GURITA CIKEAS

Sementara biaya yang dikeluarkan negara untuk penarikan
BLBI dan pengembalian aset mencapai Rp 600 trilyun.
Sungguh ironis, rakyat kecil yang tidak berutang justru harus
melunasi utang para konglomerat bermasalah. Kenyataan itu,
jelas tidak adil, mengingat pemerintah membiarkan Syamsul
berkeliaran. Sementara di sisi lain, pemerintah menutupi utang
para pengemplang berdasi dengan menaikkan pungutan bagi
rakyat.
Mengapa Syamsul Nursalim selalu mendapatkan perlakuan
istimewa? Pada lampiran audit BPK No.02/Auditama II/AK/
XII/1999, dicantumkan, BDNI mendapatkan porsi tertinggi,
yaitu 25,63% atau Rp 37,04 trilyun. Dalam perkembangannya,
kewajiban akhir Syamsul Nursalim adalah Rp 28,4 trilyun,
yang kemudian dadikan angka patokan penyusunan Master
Selement and Acquisition Agreement (MSAA). Persoalannya,
BDNI-Syamsul Nursalim justru masuk dalam kategori obligor
yang paling rendah tingkat pembayarannya. Dari kewajiban
membayar hutang Rp 28,4 trilyun, Syamsul baru membayar
17,4%.
Dengan demikian Syamsul masih menanggung utang Rp
23,5 triliun. Tapi anehnya, meski belum melunasi utangnya,
Syamsul Nursalim tahu-tahu sudah mengantongi Surat
Keterangan Lunas (SKL). MSAA memang mengatur bahwa jika
closing date terjadi, maka Syamsul Nursalim akan terbebas dari
setiap tuntutan yang berhubungan dengan MSAA. Namun,
hal tersebut hanya terjadi jika ia sudah menunaikan semua
kewajibannya. Celakanya, taipan berusia 67 tahun ini ternyata
belum melunasi semua utang yang diatur dalam MSAA.
142