BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga hutang daerah yang dihitung atas
kewajiban pokok hutang (pricipal outstanding) yang
memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Anggaran
belanja bunga diutamakan untuk pembayaran bunga
hutang yang jatuh tempo pada tahun 2012 termasuk
tunggakan tahun 2011 beserta biaya administrasi dan
denda-dendanya.
3) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan
keuangan
a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal, TMMD,
KPUD dan Panwaslu), semi pemerintah, pemerintah
daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.
b) Penentuan organisasi atau lembaga yang akan
diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel,
transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
c) Belanja bantuan sosial digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan
partai politik. Sedangkan bantuan kepada partai politik
berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 5
tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara
Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari pemerintahan atasan kepada
pemerintahan bawahannya atau kepada pemerintahan
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB III-19