03.05.2013 Views

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau<br />

peningkatan kemampuan keuangan.<br />

4) Belanja tidak terduga<br />

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan<br />

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan atau tidak<br />

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas<br />

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya<br />

yang telah ditutup. Adapun kriteria tidak biasa<br />

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :<br />

a) Tanggap darurat dalam rangka pencegahan ganguan<br />

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan<br />

demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan<br />

ketertiban masyarakat di daerah;<br />

b) Bencana Alam;<br />

c) Bencana Sosial.<br />

Belanja Langsung<br />

1) Dalam merancang anggaran kegiatan memperhatikan<br />

rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola<br />

atau kontraktual (pengadaan barang/jasa, kontruksi,<br />

konsultansi).<br />

2) Pendistribusian anggaran/kegiatan dari satu SKPD ke<br />

beberapa SKPD lainnya atau sub unit kerjanya<br />

memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD.<br />

3) Pola pengelolaan keuangan BLUD, penganggarannya<br />

dalam belanja sampai pada jenis belanja. Belanja<br />

langsung dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja<br />

barang dan jasa, serta belanja modal.<br />

4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk<br />

pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial,<br />

sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau<br />

pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal)<br />

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.<br />

5) Belanja pegawai<br />

a) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka<br />

pelaksanaan program dan kegiatan<br />

mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan<br />

kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan<br />

yang besarnya berpedoman pada standarisasi satuan<br />

harga.<br />

b) Upah/honor THL dihitung berdasarkan ketentuan yang<br />

berlaku.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!