut 

dilakukan pemasangan himbauan benturan kepentingan 

serta penyediaan formulir pelaporan terjadinya potensi 

benturan kepentingan. 


MENYUSUN KEBIJAKAN STANDAR 

PELAYANAN DAN MEMBUAT INOVASI 

TERKAIT STANDAR PELAYANAN 

Guna menjamin terwujudnya kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik dan menghindari perilaku maladministrasi 

oleh pelaksana pelayanan hingga institusi penyelenggara 

pelayanan publik, setiap satuan kerja instansi pemerintah 

yang melaksanakan pelayanan publik wajib menyusun 

standar pelayanan. Bagi satuan kerja Polri, penyusunan 

standar pelayanan merupakan satu hal yang tidak dapat 

dihindari, dalam Catur Prasetya yang merupakan pedoman 

kerja bagi institusi Polri, diatur dalam poin ke-3 yang berbunyi 

“menjamin kepastian berdasarkan hukum” merupakan 

salah satu komitmen institusi Polri dalam menjamin 

terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut, 

penyusunan standar pelayanan hingga memaklumatkannya 

merupakan satu bentuk pelaksanaan menjamin kepastian 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pimpinan Polres 

Singkawang sangat berkomitmen dan secara aktif terlibat 

dalam memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam 

pemenuhan standar pelayanan. 

Pada tanggal 8 Mei 2018 dengan dipimpin secara langsung 

oleh Wakapolres Singkawang KOMPOL JOKO SULISTIONO, 

S.H., S.I.K., M.H. dan dihadiri oleh seluruh pejabat hingga 

perwakilan personel yang melaksanakan pelayanan publik 

melaksanakan rapat penyusunan rancangan standar 

pelayanan dengan mempedomani PermenPANRB Nomor 15 

Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Kegiatan 

penyusunan rancangan standar pelayanan dilaksanakan 

dengan melakukan diskusi dan pemaparan terhadap draft 

rancangan standar pelayanan yang sebelumnya secara 

parsial telah disusun oleh masing-masing fungsi pelayanan. 

Pada tanggal 9 Mei 2018 Polres Singkawang 

melaksanakan pembahasan rancangan standar pelayanan 

yang telah tersusun bersama stakeholder terkait. Hadir dalam 

kegiatan pembahasan tersebut Wakapolres Singkawang, 

Kabagren Polres Singkawang, Kasat Lantas, Kasat Intelkam, 

Kasiwas, Kasipropam, perwakilan pelaksana pelayanan 

publik masing-masing jenis pelayanan, bersama tokoh 

masyarakat, perwakilan LSM, perwakilan anggota DPRD Kota 

Singkawang, dan Ketua BEM perguruan tinggi STIH Soelthan 

M. Tsjafioeddin Singkawang. Proses pembahasan rancangan 

standar pelayanan Polres Singkawang bersama stakeholder 

tersebut di atas dilakukan dengan mendiskusikan rancangan 

standar pelayanan yang telah tersusun terutama pada 

pelayanan penerbitan SIM dan SKCK untuk mengakomodir 

usulan, saran, dan pendapat seluruh peserta rapat sehingga 

standar pelayanan yang tersusun merupakan hasil 

kesepakatan bersama dalam koridor peraturan perundangundangan 

yang berlaku. Kegiatan diakhiri dengan foto 

bersama para peserta pembahasan setelah sebelumnya 

dilakukan penandatanganan berita acara pembahasan 

standar pelayanan. Standar pelayanan yang telah dibahas 

bersama tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan 

Kapolres Singkawang Nomor: Kep/22/V/2018 tanggal 9 Mei 

2018 dan berisikan 37 standar pelayanan. 

Dalam penyusunan standar pelayanan, telah dilakukan 

inovasi dalam susunannya khususnya dalam komponen ke-3 

“sistem, mekanisme dan prosedur”. Bentuk inovasi yang 

membedakan standar pelayanan Polres Singkawang berupa 

upaya menjamin keramahtamahan petugas pelayanan 

terhadap pengguna layanan seperti “mempersilakan 

pemohon duduk dan menawarkan air minum yang tersedia”, 

dan “apabila ada berkas yang belum dilakukan fotokopi, 

petugas pelayanan dapat membantu pemohon untuk 

melakukan fotokopi menggunakan printer yang tersedia”. 

MEMAKLUMATKAN SELURUH STANDAR 

PELAYANAN DAN MEMBUAT INOVASI 

TERKAIT MAKLUMAT STANDAR 

PELAYANAN 

Setelah ditetapkannya standar pelayanan, langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah memaklumatkan 

seluruh standar pelayanan dan mempublikasikannya secara 

luas kepada publik. Maklumat standar pelayanan dapat 

memberikan tolak ukur kepada masyarakat untuk mengontrol 

pelaksanaan pelayanan, mengawasi pelaksanaan 

pelayanan, dan mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai 

asas dan tujuan pelayanan. Polres Singkawang dalam memaklumatkan 

standar pelayanannya selain dilakukan publikasi 

di area pelayanan, juga melakukan terobosan kreatif dengan 

mempublikasikan standar pelayanan di perpustakaan Kota 

Singkawang. Dalam hal publikasi menggunakan media 

elektronik, Polres Singkawang melakukan penyebaran link/ 

portal baik dalam website, media social, hingga penempatan 

banner di Singkawang Grandmall untuk mengakses standar 

pelayanan yang telah tersusun sehingga secara langsung 

dapat dibuka melalui smartphone. 

