GURITA CIKEAS

agi kampanye Pemilu legislatif Partai Demokrat dan Pilpres
SBY-Boediono. Dikhawatirkan, aliran sumbangan kampanye itu
melampaui batas-batas yang diperkenankan oleh Pasal 131 dari
UU No. 10/2008, yakni satu milyar rupiah untuk perorangan
dan lima milyar rupiah untuk kelompok, perusahaan dan badan
usaha non-pemerintah. Maklumlah, pelanggaran terhadap
Pasal 131, yang diatur dalam Pasal 276, diancam pidana penjara
antara enam sampai 24 bulan, serta denda antara satu sampai
lima milyar rupiah.
Kecurigaan itu sangat beralasan, apabila keuangan yayasanyayasan
itu tidak di-audit oleh auditor yang independen.
Potensi konik kepentingan antara keuangan publik yang
dikelola oleh pemerintah dan keuangan yayasan-yayasan itu,
barangkali paling besar terjadi pada Yayasan Kesetiakawanan
dan Kepedulian. Soalnya, tiga orang Menteri dan seorang
pejabat setingkat Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu
II merangkap sebagai anggota Dewan Pembina yayasan itu,
yakni Djoko Suyanto, Purnomo Yusgiantoro, M.S. Hidayat, dan
Sutanto. Sedangkan Bendahara yayasan itu dabat oleh Dessy
Natalegawa, adik kandung Menlu Marty Natalegawa.
Ketiga yayasan yang dibina oleh Ny. Ani Yudhoyono, yakni
Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia,
dan Yayasan Sulam Indonesia, juga berpotensi untuk melakukan
kegiatan yang tumpang tindih dengan departemen-departemen
atau lembaga-lembaga yang dipimpin atau pernah dipimpin
-- oleh suami-suami para ketua yayasan-yayasan itu, yaitu
Departemen Luar Negeri dalam hal Yayasan Mutu Manikam
Nusantara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal Yayasan
60