Buku Pembangunan Zona Integritas

More documents

Recommendations

Info

POLRES SINGKAWANG SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TI, terutama pada pelayanan SIM dan SKCK telah menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Pada pelayanan SIM dilaksanakan melalui aplikasi SIM Online Korlantas Polri, sedangkan dalam pelayanan SKCK dilaksanakan melalui aplikasi SKCK online Polri. Selain itu Polres Singkawang juga secara aktif bergabung dalam sistem informasi pelayanan publik (SIPP) yang dibangun oleh Kementerian PANRB dan telah terintegrasi dengan SP4N Lapor. go.id dan SINOVIK. Bentuk pelayanan tersebut di atas telah berbasis teknologi informasi secara terpusat, namun Polres Singkawang juga secara mandiri memiliki bentuk pelayanan publik berbasis teknologi informasi lainnya yakni berupa inovasi singkawang command center, website Polres Singkawang, RTMC Singkawang, dan e-SKM online. MELAKUKAN MONEV TERHADAP PEMANFAATAN TI Pada pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan pemberian pelayanan publik berbasis TI, secara rutin dan insidentil Polres Singkawang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaat penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan pemberian pelayanan publik. Monev dilaksanakan dengan tujuan memantau sejauh mana dampak terhadap pemanfaatan teknologi informasi terbut dan langkah-langkah perbaikan ke depan dalam pemanfaatannya. 18 Zona Integritas Polres Singkawang
POLRES SINGKAWANG Di era seperti sekarang ini informasi sangatlah di butuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik online yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau di terima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui online. Memperoleh dan mengakses informasi merupakan hak asasi manusia (HAM), maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik bisa menjadi sarana dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik selain sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dasar hukum yang menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan suatu HAM diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memeperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Dalam menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima Polres Singkawang sebagai bagian dari unsur Penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja, maka Jajaran Polres Singkawang telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polres Singkawang baik menyangkut aspek Instrumental, Struktural dan Kultural juga terkait dengan keterbukaan informasi publik, agar kedepan Polri lebih dapat meningkatkan Kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis, sehingga Polres Singkawang kedepan diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima Polri secara berhasil dan berdaya guna. Maka dengan diberlakukan Undang-Undang keterbukaan informasi publik, badan – badan publik, pada konteks ini Polres Singkawang harus memahami substansi yang terdapat didalamnya, agar dapat menyelaraskan dengan upaya pemerintah, dalam menciptakan masyarakat informasi yang demokratis. Dengan menerapkan mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau publik maupun pers, maka Polri khususnya Polres Singkawang dapat menjadi lembaga pemerintah yang peduli terhadap transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Keterbukaan informasi publik online, mendorong Polres Singkawang untuk memposisikan informasi sebagai sumber daya organisasi, yang mampu meningkatkan produktivitas kerja. Secara substantif, UU KIP memposisikan Polres Singkawang harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka, dan semua kegiatan tersebut bisa diakses oleh masyarakat sebagai pengguna informasi publik online. pada hakikatnya, ketika secara kelembagaan Polres Singkawang bersikap terbuka, dan mampu mengeksplorasi kinerja yang produktif, maka pandangan masyarakat terhadap Polres Singkawang pun akan positif. Perwujudan dari azas keterbukaan informasi publik online adalah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, dan berguna untuk mengetahui kinerja anggota Polres Singkawang yang sebagian atau seluruhnya. Transparansi informasi penting untuk meningkatkan citra lembaga, karena esensi dari keterbukaan adalah kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Zona Integritas Polres Singkawang 19
Page 1 and 2: PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES
Page 3 and 4: TAK KENAL MAKA TAK SAYANG • Singk
Page 5 and 6: Dalam rangka peningkatan pelayanan
Page 7 and 8: MEKANISME PENGAWASAN INTERNAL KHUSU
Page 9 and 10: POLRES SINGKAWANG 5. Mensosialisasi
Page 11 and 12: POLRES SINGKAWANG PEMBENTUKAN TIM P
Page 13 and 14: PENYUSUNAN RENCANA KERJA & RENCANA
Page 15 and 16: POLRES SINGKAWANG PIMPINAN BERPERAN
Page 17 and 18: PENETAPAN AGEN Polres Singkawang da
Page 19: POLRES SINGKAWANG Hipster Stuff 201
Page 23 and 24: POLRES SINGKAWANG PENEMPATAN PERSON
Page 25 and 26: POLRES SINGKAWANG MELAKSANAKAN MUTA
Page 27 and 28: memberikan kesempatan bagi personel
Page 29 and 30: POLRES SINGKAWANG MENGIMPLEMENTASIK
Page 31 and 32: POLRES SINGKAWANG PIMPINAN MEMANTAU
Page 33 and 34: POLRES SINGKAWANG MEMBANGUN LINGKUN
Page 35 and 36: POLRES SINGKAWANG PENYUSUNAN DAN PE
Page 39 and 40: MENYUSUN KEBIJAKAN STANDAR PELAYANA
Page 43 and 44: Zona Integritas Polres Singkawang 4

Buku Pembangunan Zona Integritas

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?