Buku Pembangunan Zona Integritas

POLRES SINGKAWANG
PENGUATAN AKUNTABILITAS
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu
perwujudan untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan isu yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat
kepada pemerintah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah
sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat, di samping adanya pengaruh
globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan
pemerintahan tidak sesuai lagi tatanan masyarakat
yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan
tersebut merupakan hal yang wajar dan telah
direspon oleh pemerintah dengan melakukan
perubahan-perubahan yang terarah melalui
pelaksanaan reformasi birokrasi dan salah satu
poin pentingnya adalah penguatan akuntabilitas.
MELIBATKAN PIMPINAN SECARA
LAGSUNG PADA SAAT PENYUSUNAN
PERENCANAAN
Dalam penyusunan dokumen perencanaan
satker Polres Singkawang berupa dokumen rentra,
renja tahunan, RKA-KL, dan perjanjian kinerja
Polres Singkawang, pimpinan turut terlibat
dalam penyusunannya. Dengan keterlibatan
pimpinan pada setiap kesempatan penyusunan
perencanaan satker, secara langsung pimpinan
satker Polres Singkawang dapat mengetahui
kebijakan pimpinan pada satuan atas (terdapat
cascading dalam perencanaan tingkat pusat
hingga kewilayahan). Setelah pimpinan satker
Polres Singkawang mengetahui program-program
prioritas, arah kebijakan, dan tujuan organisasi
kesatuan atas maka dengan segera pimpinan
Polres Singkawang dapat merumuskan program
kerja guna mempercepat pencapaian target yang
ditetapkan. Setelah dapat merumuskan program
kerja tersebut, seluruh kebijakan pimpinan
dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan
dan dapat terdukung dengan anggaran dalam
pelaksanaannya.
MELIBATKAN PIMPINAN SECARA
LANGSUNG PADA SAAT PENYUSUNAN
PENETAPAN KINERJA
Dokumen penetapan kinerja yang dalam
internal Polri dikenal dengan sebutan perjanjian
kinerja merupakan suatu dokumen yang menjadi
garis pemandu dalam pelaksanaan pekerjaan
dalam kurun waktu 1 Tahun anggaran. Dengan
terlibatnya pimpinan dalam kegiatan tersebut,
maka pimpinan dapat menetapkan jumlah target
pada masing-masing indikator kinerja dengan
memperhatikan sumberdaya yang ada sehingga
upaya pencapaian terhadap target kinerja
dapat dilakukan secara berkesinambungan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
pelaksanaan tugas rutin.
Selain itu, dengan dilaksanakannya penetapan
kinerja (melalui penyusunan dokumen perjanjian
kinerja) maka secara efektif beban kerja dapat
secara langsung terdistribusi secara proporsional
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Polres Singkawang. Distribusi beban kerja yang
merata dalam pelaksanaan tupoksi hingga ke
personel terbawah merupakan topik bahasan
yang tidak dapat ditinggalkan dalam pencapaian
sasaran dan tujuan sebuah organisasi khususnya
di Polres Singkawang. Sinergitas mulai dari
distribusi dan penghitungan beban kerja,
perencanaan kebutuhan personel, anggaran, dan
materil (sarpras), hingga peningkatan kompetensi
personel dalam pelaksanaan tugas merupakan
salah satu kunci utama dalam mewujudkan Polres
Singkawang yang profesional, unggul dan dapat
dipercaya masyarakat.
28 Zona Integritas Polres Singkawang