Buku Pembangunan Zona Integritas

More documents

Recommendations

Info

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Setiap fungsi dalam struktur organisasi pada dasarnya mempunyai peran dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi yang baik untuk mencapai taraf kelas dunia (world class organization) maka harus mengatur setiap fungsi di organisasi tersebut menjadi akuntabel. Sistem tata kelola organisasi juga harus mampi memaksa setiap individu yang menjalankannya patuh dengan nilai-nilai organisasi. Untuk itu sebuah organisasi wajib membuat aturan main (kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan peraturan internal) untuk menjadi pedoman bagi seluruh individu dalam menjalankan aktifitas sesuai fungsi dan wewenangnya. Untuk itu beberapa organisasi kelas dunia dalam implementasinya juga melakukan sertifikasi beberapa standar persyaratan manajemen, baik sertifikasi organisasi maupun individu (sertifikat profesi) sebagai pengakuan komitmen untuk pelaksanaan manajemen standar tinggi. Dalam banyak kasus tatkala organisasi tidak mempunyai sistem yang baik maka dalam menjalankan roda organisasi akan dipenuhi ketidakjelasan fungsi pelaksanaan serta kehilangan fugsi pengawasan sehingga organisasi menjadi tidak efisien. Akibatnya orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi pelaksanaan kegiatan di segala tingkatan yang rawan untuk melakukan penyimpangan praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik ini sangat merugikan organisasi, rentan dengan tuntutan dari pemangku kepentingan, baik tuntutan hukum dan sosial. Hal ini dapat mengakibatkan kinerja organisasi menjadi rendah dan menurunkan daya saing organisasi dalam berkompetisi. Untuk itu, perlu dibuat sistem kelola organisasi yang transparan serta mempunyai tata nilai etika yang tinggi, agar fungsi-fungsi yang ada diisi oleh yang mempunyai kompetensi di bidangnya serta cukup beretika dalam menjalankan fungsinya. Kegiatan ini harus dimulai di setiap proses kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Organisasi harus mampu mengelola persan seluruh fungsi dalam struktur, bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Orang yang mempunyai wewenang mempunyai kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam membuat kebijakankebijakan organisasi. Pada saat ini dapat terjadi peluang untuk melakukan penyimpanganppenyimpangan (abuse of power), akibat lebih jauh organisasi dirugikan karena proses kebijakannya tidak transparan dan tidak akuntabel. Hal ini berakibat dapat terjadi benturan kepentingan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan dapat berpengaruh buruk pada kinerja. Polres Singkawang sendiri dalam penanganan benturan kepentingan telah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan melalui rapat antara para kabag, kasat, kasi, dan kapolsek jajaran pada tanggal 8 Mei 2018 dan kembali dilakukan penyempurnaan daftar potensi benturan kepentingan pada 15 Agustus 2018. Dari hasil rapat tersebut telah teridentifikasi beberapa potensi benturan kepentingan terutama dalam proses penegakan hukum dan penyelenggaraan pelayanan publik, atas dasar ini kemudian pada setiap ruangan tersebut dilakukan pemasangan himbauan benturan kepentingan serta penyediaan formulir pelaporan terjadinya potensi benturan kepentingan. 36 Zona Integritas Polres Singkawang
MENYUSUN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN DAN MEMBUAT INOVASI TERKAIT STANDAR PELAYANAN Guna menjamin terwujudnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan menghindari perilaku maladministrasi oleh pelaksana pelayanan hingga institusi penyelenggara pelayanan publik, setiap satuan kerja instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan. Bagi satuan kerja Polri, penyusunan standar pelayanan merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari, dalam Catur Prasetya yang merupakan pedoman kerja bagi institusi Polri, diatur dalam poin ke-3 yang berbunyi “menjamin kepastian berdasarkan hukum” merupakan salah satu komitmen institusi Polri dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang tersebut, penyusunan standar pelayanan hingga memaklumatkannya merupakan satu bentuk pelaksanaan menjamin kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pimpinan Polres Singkawang sangat berkomitmen dan secara aktif terlibat dalam memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan. Pada tanggal 8 Mei 2018 dengan dipimpin secara langsung oleh Wakapolres Singkawang KOMPOL JOKO SULISTIONO, S.H., S.I.K., M.H. dan dihadiri oleh seluruh pejabat hingga perwakilan personel yang melaksanakan pelayanan publik melaksanakan rapat penyusunan rancangan standar pelayanan dengan mempedomani PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Kegiatan penyusunan rancangan standar pelayanan dilaksanakan dengan melakukan diskusi dan pemaparan terhadap draft rancangan standar pelayanan yang sebelumnya secara parsial telah disusun oleh masing-masing