Hal 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan berfoto bersama dengan peserta The Third Meeting of The ASEANSAI Strategic Planning Committee yang berlangsung di Jakarta, 27 September 2012. Anggota VII BPK Bahrullah Akbar (barisan depan kedua dari kiri) berfoto bersama dengan panelis dan peserta dalam Diskusi Panel “Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” di Jakarta, 27 September 2012. Peserta Peer Review Training, Hotel Atlet Century Park, Jakarta, 24 September - 5 Oktober 2012. Warta BPK Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan melantik para pejabat fungsional BPK. Ketua BPK Hadi Poernomo berfoto bersama usai acara Halal Bil Halal “Dengan bersilaturahmi diantara kita diusia senja merupakan perwujudan nyata dalam memaknai Romadhon”, 15 September 2012. SEPTEMBER 2012 41
Tiga Landasan Hukum ARK Tak dipungkiri lagi, peraturan pertama yang memandu Algemene Rekenkamer (aRk) adalah Regeling van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch Indie. Peraturan ini ditandatangani oleh Raja Willem III pada 23 april 1864. Dikemudian hari, dengan berbagai perubahan, peraturan ini diundangkan kembali dengan lembaran negara atau Staatsblad 1925 No.448, atau dikenal dengan nama Indische Comptabiliteitswet atau ICW. Raja Willem III wafat pada 23 November 1890. Calon penggantinya Wilhelmina. Hanya saja Wilhelmina ini belum dewasa. Sambil menunggu calon pengganti dewasa, roda kerajaan dipegang terlebih dahulu oleh istri dari Raja Willem III, Putri Emma. Putri Emma ini yang menjadi Wali kerajaan Belanda. Semasa menjadi Wali kerajaan, pada 15 Maret 1898, Putri Emma menandatangani peraturan perundang-undangan baru yang mendukung tugas aRk. Peraturan tersebut yaitu Instructie en verdure bepalingen voor de Algemene Rekenkamer in Nederlandsche Indie (IaR). Peraturan ini dimasukkan dalam staatsblad 1898 No. 164. Inilah yang kemudian dikenal sebagai IaR. IaR inilah yang menjadi undangundangnya Algemene Rekenkamer. kalau saat ini sama seperti Undang- Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPk. Sementara ICW lebih dulu diterbitkan, merupakan peraturan 42 SEPTEMBER 2012 Warta BPK
Page 1: GALLERY FOTO Ketua BPK RI Hadi Poer
Page 5 and 6: AKSENTUASI Suasana sosialisasi pers
Page 7 and 8: AKSENTUASI Otonomi Daerah Wakil ket
Page 9 and 10: ROAD TO WTP fiktif, tidak ada mark
Page 11 and 12: INTERNASIONAL BPK & JAN Malaysia La
Page 13 and 14: INTERNASIONAL Latar Belakang Pertem
Page 15 and 16: Lintas PERISTIWA BPK Didesak Audit
Page 17 and 18: PANTAU (Perppu) No 4 Tahun 2008 pad

Hal 40 - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?