GURITA CIKEAS

Haa Rajasa masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan,
yakni pembangunan double track jurusan Tanah Abang-Serpong
bernilai Rp 333 milyar; pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL)
bekas dari Jepang bernilai Rp 44,5 milyar; serta pengadaan
jaringan serat optik di kawasan Jakarta, Bandung, dan Surabaya,
dengan memanfaatkan jaringan rel PT KAI (ibid).
Ironisnya, berbagai proyek itu merupakan rekomendasi
Proyek Esiensi Perkeretaapian (PEP) PT KAI, yang dibiayai
dengan hutang US$ 85 juta dari Bank Dunia. Rekomendasi itu
ditindaklanjuti dengan hutang 41 milyar Yen dari pemerintah
Jepang melalui JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
untuk pembangunan rel double track dan pembelian gerbonggerbong
bekas dari Jepang, serta hutang US$ 194,88 juta dari
pemerintah RRC untuk pembangunan rel double track antara
Yogyakarta dan Kutoarjo (Nikmah & Wiyati 2008: 1, 13-4).
Dengan kata lain, perusahaan kongsi keluarga Tjokrosaputro,
Haa Rajasa, dan Hartanto Edhie Wibowo mengambil
keuntungan dari akumulasi hutang Republik Indonesia kepada
Bank Dunia serta pemerintah Jepang dan RRC, sewaktu
Haa Rajasa menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kalau
begitu, apakah SBY siapapun wakil presidennya dapat
menyangkal bahwa ia menganut pola ekonomi neo-liberalis,
yang mendahulukan kepentingan modal besar ketimbang
kepentingan rakyat?
Pencatatan saham PowerTel dilakukan 18 September 2008,
dengan PT BNI Securities sebagai penjamin. Timbul pertanyaan,
apakah faktor perkerabatan antara pelaku-pelaku bisnis itu
dengan keluarga Cikeas, ikut mempermulus hubungan antara
46