Selain itu, telah dilakukan penyebaran standar 

pelayanan dengan memberikan brosur berisikan standar 

pelayanan masing-masing bentuk layanan ke stakeholder 

sesuai bidangnya seperti: 

• penyaluran brosur SKCK kepada perguruan tinggi/ SMA 

sederajat dengan sasarannya adalah para mahasiswa yang 

akan segera menyelesaikan kuliahnya dapat mengetahui 

standar pelayanan SKCK sehingga apabila memerlukan 

SKCK saat melamar pekerjaan telah mengetahui secara 

utuh pelayanan SKCK; 

• penyaluran brosur SKCK ke Kantor BKD Kota Singkawang 

sebagai panitia seleksi CPNS; 

• Menampilkan standar pelayanan SKCK di Kantor 

Disdukcapil Kota Singkawang; 

• Penyaluran brosur SIM ke Organda Kota Singkawang, 

badan usaha bidang travel/ angkutan umum, dan SMA di 

Kota Singkawang; 



MENYUSUN SOP PADA SETIAP BENTUK 

PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKUKAN 

INOVASI 

Hasil yang ingin dicapai dengan tersusunnya 

SOP pada setiap bentuk pelayanan publik adalah 

tersusunnya standarisasi bagi personel Polres 

Singkawang dalam melaksanakan pelayanan 

publik serta sebagai bahan penelusuran terhadap 

kesalahan prosedural dalam pemberian pelayanan 

sehingga dapat menjamin proses pelayanan tetap 

berjalan dalam berbagai situasi. Disisi lainnya, SOP 

dalam bidang pelayanan publik akan mampu merincikan 

waktu yang diperlukan secara logis dalam 

penyelesaian suatu proses pelayanan sehingga dapat 

menjadi bahan dalam reviu standar pelayanan 

yang telah ditetapkan terkait komponen waktu 

penyelesaian dan jumlah pelaksana pelayanan. 

Polres Singkawang saat ini telah memiliki 33 

SOP bidang pelayanan publik, yakni: 

1. SOP Penerbitan SIM Baru ; 

2. SOP Penerbitan SIM Perpanjangan; 

3. SOP Pelayanan Mutasi Ranmor Masuk Dari Luar 

Daerah; 

4. SOP Pelayanan Penerbitan STNK baru; 

5. SOP Pelayanan Penerbitan STNK Hilang/ rusak; 

6. SOP Penerbitan STNK Perpanjangan (5 Tahun); 

7. SOP Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar 

Daerah; 

8. SOP Pelayanan Registrasi Ranmor Ganti 

Kepemilikan; 

9. SOP Pelayanan Registrasi Ubah Bentuk/ Ganti 

Warna; 

10. SOP Pelayanan Penerbitan BPKB Baru; 

11. SOP SIM Komunitas / Kolektif; 

12. SOP Pelayanan Samsat Keliling; 

13. SOP Tilang; 

14. SOP Samsat Delivery; 

15. SOP Coaching Clinic SIM; 

16. SOP Penerbitan SKCK; 

17. SOP Perpanjangan SKCK; 

18. SOP Ijin Keramaian Umum; 

19. SOP Ijin Keramaian Kremasi Jenazah; 

20. SOP Ijin Keramaian / Rekomendasi Karaoke; 

21. SOP Ijin Keramaian / Rekomendasi Bilyard; 

22. SOP Penerbitan Surat Penerimaan Tanda 

Terima Pemberitahuan ( STTP ); 

23. SOP Penerimaan Laporan Orang Asing; 

24. SOP Rekomendasi Senpi / Handak; 

25. SOP Pemberian Informasi Publik; 

26. SOP Pengelolaan Pengaduan/ komplain 

pelayanan publik; 

27. SOP SP2HP; 

28. SOP Penerimaan Laporan Polisi; 

29. SOP Penerimaan Laporan Kehilangan STNK/ 

BPKB; 

30. SOP Penerimaan Laporan Kehilangan Sertipik 

Tanah; 

31. SOP Penerimaan Laporan Kehilangan SIM/ Buku 

tabungan/ Kartu ATM/ Simcard Handphone/ 

Paspor/Kartu Indonesia Sehat/ Buku Nikah/ 

Kartu NPWP; 

32. SOP Penerimaan Laporan Kehilangan KTP/ KK/ 

Akte Kelahiran; 

