12.02.2019 Views

Buku Pembangunan Zona Integritas

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

POLRES SINGKAWANG<br />

Di era seperti sekarang ini informasi sangatlah<br />

di butuhkan oleh masyarakat terutama<br />

mengenai layanan informasi publik online<br />

yang merupakan informasi yang dihasilkan,<br />

disimpan, dikelola, dikirim atau di terima oleh<br />

suatu badan publik yang berkaitan dengan<br />

penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai<br />

dengan Undang-Undang (UU) serta informasi<br />

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik<br />

melalui online.<br />

Memperoleh dan mengakses informasi<br />

merupakan hak asasi manusia (HAM), maka<br />

keterbukaan informasi publik merupakan salah<br />

satu ciri penting demokratis yang menjunjung<br />

tinggi kedaulatan rakyat untuk<br />

mewujudkan penyelenggaraan<br />

negara yang baik. Dengan<br />

adanya keterbukaan informasi<br />

publik bisa menjadi sarana<br />

dan badan publik lainnya dan<br />

segala sesuatu yang berakibat<br />

pada kepentingan publik selain<br />

sebagai salah satu upaya untuk<br />

mengembangkan masyarakat<br />

informasi.<br />

Dasar hukum yang<br />

menyatakan bahwa hak<br />

memperoleh informasi<br />

merupakan suatu HAM diatur<br />

dalam Pasal 28F Undang-Undang<br />

Dasar Republik Indonesia<br />

Tahun 1945 yang menyatakan<br />

bahwa “setiap orang berhak<br />

berkomunikasi dan memeperoleh<br />

informasi untuk mengembangkan pribadi<br />

dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari,<br />

memperoleh, memiliki, dan menyimpan<br />

informasi dengan menggunakan segala jenis<br />

saluran yang tersedia.<br />

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14<br />

Tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan<br />

Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak<br />

terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat<br />

dalam mencari, memilih sumber dan<br />

menyalurkan informasi yang faktual dan<br />

dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008,<br />

berbagai masalah transparansi informasi,<br />

khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh<br />

badan – badan publik, harus menyesuaikan<br />

dengan ketentuan yang memberikan hak<br />

memperoleh informasi kepada masyarakat<br />

sebagai pemohon atau pengguna informasi<br />

publik.<br />

Dalam menindaklanjuti tuntutan dan<br />

harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima<br />

Polres Singkawang sebagai bagian dari unsur<br />

Penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait<br />

tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan<br />

Akuntabilitas Kinerja, maka Jajaran Polres Singkawang<br />

telah dan terus melakukan Reformasi<br />

Birokrasi di lingkungan Polres Singkawang baik<br />

menyangkut aspek Instrumental, Struktural<br />

dan Kultural juga terkait dengan keterbukaan<br />

informasi publik, agar kedepan Polri lebih dapat<br />

meningkatkan Kinerjanya secara optimal dan<br />

profesional, proaktif, peka dan peduli serta<br />

dinamis, sehingga Polres Singkawang kedepan<br />

diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima<br />

Polri secara berhasil dan berdaya guna.<br />

Maka dengan diberlakukan Undang-Undang<br />

keterbukaan informasi publik, badan –<br />

badan publik, pada konteks ini Polres Singkawang<br />

harus memahami substansi yang<br />

terdapat didalamnya, agar<br />

dapat menyelaraskan dengan<br />

upaya pemerintah, dalam<br />

menciptakan masyarakat<br />

informasi yang demokratis.<br />

Dengan<br />

menerapkan<br />

mekanisme akses informasi<br />

publik yang efisien, cepat dan<br />

terjangkau publik maupun pers,<br />

maka Polri khususnya Polres<br />

Singkawang dapat menjadi<br />

lembaga pemerintah yang<br />

peduli terhadap transparansi<br />

informasi untuk kesejahteraan<br />

dan keadilan masyarakat.<br />

Keterbukaan informasi<br />

publik online, mendorong<br />

Polres Singkawang untuk memposisikan<br />

informasi sebagai<br />

sumber daya organisasi, yang<br />

mampu meningkatkan produktivitas kerja.<br />

Secara substantif, UU KIP memposisikan<br />

Polres Singkawang harus mampu menjalankan<br />

tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka,<br />

dan semua kegiatan tersebut bisa diakses<br />

oleh masyarakat sebagai pengguna informasi<br />

publik online. pada hakikatnya, ketika secara<br />

kelembagaan Polres Singkawang bersikap<br />

terbuka, dan mampu mengeksplorasi kinerja<br />

yang produktif, maka pandangan masyarakat<br />

terhadap Polres Singkawang pun akan positif.<br />

Perwujudan dari azas keterbukaan<br />

informasi publik online adalah memberikan hak<br />

masyarakat untuk memperoleh informasi yang<br />

benar, dan berguna untuk mengetahui kinerja<br />

anggota Polres Singkawang yang sebagian atau<br />

seluruhnya. Transparansi informasi penting<br />

untuk meningkatkan citra lembaga, karena<br />

esensi dari keterbukaan adalah kejujuran<br />

dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan<br />

tanggungjawab.<br />

<strong>Zona</strong> <strong>Integritas</strong> Polres Singkawang 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!