GURITA CIKEAS

Pengaruh Syamsul terus berlanjut ke rezim SBY.
Bukti nyatanya, Syamsul Nursalim yang terbukti bersalah
menggelapkan uang rakyat lewat kucuran dana BLBI masih
melenggang bebas. Parahnya lagi, KPK di bawah kemudi
Antasari Azhar juga juga tak bernyali mengusut skandal
perbankan terbesar di negeri ini. KPK yang mengambil alih
kasus BLBI hanya dawab dengan membentuk tim supervisi.
Langkah KPK membentuk tim supervisi bagi sejumlah kalangan
lebih tepat disebut langkah buang badan. Kecurigaan KPK
melakukan tebang pilih justru menguat setelah KPK sendiri
menangkap basah Urip Tri Gunawan (Forum Keadilan, 27 Okt.-
02 Nov. 2008:12-14) yang tersangkut kasus suap Artalyta yang
bersekongkol dengan Syamsul Nursalim agar dirinya tidak
disidangkan. Lantaran kasus Syamsul Nursalim sudah masuk
ke ranah pidana, maka KPK sebetulnya berhak membuka kasus
itu dan tidak tertutup kemungkinan Inpres No. 8/2002 yang
dikeluarkan Presiden Megawati terhadap sejumlah obligor BLBI
dapat dipersoalkan kembali. Inpres tersebut menjadi pakan
release and discharge dengan memberikan Surat Keterangan
Lunas/ SKL bagi sejumlah obligor (Forum Keadilan, 27 Okt. -02
Nov 2008: 19).
Kejagung sendiri sebetulnya sudah melakukan penyidikan
terhadap Sjamsul. Bahkan, sang taipan sudah sempat ditahan di
Rutan Kejagung. Namun atas jaminan Adnan Buyung Nasution,
Syamsul akhirnya diberikan izin untuk berobat. Sialnya, izin itu
akhirnya berujung pada pelarian. Begitu keluar dari penjara,
Syamsul cepat menghilang. Meski dalam pelariannya, ia sudah
diberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan
Perbankan Nasional, Syamsul hingga kini belum terlacak.
147