manajemen proyek rumah sakit

18
Untuk menyikapi hal tersebut diperlukan sikap tenang dari kedua belah pihak
agar dapat duduk bersama, berhitung dan menganalisis, serta kemudian menyepakati
tindakan dan keputusan yang harus diambil. Untuk menyiasati potensi keterlambatan
itulah maka klausul perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan harus dituangkan ke
dalam kontrak konstruksi.
Hal ini penting dan berguna bagi pemilik proyek maupun agennya. Tanpa
adanya klausul ini, ketika proyek terlambat (yang bukan diakibatkan oleh kelalaian
kontraktor) maka kontraktor tidak lagi terikat untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat
waktu dan pemilik proyek tidak berhak membelakukan denda keterlambatan dalam
kontrak. Justru dengan adanya klausul perpanjangan waktu pelaksanaan dalam kontrak
konstruksi, maka kedua belah pihak dapat memastikan prosedur-prosedur yang harus
diterapkan guna mencapai tujuan akhir pelaksanaan proyek konstruksi yaitu selesainya
pekerjaan. (Hansen, 2015)
2.7.3 Penundaan Pekerjaan
Menurut Hansen, 2015 penundaan pekerjaan (suspension of work) dapat terjadi
dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Penundaan (sebagian atau seluruh) pekerjaan ini
dapat dilakukan oleh :
Pemilik proyek melalui konsultan MK
Kontraktor
Konsultan MK dapat menginstruksikan kepada kontraktor untuk melakukan
penundaan sebagian atau seluruh pekerjaan. Instruksi tersebut diberikan secara tertulis
kepada kontraktor. Selama masa penundaan tersebut, kontraktor berkewajiban untuk
melindungi, menyimpan, dan mengamankan bagian-bagian pekerjaan dari kerusakan
atau kehilangan. Konsultan MK juga wajib memberitahukan alasan dilakukannya
penundaan kepada kontraktor.
Adapun konsekunsi dari penundaan pekerjaan oleh pemilik proyek/konsultan
MK ( dan bukan disebabkan oleh kelalaian kontraktor) ini adalah :
a. Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu pelaksanaan.