BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

c) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 serta memperhatikan Surat Edaran Walikota
Surakarta Nomor : 817/5077 tanggal 28 Desember
2005 perihal Penegasan Kembali Larangan
Pengangkatan Tenaga Honorer dan Sejenisnya, maka
pada tahun 2011 tidak ada penambahan pegawai
honorer/THL. Tambahan tenaga kerja dalam rangka
mendukung kinerja program dan kegiatannya
dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan
sebagai jasa dari pihak ketiga.
d) Pemberian insentif terhadap Guru Bantu (GB), Guru
Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
6) Belanja Barang dan Jasa
a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan/SKPD dan memperhatikan kebijakan
penetapan batas minimal kapitalisasi (Capitalization
Threshold)
b) Pelayanan jasa yang dilaksanakan secara outsourcing
dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga,
dialokasikan belanja barang dan jasa, diantaranya :
- Jasa kebersihan/cleaning service/petugas sampah.
- Jasa keamanan/Linmas.
- Jasa pengemudi.
- Jasa pertukangan.
- Jasa keahlian tertentu.
c) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan
kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada
tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja
barang dan jasa.
d) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan sesuai standar
pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang
dioperasikan atau telah dibangun dapat
dipertahankan. Batasan biaya pemeliharaan yang
dianggarkan pada belanja barang jasa adalah yang
mempunyai nilai RAB di bawah Capitalization
Threshold.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB III-21