Hal 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

Warta BPK PANTAU Kasus Century Buah dari ‘Operasi Senyap’ Antasari Azhar dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membeberkan keterangan di hadapan Timwas Kasus Bank Century di DPR. Bisakah keterangan itu menjadi pembuka jalan penuntasan kasus bailout Bank Century Rp6,7 triliun itu? Kasus Bank Century tetap menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Meski Timwas Century menghadirkan mantan Ketua KPK antasari azhar dan mantan Wapres Jusuf Kalla untuk memberikan penjelasan, tetapi belum ada fakta kuat yang mampu membuka tabir gelap yang menyelimuti kasus ini. sebagaimana diungkapkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di hadapan Timwas, kasus Bank Century adalah kasus misterius nan gelap. Kasus yang telah menyedot perhatian masyarakat Indonesia tersebut bisa terjadi karena semua dilakukan melalui ‘operasi senyap dan gelap’, tanpa adanya laporan yang diberikan, baik kepada Presiden susilo Bambang Yudhoyono maupun kepada Wapres Jusuf Kalla. "Karena, operasi pemberian dana talangan ke Bank Century ini melalui ‘operasi senyap’ maka akhirnya timbullah masalah yang tak kunjung selesai hingga saat ini," kata Jusuf Kalla ketika memberikan penjelasan pada rapat Tim Pengawas Bank Century DPR di Gedung MPR/DPR/ Antasari Azhar DPD, Jakarta, belum lama ini. JK mengatakan kasus Century bermula ketika Bank Indonesia memberikan dana talangan ke Bank Century sebesar Rp50 miliar pada 13 November 2008. Karena tidak ada laporan kepada Presiden maupun Wakil Presiden, diapun tertarik untuk mengulik persoalan pemberian dana talangan kepada Bank Century yang dinilai sebagai persoalan besar tetapi dasar hukumnya tidak jelas. saat itu presiden sedang melakukan kunjungan keluar negeri, JK yang menjabat sebagai wakil presiden segera mengundang Menteri Keuangan sri Mulyani dan beberapa pejabat terkait lainnya untuk rapat di Istana Wakil Presiden pada 20 November 2008, sekaligus meminta penjelasan perihal tersebut. "saya bertanya kepada sri Mulyani mengapa memberikan dana talangan ke Bank Century," kata Kalla. Dia menambahkan sri Mulyani saat itu menjelaskan dirinya mendapat laporan dari Bank Indonesia bahwa terjadi krisis Bank Century yang berdampak sistemik sehingga perlu memberikan dana talangan, Hal itulah, katanya, yang membuat dirinya marah. JK menjelaskan Bank Century adalah bank kecil. sehingga kalau bank tersebut krisis, itu tidak akan menimbulkan dampak krisis keuangan. "Kalau kondisinya tidak krisis dan diberikan bantuan dana talangan, itu artinya ada perampokan terhadap uang negara sehingga saya memerintahkan untuk menangkap pemilik Bank Century," jelasnya. Menyinggung soal laporan bekas Menteri Keuangan sri Mulyani seputar blanket guarantee atas Bank Century. JK menegaskan sejak awal dia tidak setuju blanket guarantee terhadap Bank Century. Menurut dia, ada empat menteri yang memintanya untuk menyetujui blanket guarantee atas Bank Century. "Yang kita setujui meningkatkan penjaminan hingga Rp2 miliar per nasabah," tuturnya. Lebih lanjut JK menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang SEPTEMBER 2012 55
PANTAU (Perppu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2010 tidak adil. "Terus terang Perppu itu tidak adil. Tiba-tiba Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas, tidak boleh dipertanyakan dan tidak bisa dihukum," paparnya. Dengan Perppu ini, kata JK, keadaan ekonomi harus masuk kategori sistemik. Namun di saat bersamaaan, dalam rapat Komite stabilitas sistem Keuangan (KssK) tidak ada kata bulat ihwal keadaan sistemik. "Dalam rapat 21 November dan 24 November tidak ada satu kata sistemik. Lho, mengapa tiba-tiba sistemik," tanya JK heran. JK menilai bailout Century dalam praktiknya merupakan pemberian blanket guarantee, karena jika berpijak pada Perppu tidak masuk kategori sistemik. "Blanket guarantee tidak perlu sistemik. Yang dipakai Perppu, tetapi tanpa sistemik ya itu namanya blanket guarantee," tegasnya. JK memaparkan dalam rapat itu dirinya mendapat laporan negara telah kehilangan uang Rp2,5 triliun. Menurut dia, negara sudah dirampok. Boediono dan sri Mulyani mengakui telah ditipu BI. Oleh karena itu, JK segera memerintahkan penangkapan pelaku perampokan uang negara tersebut. Yang membuat JK kesal, dalam rapat tanggal 20 November, yang membahas kondisi ekonomi Indonesia, dia mendapat laporan bahwa perekonomian aman terkendali. Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, tak melaporkan soal kondisi Bank Century. "Dua jam kemudian baru saya mendapat laporan seolah negeri ini mau kiamat," kata JK. saat itu, JK memerintahkan penangkapan pelaku perampokan uang negara tersebut. "Tapi tak mau ditangkap pula. Itulah operasi senyap. Kalau dirinya sebagai pejabat Presiden tak boleh tahu, apalagi anda (Timwas Century)," paparnya kepada anggota Timwas. Dia mengatakan jika mau dilakukan pemeriksaan, maka BI yang harus diperiksa. "seharusnya, BI ditanyakan alasannya menyatakan Century sebagai masalah sistemik. Padahal, seluruh notulen rapat membahas ekonomi Indonesia tak pernah menyinggung masalah sistemik. Bahkan Menteri Keuangan sri Mulyani pun tak menyebutkan hal tersebut," kata JK. Tak Bicarakan Soal Bailout. sementara itu, dalam kesempatan rapat yang sama, mantan Ketua KPK antasari azhar meralat pemberitaan salah satu televisi swasta mengenai substansi rapat di Istana Negara Jusuf Kalla Jakarta pada 9 Oktober 2008. antasari mengatakan pertemuan yang dipimpin Presiden susilo Bambang Yudhoyono itu tidak membicarakan bailout Bank Century. "Rapat itu tidak ada satu kata pun menyebut Bank Century, apalagi bailout. Ini perlu saya luruskan. Tidak ada bicara tentang Century," kata antasari, saat menghadiri rapat Tim Pengawas Bank Century, di Gedung Kompleks Parlemen senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2012). antasari dipanggil oleh Timwas setelah memberikan keterangan kepada salah satu stasiun televisi. Dalam pemberitaan itu, antasari disebut mengaku bahwa rapat Oktober 2008 itu membahas mengenai bailout Bank Century. Pemberitaan itu kemudian menjadi polemik. Dia mengatakan setelah pemberitaan itu, dia langsung meminta pengacaranya, Maqdir Ismail, untuk meluruskan agar tidak menjadi polemik. Dia mengira, setelah Presiden menjelaskan mengenai rapat Oktober 2008 masalah itu akan selesai. Namun, polemik malah berlanjut. antasari mengaku menyayangkan kritikan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada dirinya pascapemberitaan itu. seharusnya, semua pihak meneliti terlebih dulu apa yang disampaikan sebenarnya. Dia menjelaskan dirinya diundang bersama pimpinan institusi penegak hukum lain untuk membicarakan antisipasi krisis ekonomi. Ketika itu, katanya, Presiden menyebutkan agar Indonesia jangan sampai mengalami krisis seperti 1998. Dia menambahkan sebagai penegak hukum, yang menarik dalam pertemuan itu mengenai keterbatasan aturan untuk penyelamatan ekonomi. Padahal, lanjutnya, langkah penyelamatan ketika krisis tidak bisa dengan cara yang normal. "Dalam konteks itu kami sampaikan bahwa mendukung langkah kebijakan untuk atasi krisis. Bangsa mana yang ingin seperti krisis 1998. Namun, apabila dalam kebijakan itu ada oknum yang menyalahgunakan, KPK akan menindak," kata antasari. seminggu setelah rapat itu, lanjutnya, Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia ketika itu mendatangi KPK. salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu, kata dia, yakni rencana memberi suntikan dana kepada Bank Indovert. 56 SEPTEMBER 2012 Warta BPK
Page 1 and 2: GALLERY FOTO Ketua BPK RI Hadi Poer
Page 3 and 4: Tiga Landasan Hukum ARK Tak dipungk
Page 5 and 6: AKSENTUASI Suasana sosialisasi pers
Page 7 and 8: AKSENTUASI Otonomi Daerah Wakil ket
Page 9 and 10: ROAD TO WTP fiktif, tidak ada mark
Page 11 and 12: INTERNASIONAL BPK & JAN Malaysia La
Page 13 and 14: INTERNASIONAL Latar Belakang Pertem
Page 15: Lintas PERISTIWA BPK Didesak Audit

Hal 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?