GURITA CIKEAS

kampanye ayahnya (Alkostar 2008: 176-80; Washington Post, 25
Jan. 2007; New York Times, 18 Mei 1997).
Selanjutnya, yayasan-yayasan membonceng nama keluarga
Cikeas, harus berhenti memanfaatkan gur-gur pemerintah
dalam struktur organisasinya. Rakyat yang cerdas tidak akan
menuntut Kepala Negara memberi makan ribuan orang miskin
di Istana Negara atau kediaman pribadinya, sebab Presiden
bukanlah Raja yang kaya raya. Memberi makan fakir miskin
bukanlah tugas Presiden, melainkan tugas sejumlah lembaga
resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar
1945.
Selain itu, yayasan-yayasan yang ada kaitan dengan keluarga
Cikeas serta kerabat dan sahabat mereka, harus diaudit oleh
auditor publik yang independen, dan hasilnya dilaporkan ke
parlemen, serta terbuka bagi media. Bukan diaudit oleh auditor
langganan para bankir yang juga duduk dalam pengurus
yayasan-yayasan itu.
Tujuan semua langkah itu supaya yayasan-yayasan yang
berlindung di balik ketiak penguasa jangan lagi menjadi
pembuka jalan bagi korporasi-korporasi raksasa untuk mendapat
kemudahan dari pemerintah, seperti di masa Orde Baru
(lihat Radjab 1999: 47-8; Aditjondro 2003; Aditjondro 2006;
Ismawan 2007; Zen & Kristianto 2007).
Dibarengi pembenahan ke dalam lingkaran kerabat dan
sahabat SBY ini, pemerintahan mendatang mutlak perlu
melaporkan kekayaan dan jaringan bisnis semua pejabat publik
kepada rakyat Indonesia. Transparansi semacam ini hendaknya
juga berlaku bagi anggota parlemen dan pimpinan lembaga-
79