BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

pendapatan daerah, termasuk kesiapan dukungan SDM bidang
keuangan yang masih perlu dioptimalkan;
4) Masih belum jelasnya cetak biru sistem pengembangan
kualitas aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait
dengan tumpang tindihnya regulasi di tingkat pusat yang
membingungkan regulasi di tingkat daerah;
5) Pelayanan publik melalui SKPD yang berinteraksi dengan
layanan langsung kepada masyarakat belum memiliki standar
baku mutu (ISO).
b. Sasaran
1) Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah.
2) Meningkatnya pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH.
3) Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan administrasi
keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah,
dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dan meningkatnya
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
5) Meningkatnya kerja sama antara Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatnya standar
pelayanan bagi masyarakat.
6) Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong
pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan
pemerintahan, terwujudnya penegakan produk hukum daerah
melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat.
7) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan.
8) Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan sinergitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah.
9) Meningkatnya kapasitas dan penataan kelembagaan
perangkat daerah sesuai dengan Perda tentang SOTK.
10) Meningkatnya kualitas SDM, efektifitas dan profesionalitas
PNS.
11) Meningkatnya kualitas dan transparansi dalam Rekruitmen
CPNS, Mutasi dan Promosi PNS.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB V- 31