Buku Pembangunan Zona Integritas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
POLRES SINGKAWANG<br />
Di era seperti sekarang ini informasi sangatlah<br />
di butuhkan oleh masyarakat terutama<br />
mengenai layanan informasi publik online<br />
yang merupakan informasi yang dihasilkan,<br />
disimpan, dikelola, dikirim atau di terima oleh<br />
suatu badan publik yang berkaitan dengan<br />
penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai<br />
dengan Undang-Undang (UU) serta informasi<br />
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik<br />
melalui online.<br />
Memperoleh dan mengakses informasi<br />
merupakan hak asasi manusia (HAM), maka<br />
keterbukaan informasi publik merupakan salah<br />
satu ciri penting demokratis yang menjunjung<br />
tinggi kedaulatan rakyat untuk<br />
mewujudkan penyelenggaraan<br />
negara yang baik. Dengan<br />
adanya keterbukaan informasi<br />
publik bisa menjadi sarana<br />
dan badan publik lainnya dan<br />
segala sesuatu yang berakibat<br />
pada kepentingan publik selain<br />
sebagai salah satu upaya untuk<br />
mengembangkan masyarakat<br />
informasi.<br />
Dasar hukum yang<br />
menyatakan bahwa hak<br />
memperoleh informasi<br />
merupakan suatu HAM diatur<br />
dalam Pasal 28F Undang-Undang<br />
Dasar Republik Indonesia<br />
Tahun 1945 yang menyatakan<br />
bahwa “setiap orang berhak<br />
berkomunikasi dan memeperoleh<br />
informasi untuk mengembangkan pribadi<br />
dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari,<br />
memperoleh, memiliki, dan menyimpan<br />
informasi dengan menggunakan segala jenis<br />
saluran yang tersedia.<br />
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14<br />
Tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan<br />
Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak<br />
terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat<br />
dalam mencari, memilih sumber dan<br />
menyalurkan informasi yang faktual dan<br />
dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008,<br />
berbagai masalah transparansi informasi,<br />
khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh<br />
badan – badan publik, harus menyesuaikan<br />
dengan ketentuan yang memberikan hak<br />
memperoleh informasi kepada masyarakat<br />
sebagai pemohon atau pengguna informasi<br />
publik.<br />
Dalam menindaklanjuti tuntutan dan<br />
harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima<br />
Polres Singkawang sebagai bagian dari unsur<br />
Penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait<br />
tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan<br />
Akuntabilitas Kinerja, maka Jajaran Polres Singkawang<br />
telah dan terus melakukan Reformasi<br />
Birokrasi di lingkungan Polres Singkawang baik<br />
menyangkut aspek Instrumental, Struktural<br />
dan Kultural juga terkait dengan keterbukaan<br />
informasi publik, agar kedepan Polri lebih dapat<br />
meningkatkan Kinerjanya secara optimal dan<br />
profesional, proaktif, peka dan peduli serta<br />
dinamis, sehingga Polres Singkawang kedepan<br />
diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima<br />
Polri secara berhasil dan berdaya guna.<br />
Maka dengan diberlakukan Undang-Undang<br />
keterbukaan informasi publik, badan –<br />
badan publik, pada konteks ini Polres Singkawang<br />
harus memahami substansi yang<br />
terdapat didalamnya, agar<br />
dapat menyelaraskan dengan<br />
upaya pemerintah, dalam<br />
menciptakan masyarakat<br />
informasi yang demokratis.<br />
Dengan<br />
menerapkan<br />
mekanisme akses informasi<br />
publik yang efisien, cepat dan<br />
terjangkau publik maupun pers,<br />
maka Polri khususnya Polres<br />
Singkawang dapat menjadi<br />
lembaga pemerintah yang<br />
peduli terhadap transparansi<br />
informasi untuk kesejahteraan<br />
dan keadilan masyarakat.<br />
Keterbukaan informasi<br />
publik online, mendorong<br />
Polres Singkawang untuk memposisikan<br />
informasi sebagai<br />
sumber daya organisasi, yang<br />
mampu meningkatkan produktivitas kerja.<br />
Secara substantif, UU KIP memposisikan<br />
Polres Singkawang harus mampu menjalankan<br />
tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka,<br />
dan semua kegiatan tersebut bisa diakses<br />
oleh masyarakat sebagai pengguna informasi<br />
publik online. pada hakikatnya, ketika secara<br />
kelembagaan Polres Singkawang bersikap<br />
terbuka, dan mampu mengeksplorasi kinerja<br />
yang produktif, maka pandangan masyarakat<br />
terhadap Polres Singkawang pun akan positif.<br />
Perwujudan dari azas keterbukaan<br />
informasi publik online adalah memberikan hak<br />
masyarakat untuk memperoleh informasi yang<br />
benar, dan berguna untuk mengetahui kinerja<br />
anggota Polres Singkawang yang sebagian atau<br />
seluruhnya. Transparansi informasi penting<br />
untuk meningkatkan citra lembaga, karena<br />
esensi dari keterbukaan adalah kejujuran<br />
dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan<br />
tanggungjawab.<br />
<strong>Zona</strong> <strong>Integritas</strong> Polres Singkawang 19