Buku Pembangunan Zona Integritas

More documents

Recommendations

Info

MELAKSANAKAN PUBLIC CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIKASI Diawali dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat pemerintahan, Polres Singkawang melaksanakan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi gratifikasi. Kegiatan sosialisasi gratifikasi diawali pada saat diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/17/XII/2016 tentang petujnjuk/arahan pelaksanaan pengedalian gratifikasi. Kemudian Polres Singkawang melaksanakan sosialisasi di aula Polres Singkawang yang dihadiri pejabat dan anggota Polres Singkawang pada 16 Januari 2018, menindaklanjuti dari hasil sosialisasi tersebut, dibuat himbauan gratifikasi dan ditempel di ruang pelayanan publik seperti SKCK, SPKT, ruang Reskrim, Ruang Narkoba, Satpas, dan Ruang Unit Laka Lantas. Melaksanakan kampanye gratifikasi di internal maupun eksternal sepeti pemasangan standing baner di tempat pelayanan publik Polres Singkawang serta kampanye publik kepada masyarakat dan objek-objek yang rentan terhadap pemberian gratifikasi. Kemudian dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada bulan maret 2018 dengan hasil monev agar meningkatkan kegiatan kampanye eksternal dengan melibatkan fungsi Binmas Polres Singkawang, memasang CCTV di ruang pelayanan publik, menempatkan personil propam pada unit-unit pelayanan Polres Singkawang. MENGIMPLEMENTASIKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN BERINOVASI DENGAN MEMBENTUK UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILENGKAPI DENGAN MEKANISME/ PROSEDURNYA Dengan mempedomani surat edaran Kapolri di atas, Polres Singkawang membentuk unit kerja fungsional dalam pengendalian gratifikasi lengkap dengan piranti lunaknya baik berupa surat keputusan pengangkatan, SOP, dan HTCK. Unit pengendalian gratifikasi (UPG) Polres Singkawang yang terbentuk ini dikedepankan dalam mengemban fungsi pengawasan internal untuk mengawasi setiap personel Polres Singkawang agar tidak melakukan perbuatan gratifikasi. Dalam langkah preemtif, dikedepankan fungsi binmas untuk melaksanakan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada petugas pelayanan publik, baik itu petugas pelayanan publik pada Polres Singkawang maupun pada instansi pemerintahan lainnya. (fungsi binmas Polres Singkawang sangat aktif dalam gerakan saber pungli tingkat Kota Singkawang sebagai satgas preemtif). Dalam kesempatan apel pagi maupun kegiatan rapat terkait pelayanan publik, pimpinan selalu menekankan apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada gratifikasi, maka setiap personel wajib melakukan tindakan yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan gratifikasi dilarang, dan apabila menemukannya agar melaporkannya kepada UPG untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan hingga Itwasda Polda Kalbar. Kegiatan pengendalian gratifikasi merupakan komitmen Kapolres Singkawang beserta seluruh personil Polres Singkawang untuk merubah mindset dan cultureset yang dahulunya sering menerima hadiah baik berupa uang ataupun barang untuk kepentingan pribadi yang dapat menurunkan citra Polri dimata masyarakat. 30 Zona Integritas Polres Singkawang
POLRES SINGKAWANG MEMBANGUN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP Roda suatu organisasi dapat berputar dan bekerja secara sistematis, optimal, dan berkembang dibandingkan dengan organisasi yang lain disebabkan kareja adanya mekanisme pengendalian internal dalam organisasi yang berupaya menjaga dan mengarahkan organisasinya sesuai dengan tujuan, strategi, serta nilai-nilai organisasi. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan strategi, tujuan, serta nilai-nilai organisasi. Pengendalian yang tepat tidak hanya mencegah individu dalam organisasii untuk melakukan kesalahan tetapi menciptakan lingkungan yang mendorong individu tersebut agar melakukan hal yang benar. Dalam penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa terciptanya SPIP ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus terlaksana secara tertib, terkendali, serta efisien, dan efektif. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien, dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian Intern yang penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompeksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Pada institusi Polri sendiri, penerapan SPIP telah berjalan dengan baik sejak Tahun 2013 (Pada Gelombang ke-2 Reformasi Birokrasi Polri) setelah Perkap Nomor 2 Tahun 2013 tentang SPIP di Lingkungan Polri dikeluarkan. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang ke-3 sendiri pada program penguatan sistem pengawasan, sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu mempertahankan penilaian laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, dengan ukuran keberhasilan opini WTP, dan meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi level 2. Penerapan SPIP di Lingkungan Polres Singkawang sendiri dilaksanakan dengan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian melalui: a. Penegakan integritas dan nilai etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif; d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kabijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; g. Perwujudan peran APIP yang efekti; dan h. Hubunguan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. PENEGAKAN INTEGRITASDAN NILAI ETIKA S e t i a p kesempatan dalam apel pagi hari senin yang merupakan jam pimpinan, dilakukan pengucapan Tribrata, Catur Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri oleh peserta apel yang ditunjuk oleh pimpinan yang mengambil apel. Pengucapan ini dinilai mampu menancapkan nilai-nilai etika Polri kepada seluruh personel Polres Singkawang. Polres Singkawang juga berkomitmen dalam menegakkan tindakan disiplin atas pelanggaran personel, agar dapat memberikan efek jera serta menjadi contoh bagi personel lainnya. Inovasi dalam melakukan pemberian tindakan disiplin turut dilakukan melalui kebijakan pimpinan Polres Singkawang yakni apabila pelanggar disiplin merupakan personel beragama islam, maka akan ditambah tindakan menjadi muadzin pada setiap waktu shalat dan membersihkan Surau Polres Singkawang. Melalui inovasi tersebut, tidak hanya efek jera yang didapatkan, namun secara bersamaan personel tersebut akan mendapatkan suatu pengalaman spiritual yang mungkin dapat memberikan pengaruh positif yang besar terhadap personel tersebut. Zona Integritas Polres Singkawang 31
Page 1 and 2: PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES
Page 3 and 4: TAK KENAL MAKA TAK SAYANG • Singk
Page 5 and 6: Dalam rangka peningkatan pelayanan
Page 7 and 8: MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL KHUSU
Page 9 and 10: POLRES SINGKAWANG 5. Mensosialisasi
Page 11 and 12: POLRES SINGKAWANG PEMBENTUKAN TIM P
Page 13 and 14: PENYUSUNAN RENCANA KERJA & RENCANA
Page 15 and 16: POLRES SINGKAWANG PIMPINAN BERPERAN
Page 17 and 18: PENETAPAN AGEN Polres Singkawang da
Page 19 and 20: POLRES SINGKAWANG Hipster Stuff 201
Page 21 and 22: POLRES SINGKAWANG Di era seperti se
Page 23 and 24: POLRES SINGKAWANG PENEMPATAN PERSON
Page 25 and 26: POLRES SINGKAWANG MELAKSANAKAN MUTA
Page 27 and 28: memberikan kesempatan bagi personel
Page 29 and 30: POLRES SINGKAWANG MENGIMPLEMENTASIK
Page 31: POLRES SINGKAWANG PIMPINAN MEMANTAU
Page 35 and 36: POLRES SINGKAWANG PENYUSUNAN DAN PE
Page 39 and 40: MENYUSUN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANA
Page 43 and 44: Zona Integritas Polres Singkawang 4

Buku Pembangunan Zona Integritas

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?