1 - Aceh Books website

militer istimewa dipusatkan dalam satu tangan jakni Gubernur
Militer. Selandjutnja dengan Keputusan Pemerintah Darurat
Republik Indonesia No. 22/Pem./PDRI tanggal 17
Mei 1949 ditetapkan pula, bahwa dengan berlakunja pemusatan
kekuasaan sipil dan militer kepada Gubernur Militer
didaerah-daerah militer istimewa, djabatan Gubernur2 Propinsi
di Sumatera buat sementara dihapuskan. Dan para
Gubernur diangkat mendjadi Komisaris Pemerintah.
Dengan demikian dan berdasarkan keputusan2 lainnja
maka terbagilah daerah Sumatera Utara dalam dua Daerah
Militer Istimewa, jaitu Atjeh, Langkat dan Tanah Karo,
dan Tapanuli/Sumatera Timur dengan masing2 Tgk. M.
Daud Beureueh dan Dr. F.L. Tobing sebagai Gubernur Militer.
Atjeh (Kutaradja) pada waktu itu adalah merupakan
pusat pemerintahan Daerah Militer Istimewa dan pusat perdjuangan
kemerdekaan dimasa Gubernur Militer mendjalankan
pemerintahan dan menjiapkan siasat, memberikan
komando perdjuangan total.
Mendjelang achir tahun 1949, sepuluh hari sebelum penjerahan
kedaulatan, dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri
Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM,
tahun 1949 tentang pembentukan Prop. Atjeh, Daerah Atjeh
resmi dibentuk mendjadi satu Propinsi tersendiri. Dalam
konsideran Peraturan Wkl. P.M. tersebut dinjatakan, bahwa
untuk menjempurnakan dan melantjarkan pemerintahan
daerah dalam Propinsi Sumatera Utara, dipandang perlu memetjah
Propinsi Sumatera Utara mendjadi dua bagian, jakni
Propinsi Atjeh jang meliputi daerah Keresidenan Atjeh
dahulu ditambah dengan sebagian dari daerah Kabupaten
Langkat dahulu jang terletak diluar daerah Negara Suma-
108