BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

pemerintahan/SKPD, antara lain memiliki kriteria
sebagai berikut :
(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(2) Merupakan objek pemeliharaan;
(3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan
kebijakan batasan Capitalization Threshold.
b) Sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dianggarkan pada
belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan
aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut
siap digunakan.
c) Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa
dalam rangka memperoleh aset/inventaris/modal
dikapitalisasi dalam nilai belanja modal dimaksud dan
dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang
bersangkutan.
d) Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal
tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja
modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat
dikapitalisasi antara lain :
(1) Honor panitia/pejabat pengadaan, pejabat
pembuat komitmen, PPTK, PTK, PPP, direksi
lapangan, tim survey, tim teknis, tim administrasi.
(2) Biaya ATK, dokumentasi, pengumuman lelang,
penggandaan, makan minum rapat.
(3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses
pengadaan.
(4) Biaya konsultan perencana dan konsultan
pengawas.
(5) Biaya pemindahan sementara.
(6) Biaya penghapusan aset. Apabila dalam
pelaksanaan pembangunan gedung/bangunan/
konstruksi diperlukan adanya biaya penghapusan
aset, maka wajib dialokasikan anggarannya oleh
SKPD yang melaksanakan kegiatan dan
dikapitalisasi dalam nilai belanja modal.
(7) Biaya pengosongan lahan yang akan dibangun
gedung/aset.
(8) Biaya peresmian tidak dapat dikapitalisasi.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB III-23