BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat,
sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari
penerimaan sendiri masih terlalu kecil dibandingkan dengan
bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surakarta
selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan
pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah
pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji.
Dalam rangka menunjang kesinambungan pembiayaan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
Pemerintah Daerah Kota Surakarta berupaya untuk terus
menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial
pada tahun 2012 yang akan datang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud di atas,
maka akan dimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan
sebagai berikut:
1) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara
bruto, merupakan jumlah pendapatan yang dianggarkan
tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam
rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam
rangka bagi hasil.
2) Target pendapatan yang dianggarkan pada pos pendapatan
daerah adalah berdasarkan cash basic, yaitu capaian kinerja
pendapatan yang dapat diraih pada tahun 2012 termasuk
penerimaan tunggakan dan piutang.
3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam
APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan
memperhatikan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
peraturan perundang – undangan yang masih berlaku.
4) Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu
lebih dimaksimalkan pelaksanaan perda yang sudah ada
serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna
jasa layanan pemerintah.
5) Semua penerimaan yang bersumber dari APBN dan APBD
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi merupakan pendapatan daerah yang
dianggarkan dalam APBD.
6) Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
meningkat dibandingkan target penerimaan tahun anggaran
2011.
7) Komponen PAD disesuaikan dengan ketentuan Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2009, antara lain
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 BAB III-14