fungsi pelayanan. Pada tanggal 9 Mei 2018 Polres Singkawang melaksanakan pembahasan rancangan standar pelayanan yang telah tersusun bersama stakeholder terkait. Hadir dalam kegiatan pembahasan tersebut Wakapolres Singkawang, Kabagren Polres Singkawang, Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Kasiwas, Kasipropam, perwakilan pelaksana pelayanan publik masing-masing jenis pelayanan, bersama tokoh masyarakat, perwakilan LSM, perwakilan anggota DPRD Kota Singkawang, dan Ketua BEM perguruan tinggi STIH Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang. Proses pembahasan rancangan standar pelayanan Polres Singkawang bersama stakeholder tersebut di atas dilakukan dengan mendiskusikan rancangan standar pelayanan yang telah tersusun terutama pada pelayanan penerbitan SIM dan SKCK untuk mengakomodir usulan, saran, dan pendapat seluruh peserta rapat sehingga standar pelayanan yang tersusun merupakan hasil kesepakatan bersama dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama para peserta pembahasan setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan berita acara pembahasan standar pelayanan. Standar pelayanan yang telah dibahas bersama tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kapolres Singkawang Nomor: Kep/22/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan berisikan 37 standar pelayanan. Dalam penyusunan standar pelayanan, telah dilakukan inovasi dalam susunannya khususnya dalam komponen ke-3 “sistem, mekanisme dan prosedur”. Bentuk inovasi yang membedakan standar pelayanan Polres Singkawang berupa upaya menjamin keramahtamahan petugas pelayanan terhadap pengguna layanan seperti “mempersilakan pemohon duduk dan menawarkan air minum yang tersedia”, dan “apabila ada berkas yang belum dilakukan fotokopi, petugas pelayanan dapat membantu pemohon untuk melakukan fotokopi menggunakan printer yang tersedia”. MEMAKLUMATKAN SELURUH STANDAR PELAYANAN DAN MEMBUAT INOVASI TERKAIT MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN Setelah ditetapkannya standar pelayanan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memaklumatkan seluruh standar pelayanan dan mempublikasikannya secara luas kepada publik. Maklumat standar pelayanan dapat memberikan tolak ukur kepada masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan pelayanan, mengawasi pelaksanaan pelayanan, dan mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai asas dan tujuan pelayanan. Polres Singkawang dalam memaklumatkan standar pelayanannya selain dilakukan publikasi di area pelayanan, juga melakukan terobosan kreatif dengan mempublikasikan standar pelayanan di perpustakaan Kota Singkawang. Dalam hal publikasi menggunakan media elektronik, Polres Singkawang melakukan penyebaran link/ portal baik dalam website, media social, hingga penempatan banner di Singkawang Grandmall untuk mengakses standar pelayanan yang telah tersusun sehingga secara langsung dapat dibuka melalui smartphone. Selain itu, telah dilakukan penyebaran standar pelayanan dengan memberikan brosur berisikan standar pelayanan masing-masing bentuk layanan ke stakeholder sesuai bidangnya seperti: • penyaluran brosur SKCK kepada perguruan tinggi/ SMA sederajat dengan sasarannya adalah para mahasiswa yang akan segera menyelesaikan kuliahnya dapat mengetahui standar pelayanan SKCK sehingga apabila memerlukan SKCK saat melamar pekerjaan telah mengetahui secara utuh pelayanan SKCK; • penyaluran brosur SKCK ke Kantor BKD Kota Singkawang sebagai panitia seleksi CPNS; • Menampilkan standar pelayanan SKCK di Kantor Disdukcapil Kota Singkawang; • Penyaluran brosur SIM ke Organda Kota Singkawang, badan usaha bidang travel/ angkutan umum, dan SMA di Kota Singkawang; Zona Integritas Polres Singkawang 37
Page 1 and 2: PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES
Page 3 and 4: TAK KENAL MAKA TAK SAYANG • Singk
Page 5 and 6: Dalam rangka peningkatan pelayanan
Page 7 and 8: MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL KHUSU
Page 9 and 10: POLRES SINGKAWANG 5. Mensosialisasi
Page 11 and 12: POLRES SINGKAWANG PEMBENTUKAN TIM P
Page 13 and 14: PENYUSUNAN RENCANA KERJA & RENCANA
Page 15 and 16: POLRES SINGKAWANG PIMPINAN BERPERAN
Page 17 and 18: PENETAPAN AGEN Polres Singkawang da
Page 19 and 20: POLRES SINGKAWANG Hipster Stuff 201
Page 21 and 22: POLRES SINGKAWANG Di era seperti se
Page 23 and 24: POLRES SINGKAWANG PENEMPATAN PERSON
Page 25 and 26: POLRES SINGKAWANG MELAKSANAKAN MUTA
Page 27 and 28: memberikan kesempatan bagi personel
Page 29 and 30: POLRES SINGKAWANG MENGIMPLEMENTASIK
Page 31 and 32: POLRES SINGKAWANG PIMPINAN MEMANTAU
Page 33 and 34: POLRES SINGKAWANG MEMBANGUN LINGKUN
Page 35 and 36: POLRES SINGKAWANG PENYUSUNAN DAN PE
Page 37: POLRES SINGKAWANG MENGIMPLEMENTASIK
Page 41 and 42: POLRES SINGKAWANG MENGIMPLEMENTASIK
Page 43 and 44: Zona Integritas Polres Singkawang 4

Buku Pembangunan Zona Integritas

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?