33. SOP Pelayanan Pengawalan; 

34. SOP Call Center Polri 110. 

MELAKUKAN REVIU DAN PERBAIKAN 

ATAS STANDAR PELAYANAN 

SOP dan Standar Pelayanan tersusun dan yang 

telah diterapkan dalam pelaksanaan Pelayanan 

Publik di Polres Singkawang dilakukan reviu dan 

perbaikan. Atas dasar saran dan masukan dari masyakat 

kota Singkawang yang dihimpun pada saat 

pelaksaaan Giat “KPKS (kopi pagi kasih solusi) pada 

bulan Mei 2018 tentang pembayaran PNBP penerbitan 

SIM setelah pemohon dinyatakan lulus ujian teori dan 

praktek. Pelaksaaan reviu dilaksanakan pada rapat 

internal Kanit Reg Ident Sat Lantas bersama dengan 

personil SATPAS Polres Singkawang pada hari Sabtu 

tanggal 23 Juni 2018 jam 14.30 wib di ruang SATPAS 

Polres Singkawang. Dari reviu dihasilkan bahwa 

pembayaran biaya PNBP dibayarkan pada saat 

pemohon dinyatakan lulus yang mana sebelumnya 

dibayar pada saat pengisian formulir. Kegiatan reviu 

direncanakan akan dilaksanakan rutin per semester 

setiap tahunnya. 

MELAKUKAN SOSIALISASI/ PELATIHAN 

DALAM UPAYA PENERAPAN BUDAYA 

PELAYANAN PRIMA 

Pada tanggal 9 Agustus 2018, di Aula Polres 

Singkawang telah dilakasankan pelatihan budaya 

pelayanan prima dengan mengundang pembicara 

dari BRI Cabang Singkawang, kegiatan ini dihadiri 

oleh seluruh personel yang bertugas sebagai 

pelaksana pelayanan publik di lingkungan Polres 

Singkawang. Selain melaksanakan pelatihan dalam 

kelas, sosialisasi secara terus-menerus kepada 

personel yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan 

juga dilakukan dan selalu menanamkan budaya 

5s+1R+1H (senyum, sapa, salam, sopan, santun, 

ramah, dan humanis). 



MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM 

REWARD DAN PUNISHMENT BAGI 

PELAKSANA LAYANAN SERTA 

MEMBERIKAN KOMPENSASI KEPADA 

PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN 

TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR 

PELAYANAN DITETAPKAN 

Implementasi sistem reward dan punishment 

bagi pelaksana pelayanan merupakan suatu 

sistem manajemen dalam organisasi untuk memacu 

semangat kerja para personel khususnya yang 

melaksanakan pelayanan publik. Polres Singkawang 

yang telah sangat berkomitmen dalam meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik telah 

menginternalisasi sistem ini. 

Dalam melaksanakan dan manjalankan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan yang mana 

sebelumnya telah disepakati bersama perwakilan 

stakeholder. Apabila penyelenggaraan pelayanan 

publik tidak dapat terlaksana sesuai dengan 

standar pelayanan yang ditetapkan, maka pihak 

penyeleggara pelayanan publik diharuskan untuk 

memberikan kompensasi kepada pengguna layanan. 

Untuk itu Kapolres Singkawang mengeluarkan 

jukrah yang mengatur kompensasi tersebut, 

yakni bagi pelaksanaan pelayanan apabila terjadi 

keterlambatan dalam jangka waktu penyelesaian 

pelayanan publik, maka produk pelayanan (SKCK, 

SIM, STNK, dan BPKB) wajib diantar oleh pelaksana 

pelayanan setelah jam pulang kantor ke alamat 

rumah pengguna layanan yang mendapatkan 

pelayanan tidak sesuai standar tersebut. Pemberian 

kompensasi ini sudah berjalan secara efektif di Polres 

Singkawang setelah menerima saran dan masukan 

dari tim penilai internal pembangunan zona integritas 

dari mabes Polri pada tanggal 4 Juni 2018 tentang 

pemberian kompensasi ini. 

MEMBANGUN SARANA LAYANAN 

TERPADU 

Pada pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

Polres Singkawang kondisi saat ini adalah pelayanan 

SKCK dan SPKT telah tergabung pada satu bangunan, 

dan pelayanan SATPAS SIM masiih berada di mapolres 

lama di Jl. Nusantara Kec. Singkawang Tengah, dan 

pelayanan STNK dan BPKB menginduk pada Kantor 

SAMSAT di Kec. Singkawang Utara. Namun saat ini 

Polres Singkawang menerima hibah bangunan SPKT 

(sedang dalam proses pengerjaan) dari Pemerintah 

Kota Singkawang dan diperkirakan pada akhir bulan 

Desember 2018 telah selesai terbangun yang terletak 

di sebelah kanan bangunan mapolres. 

Setelah selesainya pembangunan tersebut, 




“MENGERJAKAN 

SECARA PROFESIONAL DALAM 

MENYAJIKAN DAN MEMBERIKAN 

PELAYANAN YANG TERBAIK”

Buku Pembangunan Zona Integritas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?